Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Indonesia: KLH Wajibkan Produsen Tarik Kemasan

16 November 2026 • zul • 29 kali dibaca
Tumpukan sampah plastik, ilustrasi kebijakan extended producer responsibility untuk kemasan
Foto Amuzujoe via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
ASM Group
Iklan

Persoalan Budaya Pilah dan Fasilitas Bank Sampah

KLH menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup. Vivien menyebut perlunya membangun budaya memilah sampah di masyarakat. Namun, budaya itu harus didukung fasilitas yang memadai.

“Kita paksa dia pilah, tapi kemudian sampahnya dicampur lagi oleh tukang sampah,” katanya menggambarkan persoalan di lapangan. Karena itu, bank sampah dan fasilitas pengolahan perlu dibangun dan dirawat.

Persoalan infrastruktur ini nyata di banyak daerah. Tempat penampungan sementara sering menerima sampah campur karena armada pengangkut tidak terpisah. Akibatnya, upaya memilah di rumah warga menjadi sia-sia.

Pemerintah daerah memegang peran besar di titik ini. Skema EPR nasional perlu terhubung dengan sistem pengelolaan sampah lokal agar aliran material benar-benar berputar.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Konteks COP31 dan Ekonomi Sirkular

Pernyataan KLH disampaikan di sela COP31 di Antalya, Turki, yang berlangsung 9 sampai 20 November 2026. Forum itu menjadi panggung bagi negara berkembang untuk menyampaikan agenda transisi. Isu sampah dan ekonomi sirkular masuk dalam pembahasan pendanaan iklim.

Bagi Indonesia, kebijakan EPR diposisikan sebagai kontribusi pada pengurangan emisi. Sampah yang tidak terkelola menghasilkan gas metana di tempat pembuangan. Daur ulang menurunkan kebutuhan bahan baku baru dan energi produksi.

Pendekatan serupa sudah muncul di sektor lain. Sebelumnya kami membahas 17 kota yang membidik sampah jadi listrik. Di tingkat daerah, Luwu Timur meraih predikat terbaik pengelolaan sampah Sulawesi.

Apa yang Diketahui

KLH sedang menyusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang extended producer responsibility. Aturan mewajibkan produsen merancang ulang kemasan dan menarik kembali kemasan bekas pakai.

Rancangan sedang diharmonisasi dengan Kementerian Hukum. Target pengundangan Desember 2026. Aturan juga akan menetapkan perusahaan pengelola EPR dan insentif bagi kemasan berbahan reusable tinggi.

Pernyataan disampaikan Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati di sela COP31 Antalya, Turki. KLH menekankan perlunya fasilitas seperti bank sampah agar kewajiban ini berjalan.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Draf peraturan belum dipublikasikan. Belum diketahui rincian sektor yang diwajibkan, target penarikan kemasan, serta sanksi bagi produsen yang tidak patuh. Semua itu masih dibahas di tahap harmonisasi.

Bentuk insentif juga belum diumumkan. Pemerintah belum menyebut apakah insentif berupa keringanan pajak, subsidi, atau kemudahan perizinan. Besarannya belum ada.

Masa transisi bagi pelaku usaha belum ditetapkan. Begitu pula mekanisme verifikasi capaian daur ulang. Tanpa rincian itu, dampak aturan terhadap industri masih sulit diperkirakan.

Dampak bagi Produsen dan Konsumen

Bagi produsen, kewajiban EPR menambah biaya di sisi kemasan dan logistik pengumpulan. Produsen besar dengan volume tinggi akan merasakan dampak paling besar. Usaha kecil dan menengah diperkirakan membutuhkan skema kolektif agar biaya tetap terkendali.

Bagi konsumen, perubahan bisa terasa pada desain kemasan dan harga barang. Kemasan yang lebih mudah didaur ulang kadang lebih mahal diproduksi. Namun, dalam jangka panjang, sistem daur ulang yang efisien menurunkan biaya pengelolaan sampah kota.

Pengalaman negara lain menunjukkan hasil tidak instan. Butuh beberapa tahun sampai tingkat pengumpulan kemasan naik signifikan. Kuncinya ada pada data timbulan, target yang terukur, dan pengawasan publik atas capaian produsen.

FAQ Seputar Aturan EPR Kemasan

Apa itu EPR? Extended producer responsibility, yaitu perluasan tanggung jawab produsen untuk mengelola produk dan kemasannya setelah dipakai konsumen, termasuk menarik kembali kemasan bekas.

Kapan aturannya terbit? KLH menargetkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang EPR diundangkan pada Desember 2026 setelah harmonisasi dengan Kementerian Hukum selesai.

Apa kewajiban utama produsen? Produsen wajib merancang ulang kemasan agar lebih mudah dikelola dan menarik kembali kemasan yang sudah digunakan konsumen.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga