Propemperda 2027 dan Arah Berikutnya
Pekerjaan Bapemperda tidak berhenti pada empat Ranperda yang sudah diserahkan. Pada 3 November 2026, Bupati menyerahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027 kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Jihadin Peruge, didampingi Wakil Ketua II Harisah Suharjo. Dokumen itulah yang menjadi pedoman penyusunan regulasi tahun berikutnya.
Dalam sambutannya, Bupati meminta setiap Ranperda yang diusulkan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan urgensi pembentukan regulasi, serta memiliki kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perangkat daerah pengusul juga diminta menyiapkan substansi, data pendukung, kajian hukum, dan dukungan anggaran agar setiap rancangan dapat ditindaklanjuti sesuai target.
Permintaan itu bersinggungan langsung dengan tugas Bapemperda. Bila usulan masuk tanpa kajian yang memadai, pembahasan di dewan akan habis untuk memperdebatkan kelengkapan dokumen, bukan substansi. Karena itu, disiplin pada tahap penyiapan menjadi penentu apakah Propemperda 2027 berjalan sesuai jadwal atau menumpuk di akhir tahun.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Aspirasi Warga sebagai Bahan Regulasi
Jalur lain yang dipakai Fraksi PAN adalah penyerapan aspirasi. Pada rapat paripurna 31 Agustus 2026, DPRD Luwu Timur menerima laporan hasil reses perseorangan dari lima daerah pemilihan. Untuk Dapil 2, laporan disampaikan Abdul Halim. Fraksi PAN juga menaruh perhatian pada program yang menyentuh petani, seperti tergambar dalam artikel PAN Luwu Timur Kawal Data Pupuk Gratis di APBD 2027. Hasil reses itu menjadi bahan penting bagi dewan dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus memasuki Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027.
Pola itu menunjukkan kaitan antara reses dan regulasi. Keluhan warga soal jalan desa, air bersih, atau sarana pendidikan tidak selalu selesai lewat proyek; sebagian menuntut perubahan aturan atau kejelasan kewenangan. Di titik itulah aspirasi konstituen bertemu dengan kerja legislasi di Bapemperda.
Bagi publik Luwu Timur, ukuran keberhasilan fraksi tidak berhenti pada jumlah rancangan yang dibahas. Yang lebih menentukan adalah apakah regulasi yang lahir bisa dijalankan, apakah warga tahu hak dan kewajibannya, dan apakah ada evaluasi ketika aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
FAQ
Siapa anggota Fraksi PAN DPRD Luwu Timur yang duduk di Bapemperda?
Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024, tiga anggota Fraksi PAN tercatat di Bapemperda: Firman Udding, S.IP (Dapil 1), Abdul Halim, S.Kom (Dapil 2), dan Yusuf Pombatu, SE (Dapil 5).
Ranperda apa saja yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada 12 Oktober 2026?
Empat Ranperda: Pengelolaan Sampah di Daerah; perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; serta perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berapa kursi Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur?
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki lima kursi pada periode 2024–2029.
Sumber: Luwuraya.com (penyerahan empat Ranperda, 12 Oktober 2026), Luwuraya.com (Propemperda 2027, 3 November 2026), e-PPID Luwu Timur (Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2024), dan Tekape.co (laporan hasil reses lima dapil, 31 Agustus 2026). Data kebakaran bersumber dari keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur yang diberitakan sejumlah media pada 31 Oktober 2026.
Baca juga
- KUR 2027 Naik Rp325 Triliun, Peluang UMKM Luwu Timur
- Firman Udding: Kerja Nyata Wakil Rakyat dari PAN Luwu Timur
- PAN Luwu Timur: Firman Udding dan Karakter 50 Pelajar
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


