Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur memandang pengelolaan sampah bukan urusan teknis semata, melainkan soal kebiasaan warga dan kejelasan pembiayaan. Pandangan itu relevan dengan langkah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Luwu Timur yang berdiskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan itu memfokuskan pembahasan pada tiga hal: pola pelibatan masyarakat, pemetaan peran pihak yang harus terlibat di lapangan, dan pengaturan retribusi. Ketiganya terdengar administratif, tetapi menentukan apakah peraturan daerah nanti berjalan atau hanya tersimpan sebagai dokumen.
PAN Luwu Timur dan jalur legislasi sampah
Fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2024–2029 memiliki lima kursi. Namun Fraksi PAN di dewan menaungi sembilan anggota, karena fraksi adalah pengelompokan politik di dewan, bukan daftar anggota partai. Susunannya merujuk Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang perubahan susunan alat kelengkapan dewan.
Dari sembilan nama itu, tiga duduk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), badan yang menyiapkan dan membahas rancangan sebelum masuk pembahasan fraksi. Mereka adalah Firman Udding, S.IP (Wakil Ketua Fraksi PAN, anggota Komisi II Bidang Ekonomi, daerah pemilihan Luwu Timur 1 Malili–Wasuponda), Abdul Halim, S.Kom (anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, daerah pemilihan Luwu Timur 2 Angkona–Kalaena), dan Yusuf Pombatu, SE (anggota Komisi III Bidang Pembangunan, daerah pemilihan Luwu Timur 5 Nuha–Towuti).
Posisi di Bapemperda itulah yang membuat Ranperda pengelolaan sampah berada di jalur kerja fraksi ini. Rancangan tersebut masuk dalam daftar program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2027 yang diserahkan pemerintah kabupaten ke DPRD. Bapemperda menjadi pintu masuk pembahasan awal, sebelum substansinya dibahas bersama komisi dan fraksi.
Perlu dicatat secara terbuka: rilis mengenai konsultasi Pansus ke DLHK Sulsel tidak merinci komposisi keanggotaan Pansus. Karena itu artikel ini tidak menyimpulkan bahwa anggota Fraksi PAN duduk di Pansus tersebut. Yang bisa dipastikan adalah jalur legislasi Bapemperda, tempat tiga anggota fraksi ini bertugas.
Apa yang sedang dibahas Pansus
Anggota Pansus DPRD Luwu Timur, Erni Malape, menjelaskan bahwa penyusunan perda tidak hanya berbicara soal teknis penanganan sampah, tetapi juga menyangkut upaya membangun kesadaran publik. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kebiasaan sehari-hari warga dalam mengelola limbah rumah tangga.
“Kami ingin mendengarkan saran, bagaimana pola yang efektif, bagaimana mengedukasi masyarakat, siapa yang berperan aktif, dan bagaimana dengan retribusinya,” kata Erni, seperti dilaporkan Luwuraya.com.
Selain strategi edukasi, Pansus meminta pandangan DLHK Sulsel terkait pemetaan peran pihak-pihak yang harus terlibat langsung di lapangan. Erni berharap masukan itu memperkaya materi pembahasan, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi landasan hukum di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan di Kabupaten Luwu Timur.
Dari rumusan itu, ada tiga pekerjaan rumah yang tersirat. Pertama, siapa yang bertanggung jawab di tingkat desa dan kelurahan. Kedua, bagaimana alur sampah dari rumah ke tempat penampungan lalu ke tempat pemrosesan akhir. Ketiga, bagaimana retribusi dipungut tanpa membebani warga sekaligus cukup membiayai layanan.


