Politik nasional kembali memanas setelah Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sedang mendalami dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin menyampaikan hal itu pada Minggu, 8 November 2026. Pernyataan tersebut menambah dimensi baru pada perkara yang sebelumnya hanya dijerat pasal penyadapan dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Politik Nasional: Dugaan Makar Masuk Ranah Penyidikan
Asep mengatakan tim penyidik terus menelusuri kemungkinan adanya unsur lain di balik penyadapan tersebut. Menurut dia, pendalaman dilakukan karena penyadapan menyasar nomor Presiden, bukan pihak biasa. Penyidik belum menyebut pasal tambahan yang mungkin dikenakan.
Pernyataan itu muncul setelah Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menyebut perbuatan tersebut mengarah ke tindakan makar. Herindra menyampaikan penilaian itu saat menemui Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Ia menyebut ada hal yang perlu dilaporkan langsung kepada kepala negara.
Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal unsur makar yang dimaksud. Publik menunggu apakah penyidik akan menaikkan perkara ke tahap penyidikan baru atau tetap memakai pasal yang sudah dijeratkan. CNN Indonesia mencatat pernyataan Asep disampaikan melalui keterangan kepada wartawan di Jakarta.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Empat Perwira Tinggi Sudah Berstatus Tersangka
Polri menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026 dan satu tersangka tambahan dua hari kemudian. Mereka adalah mantan Kapolri yang juga mantan Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Divisi Hukum Polri, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, serta eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Ketiganya dijerat Pasal 258 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Satu tersangka lain belum ditahan karena masih menjalani perawatan pascastroke.
Menurut ANTARA, penyadapan diduga berlangsung sejak 2025. Presiden kemudian memberhentikan mantan Kapolri tersebut dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026. Pemberhentian itu menjadi titik awal rangkaian pernyataan publik dari berbagai lembaga negara.
DPR Jadwalkan Rapat Kerja dengan Kapolri
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Agenda rapat adalah membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar pihak yang disebut sebagai dalang dan motifnya.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan rapat baru bisa digelar Kamis karena masa sidang DPR dibuka Selasa, 10 November. Ia menyebut rapat akan dipimpin langsung olehnya bersama empat wakil ketua dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Menurut detikcom, pimpinan Komisi III menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
Habiburokhman menyatakan siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Pernyataan itu sekaligus menjawab dorongan publik agar parlemen tidak diam menghadapi perkara yang melibatkan perwira tinggi. DPR juga menyoroti kemungkinan penggunaan pasal makar dalam perkara ini.
Enam Saksi Diajukan ke LPSK
Polri mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan permohonan itu masih ditelaah lembaganya. Ia belum menyebut identitas maupun peran keenam saksi tersebut.
Menurut detikcom, pengajuan perlindungan itu berkaitan dengan kekhawatiran atas keselamatan saksi selama proses hukum berjalan. LPSK belum memastikan berapa lama penelaahan akan berlangsung. Permohonan perlindungan biasanya dinilai berdasarkan ancaman yang dihadapi saksi.
Langkah itu menunjukkan perkara ini tidak hanya soal teknis penyadapan. Ada lapisan kekhawatiran bahwa saksi bisa tertekan pihak tertentu bila tidak dilindungi. Pengajuan ke LPSK juga dibaca sebagai sinyal bahwa penyidik masih membutuhkan banyak keterangan tambahan.


