Berita Indonesia dari Antalya, Turki, menandai langkah baru pemerintah dalam perdagangan karbon. Di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31, Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru yang tersebar di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur.
Peluncuran itu dilakukan pada Selasa, 17 November 2026, dan melibatkan tiga kementerian sekaligus: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Total luas lahan yang dikelola mencapai 138 ribu hektare.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyebut ketiga proyek itu sebagai upaya memanfaatkan ekosistem pesisir untuk mengompensasi emisi karbon. Fokusnya bukan hanya penyerapan karbon, tetapi juga pemulihan ekosistem yang selama ini terdegradasi.
Karbon biru merujuk pada karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin. Ekosistem ini mampu menyimpan karbon jauh lebih padat dibanding hutan daratan, sehingga sering disebut sebagai solusi alami untuk perubahan iklim.
Berita Indonesia: Tiga Lokasi dan Luasnya
Proyek pertama berada di Kalimantan Utara dengan luas 43 ribu hektare. Proyek ini terintegrasi dalam program Mangroves for Coastal Resilience yang didukung Bank Dunia, dengan Denmark sebagai negara donor. Pendanaannya sekitar 4 juta dolar Amerika Serikat.
Menurut Media Indonesia, Diaz menyebut dana tersebut sudah mencakup penguatan kapasitas, pelaksanaan proyek, dan kebutuhan lain. Lahan seluas 43 ribu hektare itu diperkirakan mampu menghasilkan kompensasi karbon hingga 5,5 juta ton setara karbon dioksida dengan skema Verra.
Proyek kedua berada di kawasan Pantai Utara Jawa dengan luas sekitar 81 ribu hektare. Proyek ketiga di Belitung Timur mencakup 14 ribu hektare. Keduanya dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan konservasi wilayah pesisir.
Yang membedakan proyek Belitung Timur adalah cakupannya. Ekosistem yang dikelola tidak hanya mangrove, tetapi juga padang lamun. Diaz menyebut kombinasi itu sebagai sampel riset dan konservasi yang cukup lengkap, karena dua ekosistem karbon biru utama berada dalam satu kawasan.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Pendanaan Bank Dunia dan Proses Registrasi
Proyek Kalimantan Utara bukan program baru. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyebut proyek M4CR sudah diinisiasi sekitar 3,5 tahun lalu. Saat ini prosesnya masuk tahap pendaftaran ke Sistem Registri Unit Karbon.
SRUK adalah sistem pencatatan unit karbon yang dikelola pemerintah. Setiap proyek yang ingin menjual kredit karbon wajib terdaftar di sistem ini agar unit yang dihasilkan dapat dilacak dan tidak dihitung ganda. Registrasi menjadi syarat penting sebelum transaksi ke pembeli internasional.
Dalam skema Verra, kredit karbon diterbitkan setelah ada verifikasi independen atas tambahan penyerapan atau pengurangan emisi. Proses itu biasanya memakan waktu karena mencakup pengukuran baseline, pemantauan lapangan, dan audit oleh lembaga bersertifikat.
Republika mencatat proyek di Kalimantan Utara dikelola bersama Kemenko Pangan. Kolaborasi lintas kementerian itu dinilai perlu karena kawasan mangrove bersinggungan dengan izin usaha, permukiman, dan kawasan konservasi yang dikelola instansi berbeda.
Pembagian Manfaat bagi Masyarakat Pesisir
Nani menegaskan hampir 50 persen nilai ekonomi yang diperoleh dari karbon biru akan kembali kepada masyarakat. Janji itu menjadi bagian penting dari skema, karena proyek karbon sering dikritik ketika manfaatnya hanya dinikmati perusahaan pengembang.
Bentuk pengembaliannya belum dirinci dalam peluncuran tersebut. Dalam praktik di sejumlah negara, manfaat bisa berupa pembayaran langsung, dana desa, program mata pencaharian alternatif, atau bagi hasil dari penjualan kredit karbon. Setiap skema memiliki konsekuensi berbeda bagi warga.
Masyarakat pesisir di sekitar mangrove umumnya menggantungkan hidup pada perikanan tangkap dan budidaya. Pembatasan akses ke kawasan mangrove bisa memengaruhi pendapatan mereka jika tidak disertai kompensasi. Karena itu, mekanisme bagi hasil perlu disepakati sejak awal, bukan setelah kredit terjual.
Pengalaman sejumlah proyek karbon di Asia Tenggara menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada keterlibatan warga sejak perencanaan. Proyek yang hanya melibatkan warga pada tahap penanaman cenderung menghadapi masalah keberlanjutan setelah pendanaan awal berakhir.


