Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Viral Nusantara

Politik Nasional: Bareskrim Dalami Dugaan Makar Sadap

8 November 2026 • zul • 51 kali dibaca
Ilustrasi gedung kepolisian di Bengkulu, Sumatra.
Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
ASM Group
Iklan

Polri Bantah Isu Penangkapan Dua Mantan Kapolri

Di tengah perkara yang bergulir, informasi soal penangkapan dua mantan Kapolri beredar luas di media sosial. Polri menegaskan kabar itu tidak benar. Kedua nama yang disebut berinisial IA dan MTK.

Asep menyampaikan bantahan itu secara singkat kepada wartawan di Jakarta pada Minggu. Ia tidak memberi penjelasan tambahan soal asal informasi tersebut. Polri juga belum mengumumkan langkah hukum terhadap penyebar kabar palsu.

Bantahan itu penting karena informasi keliru bisa mengacaukan pemahaman publik terhadap perkara yang masih berjalan. Sampai sekarang hanya empat orang yang berstatus tersangka. Tidak ada penangkapan lain yang diumumkan secara resmi.

Iklan

Tata Atur
Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Mengapa Dugaan Makar Menjadi Sorotan

Pasal makar selama ini jarang dipakai dalam perkara penyadapan. Penggunaan pasal itu menuntut pembuktian niat menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena itu, pernyataan penyidik langsung menarik perhatian kalangan hukum dan politik.

Pengamat menilai penyidik perlu menjelaskan unsur mana yang sedang ditelusuri. Tanpa penjelasan rinci, wacana makar berisiko menjadi spekulasi publik. Sebaliknya, bila unsur itu benar ditemukan, perkara bisa berubah menjadi jauh lebih berat bagi para tersangka.

Kasus ini juga menyentuh relasi antara lembaga kepolisian dan istana. Penyadapan terhadap Presiden oleh mantan pejabat tinggi menimbulkan pertanyaan soal pengawasan internal. Pembahasan di DPR pekan depan diperkirakan menyorot titik lemah itu.

Apa yang Diketahui

Penyidik Bareskrim Polri sedang mendalami dugaan makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Kepala Bareskrim pada Minggu, 8 November 2026. Kepala BIN sebelumnya menyebut perbuatan tersebut mengarah ke makar.

Empat perwira tinggi Polri sudah berstatus tersangka. Tiga di antaranya ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan satu tersangka belum ditahan karena sakit. Penyadapan diduga terjadi sejak 2025 dan terungkap ke publik pada awal November 2026.

Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November. Polri juga mengajukan perlindungan untuk enam saksi ke LPSK. Penyelidikan masih berjalan dan belum ada tersangka baru di luar empat nama tersebut.

Apa yang Belum Terkonfirmasi

Unsur makar yang dimaksud penyidik belum dijelaskan secara rinci. Belum ada keterangan resmi soal pasal tambahan yang akan dikenakan. Publik juga belum mengetahui apakah penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk unsur tersebut.

Motif penyadapan masih menjadi pertanyaan terbuka. Penyidik belum memaparkan siapa pihak yang diuntungkan bila penyadapan berhasil. Hubungan antara perkara ini dan isu politik lain juga belum dibuktikan secara hukum.

Identitas enam saksi yang diajukan ke LPSK belum diumumkan. Begitu pula hasil penelaahan lembaga tersebut. Semua pihak yang disebut dalam ruang publik tetapi belum berstatus tersangka tetap harus dianggap tidak bersalah.

FAQ Seputar Kasus Dugaan Makar

Apa yang dimaksud dugaan makar dalam kasus ini?
Penyidik menelusuri kemungkinan adanya niat menggulingkan pemerintahan sah di balik penyadapan terhadap Presiden. Unsur itu masih didalami dan belum dijeratkan sebagai pasal tambahan.

Berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka?
Empat perwira tinggi Polri. Tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan satu orang belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke.

Kapan DPR membahas kasus ini?
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. Agenda rapat mencakup penelusuran dalang dan motif penyadapan.

Perkembangan kasus ini menjadi bagian dari rangkaian persoalan tata kelola keamanan yang dibahas publik sepanjang pekan. Sebelumnya, perhatian juga mengarah pada penetapan tiga jenderal sebagai tersangka penyadapan pada awal November. Isu serupa soal integritas penyelenggara negara juga muncul dalam pembahasan aduan ijazah Gibran di DKPP.

Bagi pembaca, keterangan resmi penyidik, LPSK, dan DPR menjadi rujukan paling kuat. Informasi dari media sosial sebaiknya tidak dijadikan dasar menyimpulkan siapa pelaku utama. Perkara ini masih berjalan dan masih terbuka pada kemungkinan perkembangan baru.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga