Kamis, 19 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur dan Ranperda Sampah: Retribusi Terukur

18 November 2026 • Admin • 19 kali dibaca
Suasana rapat paripurna DPRD Luwu Timur yang menjadi jalur legislasi PAN Luwu Timur
Dok. Luwuraya.com (paripurna DPRD Luwu Timur, 12 Oktober 2026)
ASM Group
Iklan

Mengapa retribusi menjadi titik krusial

Retribusi pelayanan persampahan adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun ia hanya bekerja bila tiga syarat terpenuhi: tarifnya masuk akal, layanannya benar-benar dirasakan warga, dan penagihannya tertib.

Di banyak daerah, masalahnya bukan tarif, melainkan kepercayaan. Warga enggan membayar ketika sampah tidak diangkut, ketika tempat pembuangan tidak terurus, atau ketika tidak ada kejelasan penggunaan dana. Karena itu, pembahasan retribusi sebaiknya berjalan seiring dengan janji layanan yang bisa diukur: frekuensi pengangkutan, lokasi penampungan, dan penanganan sampah di titik akhir.

Aspek kedua adalah kelembagaan. Pengelolaan sampah menyentuh Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga pengelola pasar. Tanpa pembagian peran yang tegas, satu titik gagal akan menahan seluruh rantai.

Aspek ketiga adalah pembiayaan. Pengadaan armada, tempat penampungan, dan fasilitas pemrosesan membutuhkan anggaran. Di sinilah posisi Badan Anggaran menjadi penting, karena fraksi yang ingin kebijakan sampah berjalan harus memastikan ada alokasi, bukan hanya imbauan.

Tata Atur
Iklan

Lima anggota Fraksi PAN duduk di Badan Anggaran, yaitu Ir. Hj. Harisah Suharjo (Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Badan Anggaran), Muhammad Rivaldi, S.H. (Ketua Komisi III), Firman Udding, S.IP, Ir. Alamsyah, ST, dan Juddin (Sekretaris Komisi II). Konfigurasi itu memberi fraksi ini jalur langsung untuk mengawal usulan hingga ke angka anggaran, sebagaimana diuraikan dalam artikel PAN Luwu Timur: Lima Anggota Banggar Kawal APBD 2027.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Modal yang sudah ada

Luwu Timur tidak memulai dari nol. Pada September 2026, kabupaten ini meraih predikat terbaik pertama pengelolaan sampah tingkat Sulawesi dalam ajang yang digelar provinsi. Capaian itu menunjukkan praktik baik sudah ada di lapangan, seperti pemilahan di sumber, bank sampah, dan pengolahan sampah organik, sebagaimana dibahas dalam artikel Luwu Timur Raih Terbaik I Pengelolaan Sampah Sulawesi.

Masalahnya, praktik baik sering bergantung pada satu dua orang penggerak dan dukungan anggaran yang tidak stabil. Perda yang baik semestinya mengubah praktik itu menjadi kewajiban dan prosedur yang berjalan meski penggeraknya berganti.

Karena itu, ada empat hal yang layak dicari pembaca dalam draf Ranperda ini. Pertama, apakah ada kewajiban pemilahan di tingkat rumah tangga dan sanksi bertahap, bukan langsung denda. Kedua, apakah desa diberi peran resmi beserta dukungan sarana. Ketiga, apakah ada target pengurangan sampah ke tempat pemrosesan akhir. Keempat, apakah retribusi dihitung berdasarkan biaya layanan yang nyata.

Yang perlu dikawal setelah perda disahkan

Peraturan daerah hanya titik awal. Setelah disahkan, ia membutuhkan peraturan bupati sebagai petunjuk teknis, kelembagaan pengelola, dan anggaran rutin.

Bagi Fraksi PAN, formulasi yang sudah dipakai dalam pembahasan anggaran adalah meminta program berjalan berdasarkan data penerima dan data wilayah yang tervalidasi. Pendekatan itu relevan untuk sampah: berapa timbulan sampah per kecamatan, berapa yang terangkut, dan berapa yang berakhir di tempat pembuangan. Tanpa angka, evaluasi layanan akan berhenti pada kesan.

Publik juga bisa menguji dua hal sederhana. Apakah draf Ranperda dibuka untuk masukan warga, dan apakah hasil konsultasi dengan DLHK Sulsel tercermin dalam pasal-pasal. Kedua hal itu menunjukkan apakah pembahasan legislasi berjalan substantif atau hanya formalitas tahapan.

Sebagai fraksi yang memegang tiga kursi di Bapemperda, Fraksi PAN berada di posisi yang bisa memastikan pembahasan tidak melebar tanpa arah. Pengalaman serupa terlihat pada pembahasan rancangan lain, misalnya PAN Luwu Timur: Bapemperda dan Ranperda Kebakaran 2027, ketika fraksi ini menempatkan legislasi sebagai kerja yang bisa diperiksa publik.

FAQ

Apa isi Ranperda Pengelolaan Sampah yang dibahas DPRD Luwu Timur?

Rancangan itu mengatur pola penanganan sampah, pelibatan masyarakat, pembagian peran antarlembaga, dan retribusi layanan persampahan. Pembahasan masih berjalan di Panitia Khusus DPRD bersama mitra perangkat daerah dan DLHK Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengapa retribusi sampah perlu diatur dalam perda?

Karena retribusi adalah sumber pendapatan daerah sekaligus dasar pembiayaan layanan. Tanpa dasar hukum dan tarif yang jelas, pengangkutan dan pengolahan sampah bergantung pada anggaran yang tidak pasti.

Apa peran Fraksi PAN dalam pembahasan ini?

Tiga anggota Fraksi PAN duduk di Bapemperda, badan yang membahas rancangan sebelum masuk pembahasan fraksi, dan lima anggota duduk di Badan Anggaran yang menentukan alokasi. Komposisi ini merujuk Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2024.

Sumber: Luwuraya.com (12 November 2026), Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024 melalui portal e-PPID Luwu Timur, dan dokumen Propemperda Tahun Anggaran 2027 yang diserahkan pemerintah kabupaten kepada DPRD.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga