Berita indonesia dari sektor lingkungan: Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan peraturan menteri yang mewajibkan produsen menarik kembali kemasan produk yang sudah dipakai konsumen. Aturan berbasis extended producer responsibility itu ditargetkan terbit Desember 2026.
Kebijakan ini memperluas tanggung jawab pelaku usaha. Produsen tidak lagi berhenti pada tahap memproduksi dan menjual barang. Mereka juga harus merancang kemasan yang lebih mudah didaur ulang dan mengelola penarikannya kembali.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki. Rancangan aturan kini dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum.
Berita Indonesia: Aturan EPR Kemasan Terbit Desember
Pemerintah menargetkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang EPR diundangkan pada Desember 2026. Menurut Vivien, proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum sedang berjalan. Sebelumnya KLH bernegosiasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian.
“Tahun ini. Sekarang lagi mau harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Moga-moga bulan depan sudah bisa diundangkan Peraturan Menteri LH-nya,” kata Vivien seperti dikutip detikcom.
KLH menyebut aturan ini sebagai bagian dari upaya menerapkan ekonomi sirkular. Sampah kemasan dipandang sebagai sumber daya yang harus kembali masuk rantai produksi, bukan berakhir di tempat pembuangan akhir.
Penjelasan lengkap soal target dan isi aturan dimuat dalam laporan ANTARA serta Republika.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa Isi Kewajiban EPR
Inti kebijakan ini ada dua. Pertama, produsen diwajibkan merancang ulang kemasan agar lebih ramah lingkungan. Kedua, produsen bertanggung jawab menarik kembali kemasan yang sudah digunakan konsumen.
“Produsen itu perlu diwajibkan untuk me-redesign kemasan. Kedua, menarik kembali kemasan itu. Jadi, dia tidak hanya memproduksi barang, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap penarikan kembali,” ujar Vivien.
Dengan skema ini, biaya pengelolaan sampah kemasan bergeser sebagian ke produsen. Prinsip pencemar membayar menjadi dasar logikanya. Selama ini beban terbesar justru ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat.
Aturan juga akan mengatur perusahaan yang bertugas mengelola pelaksanaan EPR. Mekanisme itu penting agar penarikan kemasan tidak berhenti sebagai kewajiban di atas kertas.
Siapa yang Diwajibkan dan Siapa yang Mengelola
Kewajiban berlaku bagi pelaku usaha yang memproduksi barang dengan kemasan. Cakupannya termasuk produsen makanan, minuman, dan barang konsumsi lain yang menggunakan kemasan sekali pakai. Rincian sektor akan diatur dalam peraturan menteri.
KLH menyebut aturan itu juga menetapkan perusahaan pengelola EPR. Perusahaan tersebut bertanggung jawab menjalankan pengumpulan dan pengolahan kemasan bekas. Skemanya bisa melibatkan produsen secara kolektif.
Model kolektif lazim dipakai di beberapa negara. Produsen membayar iuran ke organisasi pengelola, lalu organisasi itu membiayai pengumpulan dan daur ulang. Cara ini dianggap lebih efisien untuk usaha kecil yang tidak mampu membangun sistem sendiri.
Namun, pengawasan tetap menjadi kunci. Tanpa verifikasi data timbulan dan daur ulang, kewajiban bisa dipenuhi secara administratif saja. Publik perlu akses informasi soal capaian tiap produsen.
Target Desember dan Proses Harmonisasi
Harmonisasi dengan Kementerian Hukum adalah tahap akhir sebelum aturan diundangkan. Dalam proses ini, rumusan pasal diperiksa agar tidak bertentangan dengan peraturan lain. Sinkronisasi dengan aturan daerah juga perlu diperhatikan.
KLH menyebut negosiasi dengan kementerian terkait sudah dilakukan. Kementerian Perindustrian menjadi salah satu pihak yang dilibatkan karena kebijakan ini menyentuh proses produksi. Pelaku usaha juga diajak berkonsultasi.
Target Desember cukup ambisius. Peraturan menteri biasanya memerlukan waktu tambahan untuk sosialisasi setelah diundangkan. Masa transisi bagi produsen akan menentukan apakah kewajiban bisa dijalankan tanpa mengganggu usaha.
Insentif untuk Kemasan yang Bisa Dipakai Ulang
Pemerintah menyiapkan insentif bagi pelaku usaha yang menggunakan kemasan dengan persentase bahan reusable tinggi. Insentif ini disebut sebagai pelengkap kewajiban EPR. Bentuknya belum dirinci dalam pernyataan terbaru.
Pendekatan insentif memberi ruang bagi produsen yang berinovasi lebih awal. Kemasan isi ulang, misalnya, membutuhkan investasi dan perubahan perilaku konsumen. Tanpa dukungan kebijakan, model seperti itu sulit bersaing dengan kemasan sekali pakai.
Kebijakan fiskal dan nonfiskal bisa dipakai, mulai dari keringanan pajak sampai prioritas pengadaan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kejelasan kriteria. Produsen perlu tahu ukuran bahan reusable yang dihitung.


