Berita Indonesia hari ini datang dari sektor pengelolaan sampah. Danantara Investment Management menargetkan 15 sampai 17 kota besar memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi pada akhir 2028 atau pertengahan 2029. Target itu disampaikan Managing Director Investment Danantara Investment Management Stefanus Ade Hadiwidjaja dalam Coffee Morning Session di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai jalan keluar dari darurat sampah di kota besar.
Target 15 sampai 17 Kota
Stefanus menyebut target itu sebagai harapan realistis, bukan janji jangka pendek. Ia memperkirakan fasilitas terbaik bisa beroperasi di 15 hingga 17 kota terbesar. Dengan begitu, isu sampah di kota-kota tersebut bisa ditangani secara terukur.
Saat ini tiga proyek sudah masuk tahap konstruksi. Delapan kota lain masih menjalani studi kelayakan. Danantara berharap studi itu segera rampung sehingga keputusan investasi final bisa diambil.
Empat kota berikutnya sedang disiapkan agar masuk proses tender. Penandatanganan kerja sama untuk sebagian proyek diharapkan terjadi pada The New Asia Forum di Bali, 3 sampai 4 Desember 2026. Forum itu menjadi ajang mempertemukan pemerintah daerah dengan investor.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Berita Indonesia: Tiga Proyek Sudah Dibangun
Tiga fasilitas yang sudah mulai dibangun berada di Denpasar Raya, Bekasi, dan Bogor Raya. PSEL Bogor Raya 1 menjadi proyek ketiga yang masuk tahap konstruksi. Peresmiannya dilakukan pada 17 September 2026 di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
Fasilitas Bogor Raya 1 dirancang memproses hingga 1.500 ton sampah per hari. Nilai investasinya mencapai Rp2,8 triliun. Proyek itu ditargetkan beroperasi pada pertengahan 2028 dan diperkirakan menciptakan hingga 1.200 lapangan kerja hijau.
Menurut siaran resmi Danantara Indonesia, fasilitas itu diharapkan mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun. Emisi dari tempat pembuangan akhir diperkirakan turun hingga 80 persen. Pemotongan emisi karbonnya diperkirakan mencapai 640.000 ton setara CO2 per tahun.
Delapan Kota dalam Studi Kelayakan
Delapan kota yang masih menjalani studi kelayakan belum semuanya disebutkan namanya. Danantara menyebut prosesnya berjalan dan keputusan investasi final diharapkan segera. Setelah keputusan itu, kontrak kerja sama bisa ditandatangani.
Empat kota berikutnya sedang disiapkan untuk tender. Rincian lokasi dan kapasitasnya belum diumumkan secara terbuka. Pola ini menunjukkan proyek berjalan bertahap, bukan serentak di semua daerah.
Jika daerah kabupaten yang tercakup dihitung, jangkauan program bisa meliputi lebih dari 30 daerah. Siaran resmi Danantara menyebut 17 lokasi proyek mencakup 33 kabupaten dan kota. Angka itu menjelaskan mengapa program ini disebut sebagai upaya nasional, bukan proyek pemerintah kota semata.
Pembiayaan dari 34 Lembaga Keuangan
Danantara memilih 34 lembaga keuangan dari 48 pendaftar untuk masuk panel pemberi pinjaman. Lebih dari separuh lembaga terpilih merupakan institusi global. Di antaranya bank dari Prancis, China, Singapura, dan Jepang, serta bank pembangunan multilateral.
Lembaga keuangan itu akan dipertemukan dengan pemerintah daerah terkait. Tujuannya memperluas akses pendanaan bagi masing-masing proyek. Skema ini penting karena pembangkit berbasis sampah membutuhkan modal awal besar.
Danantara berperan sebagai katalis, bukan hanya pemberi dana. Perannya mencakup mempertemukan pemerintah daerah dengan investor, penyedia teknologi, dan lembaga pembiayaan. Pendekatan itu dipilih agar proyek tidak berhenti di tahap rencana.
Harga Listrik dan Perjanjian Jual Beli
Perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN menjadi kunci keekonomian proyek. Untuk PSEL Bogor Raya 1, perjanjian itu ditandatangani bersamaan dengan peresmian konstruksi. Harga pembelian listrik ditetapkan 0,20 dolar Amerika per kilowatt jam untuk semua kapasitas.
Skema harga seragam mengikuti Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Aturan itu menjadi dasar pengembangan PSEL di berbagai daerah. Dengan harga tetap, pendapatan penjualan listrik bisa diproyeksikan sejak awal.
Kepastian offtake membuat bank lebih mudah menghitung risiko. Tanpa pembeli listrik yang jelas, proyek sampah menjadi energi sulit mendapat pinjaman jangka panjang. Karena itu, perjanjian dengan PLN diperlakukan sebagai syarat utama.
