Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Aturan Baru Sidang Etik Mantan Kapolri

18 November 2026 • zul • 48 kali dibaca
Gedung Markas Besar Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan
Nur Cholis, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
ASM Group
Iklan

Mengapa Aturan Ini Terbit Sekarang

Waktu penerbitan aturan berdekatan dengan jadwal sidang etik mantan Kapolri yang kini berstatus tersangka kasus dugaan penyadapan. Isir membenarkan bahwa sidang tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026, seperti dilaporkan detikcom.

Menurut keterangan polisi, sidang etik terhadap mantan Kapolri akan digelar pekan depan seperti diberitakan Kompas.com. Hari dan tanggal pastinya belum diumumkan. Polri menyebut susunan majelis akan mengacu pada Perpol 4 Tahun 2026, khususnya Pasal 42.

Pengumuman jadwal itu muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bertemu Kepala Polri di kantor Kemenko Polkam. Dalam kesempatan yang sama, polisi menyampaikan perkembangan penanganan kasus penyadapan, termasuk penelusuran pihak lain yang mungkin menerima informasi. Rincian hasil pertemuan tidak dipublikasikan.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Posisi Tiga Tersangka Lain

Dalam perkara dugaan penyadapan, polisi menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Selain mantan Kapolri, tiga lainnya adalah pejabat di lingkungan kepolisian yang telah dicopot dari jabatannya. Nama dan inisial keempatnya tidak ditulis dalam artikel ini sesuai kebijakan redaksi soal identitas tersangka.

Dua di antara mereka telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang pertama digelar pada 10 November 2026, sidang kedua pada 17 November 2026. Salah satu terpidana etik mengajukan banding atas putusan tersebut.

Tersangka keempat belum dijadwalkan menjalani sidang etik karena masih menjalani perawatan kesehatan. Polri menyatakan tidak akan memaksakan sidang dengan alasan menghormati kondisi yang bersangkutan. Tiga tersangka lain telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Marko Brimob Kelapa Dua, Depok.

Jejak Panjang Kasus Penyadapan

Perkara bermula dari dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh yang dilaporkan berlangsung sejak 2025. Mantan Kapolri kemudian diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Sejak itu, proses hukum berjalan paralel di ranah pidana dan etik.

Perkembangan kasus ini telah beberapa kali diberitakan dalam rubrik ini, termasuk saat dua perwira tinggi dipecat lewat sidang etik dalam artikel Berita Politik: Polri Pecat Perwira Tinggi Kasus Sadap. Jumlah pihak yang mengaku menjadi korban penyadapan juga bertambah, seperti diulas dalam artikel Politik Nasional: Korban Sadap Eks Kapolri Bertambah.

Polri menyatakan masih menelusuri kemungkinan pihak lain yang menerima informasi hasil penyadapan. Penyidik juga mendalami peran masing-masing tersangka, seperti dirangkum IDN Times dari keterangan di kantor Kemenko Polkam. Sampai kini belum ada keterangan resmi soal pasal pidana yang final diterapkan pada seluruh tersangka.

Apa yang Diketahui

Perpol 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026, ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Aturan itu memuat sembilan poin perubahan, termasuk pangkat majelis yang boleh maksimal dua tingkat lebih rendah dan sidang yang dapat digelar secara daring. Sidang etik mantan Kapolri dijadwalkan pekan depan.

Empat perwira tinggi berstatus tersangka dalam dugaan penyadapan. Dua di antaranya telah dipecat melalui sidang etik pada 10 dan 17 November 2026, satu mengajukan banding, dan satu belum dijadwalkan karena alasan kesehatan. Tiga tersangka ditahan di Marko Brimob Kelapa Dua, Depok.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Tanggal pasti sidang etik mantan Kapolri belum diumumkan. Susunan nama majelis juga belum dipublikasikan, padahal komposisi itu menentukan jalannya pemeriksaan. Polri hanya menyatakan majelis akan mengacu pada Pasal 42 Perpol 4 Tahun 2026.

Dampak perubahan aturan terhadap perkara lain di luar kasus penyadapan belum dijelaskan. Belum ada keterangan apakah aturan baru berlaku surut untuk perkara yang sedang berjalan atau hanya untuk perkara yang diperiksa setelah 16 November 2026. Pembaca sebaiknya menunggu keterangan resmi lanjutan.

FAQ Seputar Perpol 4 Tahun 2026

Apa isi utama Perpol 4 Tahun 2026?

Aturan itu mengubah sembilan ketentuan dalam Perpol 7 Tahun 2022, antara lain soal hak banding, gelar perkara audit investigasi, batas waktu panggilan, susunan pangkat majelis, sidang daring, penempatan khusus, dan syarat pengunduran diri.

Mengapa majelis boleh berpangkat lebih rendah?

Karena terduga pelanggar pada kasus tertentu berpangkat jenderal bintang empat, sehingga perwira dengan pangkat setara sangat terbatas. Aturan baru membolehkan anggota majelis berpangkat maksimal dua tingkat lebih rendah agar majelis tetap bisa dibentuk.

Apakah sidang etik akan terbuka untuk publik?

Tidak diatur dalam perubahan tersebut. Yang diubah adalah kehadiran terduga pelanggar, yang bisa dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik. Sidang etik kepolisian secara umum masih digelar tertutup.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga