Berita politik hari ini ditandai oleh keputusan Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memberhentikan tidak dengan hormat seorang perwira tinggi berinisial EHS. Putusan itu dibacakan pada Selasa, 17 November 2026, seusai sidang tertutup di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan. Majelis menilai perwira tersebut terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal dan penyadapan. Keputusan ini menjadi babak baru dalam perkara yang menyeret empat perwira tinggi Polri.
Berita politik: sanksi PTDH dibacakan seusai sidang tertutup
Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap EHS dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berlangsung tertutup. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasilnya kepada wartawan di Jakarta. Menurut dia, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus. Sanksi pertama bersifat etika, yakni pernyataan bahwa perbuatan pelanggar merupakan perbuatan tercela.
Sanksi kedua bersifat administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. “Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat,” kata Trunoyudo, dikutip dari laporan ANTARA. Putusan itu dibacakan di hadapan perwira yang bersangkutan dan tim kuasa hukumnya. Sidang berlangsung sekitar sembilan jam sebelum keputusan diumumkan pada sore hari.
Majelis dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota. Posisi wakil ketua dijabat Komjen Agus Dwi Hermawan, sedangkan tiga anggota komisi adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Susunan majelis itu dibenarkan oleh Divisi Propam Polri. Menurut keterangan resmi, seluruh rangkaian sidang dijalankan dengan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang disimpulkan majelis etik
Trunoyudo menjelaskan, majelis menilai EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan. Perbuatan itu dilakukan dengan memakai akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional. Majelis juga menilai penggunaan perangkat tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku. Karena itu, unsur pelanggaran berat dinilai terpenuhi.
Dalam amar putusan, majelis menyebut perwira tersebut melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Majelis juga merujuk sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kedua dasar hukum itu menjadi rujukan utama dalam menjatuhkan sanksi.
Kuasa hukum yang mendampingi perwira tersebut menyatakan akan mengajukan banding. Pernyataan banding disampaikan langsung seusai putusan dibacakan. Sesuai mekanisme, banding akan diperiksa majelis di tingkat berikutnya. Putusan PTDH belum berkekuatan hukum tetap selama proses banding berjalan.
Empat perwira tinggi berstatus tersangka
Perkara ini bermula dari penetapan tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Saat itu penyidik menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka. Belakangan jumlahnya bertambah menjadi empat orang. Penyidik menyebut para tersangka terindikasi melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Selain Presiden, penyadapan disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 sampai 2026. Penyidik menilai praktik itu berjalan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum yang sah. Daftar korban dan jumlah nomor yang disadap belum diumumkan secara rinci.
Penyidik juga menduga ada upaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026. Upaya itu disebut bertujuan mengaburkan perbuatan para tersangka. Sejumlah perangkat dan dokumen telah disita sebagai barang bukti. Penelusuran digital masih berjalan untuk memetakan peran masing-masing pihak.
Sanksi etik perwira lain lebih dulu dijatuhkan
Sebelum EHS, majelis KKEP sudah memutus perkara etik perwira tinggi berinisial AS pada 10 November 2026. Majelis menjatuhkan sanksi PTDH dan menyatakan perbuatannya sebagai pelanggaran berat serta tercela. Perwira tersebut juga mengajukan banding atas putusan itu. Sidang etiknya digelar tertutup di gedung yang sama.
Tersangka lain, eks Kapolri berinisial LSP, dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan depan. Satu tersangka lain berinisial SU belum menjalani sidang etik karena alasan kesehatan. Menurut keterangan kepolisian, perwira tersebut masih dalam pemulihan pasca stroke. Penyidik menyebut status penahanannya berbeda dari tersangka lain.
Dua perwira yang sudah dipecat kini ditahan di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Pantauan wartawan memperlihatkan perwira yang dipecat hari ini keluar dari gedung Propam dengan mengenakan pakaian tahanan. Tangannya terikat tali dan wajahnya tertutup masker. Ia tidak menjawab pertanyaan wartawan saat digiring ke kendaraan. Kompas.com mencatat perwira itu langsung dibawa ke rumah tahanan.


