Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

PAN Luwu Timur: Bapemperda dan Ranperda Kebakaran 2027

16 November 2026 • Admin • 24 kali dibaca
Penyerahan empat Ranperda ke DPRD Luwu Timur, kerja legislasi Fraksi PAN Luwu Timur di Bapemperda
Dok. Luwuraya.com (penyerahan empat Ranperda ke DPRD Luwu Timur, 12 Oktober 2026)
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — Bagi Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur, pekerjaan legislasi bukan urusan satu orang di ruang paripurna. Tiga dari sembilan anggotanya duduk di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), badan yang menyiapkan dan membahas rancangan peraturan daerah sebelum dibawa ke pembahasan fraksi. Posisi itu menjadi penting pada semester kedua 2026, ketika Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan empat Ranperda sekaligus pada 12 Oktober 2026, termasuk Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. PAN Luwu Timur berada di jalur kerja itu, dari penyiapan program legislasi hingga pembahasan substansi.

Fraksi PAN sendiri memiliki lima kursi di DPRD Luwu Timur periode 2024–2029. Susunan fraksi menempatkan Muhammad Rivaldi, S.H. sebagai ketua sekaligus Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, Firman Udding, S.IP sebagai wakil ketua, dan Ir. Alamsyah, ST sebagai sekretaris. Ir. Hj. Harisah Suharjo dipercaya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.

PAN Luwu Timur dan Regulasi Kebakaran

Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah salah satu dari empat rancangan yang diserahkan Bupati Irwan Bachri Syam kepada Ketua DPRD Ober Datte di Ruang Paripurna DPRD, Malili, Senin (12/10/2026). Penyerahan itu disaksikan Wakil Bupati Puspawati Husler dan Wakil Ketua DPRD Harisah Suharjo.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan keempat Ranperda mencakup aspek penting seperti perlindungan lingkungan, pengelolaan aset daerah, keselamatan masyarakat, dan penguatan kapasitas fiskal. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan regulasi, agar produk hukum yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan, bukan sekadar melengkapi daftar.

Tata Atur
Iklan

Bagi daerah yang setiap tahun menghadapi kebakaran lahan dan hutan, regulasi semacam ini bukan dokumen seremonial. Ia menentukan siapa yang berwenang menangani kebakaran, bagaimana kesiapan armada dan sumber air, sejauh mana keterlibatan pemerintah desa, serta bagaimana edukasi warga dijalankan sebelum musim kering datang.

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Tiga Anggota Fraksi PAN di Bapemperda

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang perubahan susunan alat kelengkapan dewan, tiga anggota Fraksi PAN tercatat sebagai anggota Bapemperda:

  • Firman Udding, S.IP — Wakil Ketua Fraksi PAN, anggota Komisi II Bidang Ekonomi, anggota Bapemperda dan Badan Anggaran, daerah pemilihan Luwu Timur 1 (Malili–Wasuponda).
  • Abdul Halim, S.Kom — anggota Fraksi PAN, anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, anggota Badan Musyawarah dan Bapemperda, daerah pemilihan Luwu Timur 2 (Angkona–Kalaena).
  • Yusuf Pombatu, SE — anggota Fraksi PAN, anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Bapemperda, daerah pemilihan Luwu Timur 5 (Nuha–Towuti).

Bapemperda bekerja pada tahap hulu: menyusun program pembentukan peraturan daerah, menilai urgensi usulan, dan membahas draft sebelum masuk pembicaraan tingkat pertama. Karena itu, kualitas regulasi sering ditentukan jauh sebelum paripurna pengesahan. Regulasi yang lahir dari proses hulu yang rapi biasanya lebih mudah dijalankan di lapangan.

Perlu dicatat satu hal agar tidak keliru: beberapa anggota Fraksi PAN berasal dari partai berbeda pada Pemilu 2024. Karena itu, penyebutan yang tepat adalah “anggota Fraksi PAN”, bukan “kader PAN”. Afiliasi fraksi di DPRD berbeda dari partai asal saat pencalonan.

Kenapa Ranperda Kebakaran Relevan bagi Luwu Timur

Data Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur yang dilaporkan sejumlah media pada akhir Oktober 2026 memberi gambaran beban kerja penanganan kebakaran di daerah ini. Sepanjang Oktober 2026 tercatat sekitar 533,1 hektare lahan terbakar dengan 124 titik kebakaran yang tersebar di delapan kecamatan. Kecamatan Towuti menjadi wilayah dengan titik kebakaran terbanyak, yakni 69 titik atau sekitar 56 persen dari total kejadian.

Rinciannya: 121 titik merupakan kebakaran lahan, dua titik kebakaran hutan, dan satu titik kebakaran pohon. Angka itu menjelaskan mengapa Ranperda Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan perlu dibahas serius, bukan hanya sebagai kewajiban administratif. Kebakaran lahan bukan peristiwa tunggal, melainkan pola yang berulang setiap musim kering.

Ada tiga hal yang biasanya menentukan efektivitas regulasi semacam ini. Pertama, kejelasan kewenangan antara dinas pemadam kebakaran, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Kedua, ketersediaan sumber air dan akses menuju titik rawan, terutama di kawasan yang jauh dari jalan utama. Ketiga, penanganan pencegahan, termasuk pengaturan pembukaan lahan yang melibatkan warga.

Pada bagian ketiga itulah nilai tambah sebuah Perda paling terasa. Tanpa aturan yang jelas soal pencegahan, kerja pemadaman akan terus berulang setiap tahun dengan biaya besar, sementara penyebabnya tidak tersentuh.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga