Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Berita Politik: UMP 2027 Ditetapkan Paling Lama 21 November

17 November 2026 • zul • 32 kali dibaca
Gedung Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, institusi yang mengatur penetapan upah minimum 2027
Medelam, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Berita politik hari ini datang dari rapat koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan upah minimum provinsi 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Penetapan itu akan memakai dasar hukum baru, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, bukan aturan lama yang dipakai tahun-tahun sebelumnya. Tenggat yang sempit membuat pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam dua pekan ke depan.

Dasar hukum penetapan upah minimum 2027

Yassierli menyatakan penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 sampai 139 UU Nomor 27 Tahun 2026. Undang-undang itu disetujui bersama DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026, lalu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026. Sesuai Pasal 313, aturan itu diundangkan dan berlaku pada hari yang sama.

Karena itu, tahun ini menjadi tahun pertama penerapan mekanisme pengupahan di bawah rezim hukum baru. Pemerintah masih menyiapkan peraturan pelaksanaan, yang menurut Pasal 312 harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Proses DPR saat mengesahkan aturan itu pernah dibahas dalam artikel DPR sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam undang-undang tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi. Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat, sehingga tidak lagi sepenuhnya wajib di semua daerah.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Berita Politik: tenggat UMP, UMK, dan upah sektoral

Batas waktu disampaikan langsung oleh Menaker dalam rapat koordinasi yang digelar secara hibrida dari kantor Kemendagri, Senin, 16 November 2026. Menurut pemberitaan CNBC Indonesia, batas penetapan UMP mengikuti pola tahun lalu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yaitu 21 November 2026.

Setelah UMP ditetapkan, batas penetapan upah minimum sektoral provinsi adalah lima hari sesudahnya. Untuk daerah yang memutuskan menetapkan upah minimum kabupaten atau kota, batasnya 25 November 2026, dan lima hari setelah itu untuk upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Jadwal ini memberi ruang sangat pendek bagi dewan pengupahan daerah untuk menyelesaikan penghitungan.

Pemerintah juga akan menerbitkan surat edaran yang memuat rincian teknis penetapan upah minimum. Surat edaran itu akan dilampiri data statistik dari Badan Pusat Statistik sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah. Menurut laporan detikFinance, data tersebut menjadi acuan agar penghitungan di daerah tidak keluar dari kerangka nasional.

Tiga variabel dan formula indeks

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Formula yang dipakai menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 sampai 1,0.

Rentang indeks itu penting karena menentukan seberapa besar kenaikan upah di atas inflasi. Indeks mendekati 1,0 berarti kenaikan lebih besar, sedangkan indeks 0,5 berarti kenaikan lebih tipis. Penentuan angka akhirnya berada di tangan gubernur melalui dewan pengupahan daerah, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.

Menurut Sindonews, Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penetapan upah minimum berjalan baik dan adil bagi semua pihak. Ia juga meminta dewan pengupahan daerah menjadikan estimasi Kebutuhan Hidup Layak sebagai bahan pertimbangan utama, sambil tetap membuka dialog sosial.

Peran gubernur dan dewan pengupahan daerah

Sebelum sosialisasi kepada kepala daerah, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar rapat koordinasi teknis dengan seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah pada 13 November 2026. Rapat itu membahas metode penghitungan, data pendukung, dan jadwal penetapan di masing-masing provinsi.

Dalam rakor di Kemendagri, Menaker meminta gubernur tidak menunda penetapan hingga mendekati batas akhir. Penundaan berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dan pekerja, terutama karena tahun ini mekanismenya baru dan peraturan pelaksanaan belum sepenuhnya terbit.

Kementerian juga mengingatkan bahwa dialog sosial bukan formalitas. Dewan pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, sehingga keputusan gubernur seharusnya mencerminkan hasil pembahasan tripartit. Perbedaan pendapat di dalam dewan biasanya berujung pada keputusan gubernur dengan catatan masing-masing pihak.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga