Politik nasional hari ini menyorot terbitnya Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah aturan kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026, dua hari sebelum sidang etik mantan Kapolri dijadwalkan bergulir pekan depan. Sejumlah ketentuan penting berubah, mulai dari susunan pangkat majelis sampai kemungkinan sidang digelar secara daring.
Politik Nasional: Sembilan Poin yang Berubah
Perpol 4 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut ada sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam aturan baru tersebut. Peraturan ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Perubahan pertama menyangkut pengertian banding pada bab ketentuan umum. Sebelumnya, banding dapat diajukan oleh pelanggar, istri atau suami, anak, atau orang tua pelanggar. Setelah diubah, hak mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar itu sendiri.
Perubahan kedua menyisipkan Pasal 15 ayat (4a) tentang audit investigasi. Berdasarkan laporan hasil audit, wajib dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan. Ketentuan ini menambah tahapan sebelum perkara naik ke pemeriksaan etik.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Pangkat Majelis Boleh Dua Tingkat Lebih Rendah
Ketentuan yang paling banyak dibicarakan adalah perubahan Pasal 42 ayat (3) soal pangkat anggota majelis. Aturan lama mewajibkan keanggotaan Komisi Kode Etik Profesi berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Aturan baru membolehkan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
Dengan perubahan itu, perwira yang pangkatnya satu atau dua tingkat di bawah terduga pelanggar bisa duduk sebagai anggota majelis. Ketentuan serupa juga diterapkan pada majelis banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3). Susunan majelis tetap ditetapkan oleh Kapolri.
Isir menyebut perubahan ini sebagai salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan baru. Alasannya, sidang etik yang akan digelar melibatkan perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat, sehingga jumlah perwira dengan pangkat setara sangat terbatas. Tanpa perubahan itu, pembentukan majelis berpotensi tersendat.
Sidang Etik Kini Bisa Digelar Daring
Perubahan lain ada pada Pasal 59 ayat (2) tentang kehadiran terduga pelanggar. Aturan baru menyebut sidang wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua Komisi Kode Etik Profesi. Ketentuan itu membuka ruang sidang jarak jauh yang sebelumnya tidak diatur secara tegas.
Aturan teknis soal platform, perekaman, dan keabsahan keterangan dalam sidang daring belum dirinci dalam kutipan pasal yang dipublikasikan. Menurut keterangan resmi yang dikutip kumparan, Pasal 42 dan Pasal 59 akan dipakai dalam sidang etik pekan depan. Pembaca perlu menunggu keterangan lanjutan soal mekanisme teknisnya.
Bagi publik, ketentuan ini penting karena menyangkut transparansi. Sidang etik biasanya digelar tertutup, sehingga kehadiran daring tidak otomatis berarti sidang bisa disaksikan masyarakat. Yang berubah adalah cara terduga pelanggar hadir, bukan tingkat keterbukaan persidangan.
Batas Waktu Panggilan dan Penempatan Khusus
Pasal 19 ayat (5) mengubah batas penyampaian surat panggilan dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender. Artinya Sabtu dan Minggu ikut dihitung. Perubahan ini mempersingkat waktu efektif yang tersedia bagi terduga pelanggar untuk menyiapkan pembelaan.
Ketentuan penempatan khusus juga dipangkas. Sebelumnya, penempatan di tempat khusus paling lama 30 hari kerja, kini menjadi paling lama 20 hari kalender sejak penempatan. Menurut Isir, perubahan itu mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Satu poin lain menyangkut syarat mengundurkan diri bagi pelanggar yang terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Frasa ancaman pidana penjara lima tahun diubah menjadi lima tahun atau lebih. Perubahan redaksi itu memperjelas kategori perkara yang membuat seorang anggota tidak bisa mengajukan pengunduran diri.


