Dasar Hukum dan Kerangka Nilai Ekonomi Karbon
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Aturan itu menjadi landasan bagi perdagangan karbon biru dari sektor kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan tujuan utama penyelenggaraan nilai ekonomi karbon adalah pemulihan ekosistem sebagai solusi perubahan iklim. Menurutnya, manfaat ekonomi dari karbon seharusnya menjadi pendorong pemulihan, bukan tujuan tunggal.
Di tingkat nasional, kerangka karbon mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Regulasi itu menjadi dasar pembentukan SRUK dan pengakuan timbal balik unit karbon dengan negara mitra, sejalan dengan Pasal 6 Persetujuan Paris.
Dengan kerangka tersebut, kredit karbon dari proyek Indonesia dapat diperdagangkan ke pembeli luar negeri tanpa kehilangan pengakuan di dalam negeri. Sebelumnya, ketidakjelasan aturan sering membuat pengembang proyek ragu mengajukan sertifikasi internasional.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Posisi di Tengah Pasar Karbon COP31
Peluncuran tiga proyek karbon biru merupakan bagian dari rangkaian promosi yang lebih besar. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 30 proyek karbon Indonesia ditawarkan kepada pembeli, investor, dan lembaga keuangan melalui platform Carbon Connection di Paviliun Indonesia.
Dari jumlah itu, dua proyek telah tersertifikasi penuh, delapan dalam proses sertifikasi, dan 20 masih dalam tahap pengembangan. Portofolio tersebut terdiri dari proyek kehutanan dan penggunaan lahan, energi, pengelolaan limbah, serta pertanian.
Katadata melaporkan 14 proyek dipromosikan pada pekan pertama COP31, dengan sembilan di antaranya proyek kehutanan dan penggunaan lahan. Peluncuran Indonesia Climate and Carbon Partnership menjadi wadah yang menghubungkan pengembang proyek dengan pembeli internasional.
Pada COP30 tahun lalu, Indonesia menawarkan 44 proyek dengan potensi 53,2 juta ton setara karbon dioksida. Sebanyak 12 proyek menarik minat pembeli global. Rekam jejak itu menjadi bahan pembanding untuk menilai hasil COP31 tahun ini.
Peluang dan Risiko
Karbon biru memiliki daya tarik karena ekosistem mangrove menyerap karbon dalam jumlah besar per hektare. Selain itu, mangrove melindungi pesisir dari abrasi dan gelombang tinggi, sehingga manfaatnya berlapis. Belitung Timur yang mencakup padang lamun menambah keragaman jenis proyek.
Risikonya juga nyata. Mangrove yang rusak dapat berubah dari penyerap menjadi sumber emisi. Konversi lahan untuk tambak, permukiman, atau industri menjadi ancaman utama. Tanpa pengawasan, proyek karbon bisa berhenti pada penanaman simbolis tanpa pemeliharaan jangka panjang.
Persoalan lain adalah harga. Kredit karbon dari proyek alam sering dijual lebih murah dibanding kredit dari proyek energi terbarukan, padahal biaya pemantauannya tinggi. Selisih itu membuat pengembang bergantung pada volume besar untuk menutup biaya operasional.
Pemerintah menempatkan COP31 sebagai ajang transaksi, bukan hanya diskusi. SuaraLutim mencatat pembukaan konferensi tersebut dalam artikel Berita Viral: COP31 Antalya Dibuka, Reformasi Dituntut, dan kontrak karbon dengan Norwegia dalam Berita Viral: Kontrak Karbon RI-Norwegia 12 Juta Ton.
Apa yang Diketahui
Pemerintah meluncurkan tiga proyek karbon biru di Kalimantan Utara seluas 43 ribu hektare, Pantai Utara Jawa 81 ribu hektare, dan Belitung Timur 14 ribu hektare. Proyek Kalimantan Utara memakai dana M4CR sekitar 4 juta dolar dengan dukungan Bank Dunia.
Lahan Kalimantan Utara diperkirakan menghasilkan kompensasi hingga 5,5 juta ton setara karbon dioksida melalui skema Verra. Pemerintah menyatakan hampir 50 persen nilai ekonomi karbon akan kembali kepada masyarakat.
Apa yang Belum Terkonfirmasi
Belum ada rincian bentuk pembagian manfaat, jadwal pembayaran, dan mekanisme pengawasan bagi warga pesisir. Besaran harga jual kredit karbon dari ketiga proyek juga belum diumumkan.
Status pendaftaran SRUK untuk proyek Pantura dan Belitung Timur belum dijelaskan secara rinci. Ketiga proyek juga belum memiliki tenggat publikasi penerbitan kredit yang mengikat, sehingga hasil akhirnya masih bergantung pada proses verifikasi.
FAQ Seputar Proyek Karbon Biru
Apa itu karbon biru? Karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa asin, yang mampu menyerap karbon lebih padat dibanding hutan daratan.
Di mana saja lokasi proyeknya? Kalimantan Utara 43 ribu hektare, Pantai Utara Jawa 81 ribu hektare, dan Belitung Timur 14 ribu hektare yang mencakup mangrove serta padang lamun.
Berapa dana dan potensi kreditnya? Proyek Kalimantan Utara memakai dana M4CR sekitar 4 juta dolar dan diperkirakan menghasilkan hingga 5,5 juta ton setara karbon dioksida.
Baca juga
- Viral Hari Ini: Nvidia Naik 103 Persen Tanpa Jensen Huang
- Tambang Nasional: HMA Nikel Naik 0,76 Persen Periode Kedua
- Berita Viral: Lima WN China Terdampar di Rote Ndao
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.
Indeks berita Luwu Timur terbaru dari seluruh kecamatan ada di kanal berita Lutim.


