Politik nasional kembali diwarnai rilis survei menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Voxpol Center Research and Consulting menyebut 63,3 persen responden menilai pemerintah mampu menjalankan pemerintahan. Angka itu disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi dalam paparan di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026. Survei yang sama juga mencatat 35,2 persen responden menilai pemerintah kurang atau tidak mampu.
Apa Isi Survei Voxpol
Survei dilakukan pada 3 sampai 12 Oktober 2026 dengan 1.200 responden. Wawancara berlangsung tatap muka oleh pewawancara terlatih menggunakan aplikasi berbasis Android. Sampel tersebar di 38 provinsi dan didistribusikan proporsional menurut jumlah penduduk.
Metode pengambilan sampel memakai multistage random sampling. Margin of error survei tercatat 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Komposisi responden dibagi 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
Voxpol juga melakukan kontrol mutu data. Sebanyak 20 persen responden diverifikasi ulang koordinator wilayah, sedangkan 10 persen lainnya diverifikasi tim pusat melalui telepon. Paparan hasil disiarkan melalui kanal YouTube Voxpol Center.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Politik Nasional: Angka Kemampuan dan Kepercayaan
Dalam pertanyaan soal kemampuan menjalankan pemerintahan, 63,3 persen responden menjawab mampu. Sebanyak 35,2 persen menilai kurang atau tidak mampu. Sisa responden tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.
Pada pertanyaan soal kepercayaan, angkanya sedikit berbeda. Sebanyak 63,1 persen menyatakan percaya, terdiri dari 6,7 persen sangat percaya dan 56,4 persen percaya. Sebanyak 35,7 persen menyatakan kurang atau tidak percaya, dengan rincian 29,3 persen kurang percaya dan 6,4 persen sangat tidak percaya.
Voxpol juga mengukur penilaian atas kapasitas pemerintah menyelesaikan masalah. Sebanyak 61,1 persen responden menilai pemerintah mampu mengatasi persoalan. Sebanyak 37,5 persen menilai kurang atau tidak mampu. Pangi menyebut angka itu menunjukkan modal kepercayaan yang masih luas, meski sekitar sepertiga publik menyimpan keraguan.
Wilayah dengan Penilaian Tertinggi
Penilaian tertinggi datang dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di kawasan itu, 88,40 persen responden menilai pemerintah mampu menjalankan pemerintahan. Sulawesi menyusul dengan 75,60 persen, lalu Maluku dan Papua dengan 71,30 persen.
Pola serupa muncul pada pertanyaan soal kemampuan mengatasi masalah. Bali, NTB, dan NTT mencatat 85 persen, Sulawesi 78,8 persen, serta Maluku dan Papua 71,3 persen. Voxpol menyebut penilaian di wilayah lain relatif terjaga.
Sebaran itu menunjukkan dukungan tidak merata. Kawasan timur Indonesia memberi penilaian lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Sebaliknya, sebagian wilayah padat penduduk di Jawa dan Sumatera menarik rata-rata ke bawah.
Rapor Sembilan Sektor
Voxpol meminta responden menilai kinerja pemerintah di sembilan sektor prioritas. Sektor sosial dan budaya mendapat kepuasan tertinggi, yaitu 75,4 persen. Pertahanan dan keamanan berada di posisi kedua dengan 71,8 persen, disusul kesehatan 70,7 persen.
Pendidikan mencatat kepuasan 68,4 persen. Infrastruktur dan layanan dasar memperoleh 59,6 persen. Politik dan stabilitas nasional mendapat 56,6 persen, sedangkan tata kelola pemerintahan 55,8 persen. Angka-angka itu dirilis ANTARA dari paparan yang sama.
Pembacaan per sektor penting karena angka kepala bisa menutupi masalah di bidang tertentu. Kepuasan tinggi di sosial budaya tidak otomatis berarti kepuasan tinggi di ekonomi. Publik menilai pemerintah secara berbeda tergantung pengalaman yang mereka rasakan.
Ekonomi dan Penegakan Hukum Jadi Catatan
Sektor ekonomi dan kesejahteraan mencatat ketidakpuasan 51,6 persen. Angka itu menjadikannya satu-satunya sektor dengan ketidakpuasan di atas separuh responden. Tekanan pada daya beli dan lapangan kerja menjadi dugaan penyebab utama.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi mencatat ketidakpuasan 46,3 persen. Kepuasan di sektor itu berada di 52,3 persen. Selisihnya tipis, sehingga penilaian publik terbelah hampir seimbang.
Meski begitu, 64,6 persen responden menilai hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebanyak 66 persen menyatakan pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku korupsi. Kombinasi itu menunjukkan publik bisa puas pada arah kebijakan, tetapi tidak puas pada hasil yang mereka lihat.
