Politik nasional hari ini kembali diwarnai perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyebut daftar korban bertambah, mencakup satu pasangan selebriti, dua jurnalis televisi, dan seorang pegiat media sosial.
Keterangan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Suhermanto kepada wartawan pada Senin, 16 November 2026. Ia membenarkan bahwa sejumlah nama baru masuk daftar pihak yang disadap, setelah sebelumnya penyidik menyebut nama Presiden dan sejumlah pejabat.
Perkembangan ini memperluas cakupan perkara yang sudah berjalan sejak awal November. Penyidikan kini tidak hanya menyasar objek penyadapan di lingkar pemerintahan, tetapi juga menyentuh kalangan jurnalis dan figur publik.
Politik Nasional: Daftar Korban Bertambah
Menurut Suhermanto, penyidik menemukan bukti bahwa penyadapan menyasar kalangan di luar pemerintahan. Ia menyebut pasangan selebriti, dua jurnalis, dan satu pegiat media sosial sebagai pihak yang terdampak. Detikcom memberitakan keterangan itu secara rinci pada Senin siang.
CNN Indonesia dan Suara.com mengutip pernyataan yang sama. Ketiga media menulis bahwa temuan ini menambah panjang daftar sasaran yang sebelumnya diungkap di depan anggota dewan.
Nama nama tersebut tidak ditulis dalam artikel ini. Kebijakan redaksi SuaraLutim tidak mencantumkan identitas korban dalam perkara penyadapan, kecuali yang bersangkutan menyampaikan sendiri ke publik. Peran mereka tetap dijelaskan agar konteks perkaranya utuh.
Penyidik belum merinci berapa lama penyadapan terhadap kalangan tersebut berlangsung. Mereka juga belum menyebut jenis informasi yang diambil dari tiap korban.
Pengungkapan nama baru biasanya berasal dari pemeriksaan barang bukti digital. Pola komunikasi, log akses, dan rekaman yang disita dianalisis untuk menentukan siapa saja yang masuk daftar sasaran. Proses itu memakan waktu karena tiap target harus dipastikan, bukan hanya diduga.
Karena itu, tambahan nama hari ini bukan akhir dari daftar. Penyidik menyebut pemeriksaan masih berjalan dan data bisa bertambah. Publik diminta menunggu keterangan resmi, bukan menyimpulkan dari potongan informasi yang beredar di grup percakapan.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Sasaran yang Diungkap Kapolri di DPR
Sebelum temuan terbaru, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan daftar sasaran dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Daftar itu dibacakan di kompleks Senayan dan dikutip banyak media nasional.
Menurut Kapolri, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, serta tokoh politik. Daftar berlanjut ke gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Kapolri menegaskan satu hal penting. Menurut dia, daftar sasaran merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak bisa dimaknai sebagai keterlibatan pihak yang disadap dalam tindak pidana.
Penegasan itu relevan karena daftar tersebut memuat lembaga penegak hukum lain dan organisasi masyarakat. Tanpa penjelasan, publik bisa salah membaca bahwa pihak yang disadap sedang diperiksa.
Anggota Komisi III meminta penjelasan soal mekanisme pengawasan. Mereka menanyakan siapa yang memberi izin, bagaimana pencatatan permintaan penyadapan, dan apakah ada audit berkala. Pertanyaan itu belum semuanya dijawab dalam rapat terbuka.
Daftar sasaran yang begitu luas juga memunculkan pertanyaan soal kapasitas teknis. Penyadapan dalam jumlah besar membutuhkan perangkat, penyimpanan, dan personel. Penyidik belum merinci skala operasional yang diduga dilakukan.
Empat Tersangka dan Status Hukumnya
Polri sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Satu di antaranya mantan Kapolri yang juga pejabat tinggi di lingkungan istana, yang dalam artikel ini disebut dengan inisial LSP. Tiga lainnya adalah perwira tinggi aktif dan nonaktif di lingkungan Polri.
Penetapan tersangka diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin pada 3 November 2026. Saat itu penyidik menyebut pemeriksaan sudah melibatkan sepuluh saksi dan tiga saksi ahli, dengan pendekatan scientific crime investigation.
Proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan. Sesuai asas praduga tak bersalah, keempat tersangka belum dinyatakan bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kuasa hukum mereka juga berhak mengajukan pembelaan.
Perkembangan awal perkara ini sudah dibahas rubrik ini dalam artikel tentang penetapan tiga jenderal sebagai tersangka. Sesudahnya, penyidik juga mendalami dugaan perbuatan lain, seperti diulas pada artikel soal pendalaman dugaan makar.


