Jerat pidana yang menanti para tersangka
Selain proses etik, perkara pidana berjalan di Bareskrim Polri. Penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juga dikenakan dengan ancaman enam tahun. Penyidik menambahkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman delapan tahun.
Pengacara tersangka menilai proses hukum perlu diuji di persidangan. Mereka menyoroti prosedur penyidikan dan dasar penetapan tersangka. Kepolisian menegaskan penyidikan berjalan sesuai aturan. Publik menunggu apakah banding etik dan perkara pidana akan berjalan seiring atau saling memengaruhi. detikcom mencatat proses pidana tetap berlanjut di Mako Brimob.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Rekam jejak perwira yang dipecat
Perwira berinisial EHS terakhir menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan itu diemban sejak Oktober 2026. Sebelumnya ia memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selama sekitar 1,5 tahun. Ia dimutasi dari jabatan tersebut pada akhir Agustus 2026.
Dalam sidang etik hari ini, sembilan saksi dihadirkan, termasuk satu saksi yang meringankan. ANTARA melaporkan saksi tersebut memberi keterangan yang menguntungkan terlapor. Majelis tetap menilai pelanggaran terbukti dan menjatuhkan sanksi terberat dalam ranah etik. Keputusan itu menjadi preseden bagi penanganan perkara serupa.
Apa yang diketahui sejauh ini
Yang diketahui, sidang KKEP digelar pada 17 November 2026 dan memutus PTDH untuk EHS. Majelis menyatakan perbuatannya tercela dan melanggar aturan kepegawaian Polri. Perwira tersebut menyatakan banding. Dua dari empat tersangka sudah dipecat, satu dijadwalkan sidang pekan depan, dan satu belum disidang karena alasan kesehatan.
Perkara pokoknya adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh. Penyadapan diduga berlangsung 2025 sampai 2026. Penyidik menyebut ada indikasi penghapusan log digital pada Oktober 2026. Penyidikan pidana masih berjalan dan belum ada berkas yang dilimpahkan ke pengadilan.
Publik perlu membedakan dua jalur hukum yang berjalan paralel. Jalur etik menilai perilaku anggota kepolisian dan berujung pada status keanggotaan. Jalur pidana menilai perbuatan melawan hukum dan berujung pada pertanggungjawaban di pengadilan. Keduanya punya standar pembuktian dan akibat hukum yang berbeda.
Apa yang belum terkonfirmasi
Beberapa hal masih belum jelas. Kepolisian belum mengumumkan berapa nomor yang disadap dan siapa saja korbannya secara rinci. Penyidik juga belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan forensik digital. Peran masing-masing tersangka dalam struktur jaringan belum diuraikan kepada publik.
Hasil banding juga belum diketahui. Belum ada jadwal resmi kapan majelis banding akan memeriksa perkara EHS dan AS. Status penahanan setelah banding bergantung pada putusan majelis. Kepolisian belum memberi keterangan apakah ada tersangka baru di luar empat nama yang sudah ditetapkan.
Sejumlah pihak mendorong agar proses ini menjadi titik balik perbaikan tata kelola intersepsi. Wacana itu muncul karena sistem penyadapan dinilai strategis sekaligus rawan disalahgunakan. Dua artikel sebelumnya membahasnya, yakni tiga jenderal berstatus tersangka dan pendalaman dugaan makar dalam perkara yang sama.
FAQ Seputar Sidang Etik Perwira Polri
Apa sanksi yang dijatuhkan kepada perwira berinisial EHS?
Majelis KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Putusan dibacakan pada 17 November 2026 di Gedung Divisi Propam Polri. Perwira tersebut menyatakan banding atas putusan itu.
Apakah pemecatan langsung berlaku?
Putusan PTDH belum berkekuatan hukum tetap karena ada banding. Mekanisme banding akan memeriksa kembali putusan majelis tingkat pertama. Selama proses itu berjalan, status keanggotaan dan penahanan mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
Berapa ancaman pidana bagi para tersangka?
Penyidik menerapkan Pasal 258 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun, Pasal 332 KUHP dengan ancaman enam tahun, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman delapan tahun. Penerapan pasal disesuaikan dengan peran masing-masing tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Baca juga
- Berita Indonesia: Sabang dan Andaman Jadi Gerbang Baru
- Politik Nasional: Hak Pensiun Presiden Digugat ke MK
- Tambang Nasional: Prabowo Tawar Tanah Jarang ke Jepang
Kumpulan berita terbaru seputar kabar Luwu Timur ada di kanal kabar Luwu Timur.


