SUARALUTIM.COM, MALILI — PAN Luwu Timur mendapat jawaban langsung atas masukan yang disampaikan Fraksi PAN dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Jawaban itu dibacakan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili, Kamis (22/10/2026).
Dalam jawaban pemerintah daerah, sejumlah poin yang menjadi perhatian Fraksi PAN disebut akan diakomodasi. Mulai dari penyelarasan APBD 2027 dengan RPJMD, optimalisasi pendapatan asli daerah melalui digitalisasi dan evaluasi BUMD, validasi data penerima pupuk gratis dan bibit unggul, penyempurnaan akurasi data Kartu Lansia, hingga penerapan Indeks Pembangunan Desa untuk menekan disparitas antarwilayah.
Bagi Fraksi PAN, daftar itu bukan sekadar catatan teknis anggaran. Isinya menyentuh langsung tiga kelompok yang selama ini menjadi perhatian fraksi: petani yang bergantung pada pupuk bersubsidi, warga lanjut usia yang menerima bantuan, dan desa-desa yang tertinggal dari pusat pertumbuhan.
PAN Luwu Timur dan Jalur Formal Aspirasi
Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Luwu Timur memegang lima kursi pada periode 2024–2029. Muhammad Rivaldi, SH menjabat Ketua Fraksi PAN sekaligus Ketua Komisi III Bidang Pembangunan, sementara Ir. Hj. Harisah Suharjo duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur dan tercatat sebagai anggota Fraksi PAN.
Struktur itu penting dipahami pembaca. Dalam pembahasan APBD, fraksi bukan pihak yang sekadar menyampaikan pidato pembukaan. Mereka menelaah postur anggaran, menandai program yang dianggap belum jelas, lalu menagih jawaban pemerintah daerah dalam rapat paripurna berikutnya.
Mekanisme itulah yang berjalan pada 22 Oktober. Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I Jihadin Peruge dan Wakil Ketua II Harisah Suharjo. Hadir anggota legislatif, jajaran pejabat pemerintah daerah, dan perwakilan Forkopimda.
Fraksi PAN menyampaikan pemandangan umum bersama Fraksi NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), dan Fraksi Golkar. Jawaban pemerintah daerah kemudian menanggapi catatan masing-masing fraksi secara bergilir, termasuk poin-poin yang diajukan Fraksi PAN.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Empat Poin yang Dijawab Pemerintah
Ada empat hal yang secara eksplisit disebut sebagai tanggapan atas masukan Fraksi PAN. Keempatnya bisa dibaca sebagai peta prioritas fraksi dalam APBD 2027.
- Keselarasan dengan RPJMD. Pemerintah daerah memastikan APBD 2027 selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga belanja tidak berjalan sendiri-sendiri di luar arah pembangunan yang sudah ditetapkan.
- Optimalisasi pendapatan asli daerah. PAD akan didorong melalui digitalisasi layanan dan evaluasi terhadap badan usaha milik daerah. Dua langkah itu dipilih karena keduanya bisa menutup kebocoran tanpa menaikkan tarif secara mendadak.
- Validasi data penerima pupuk gratis dan bibit unggul. Pemerintah daerah menyatakan akan memperketat validasi agar bantuan tepat sasaran, bukan hanya tepat jumlah.
- Akurasi Kartu Lansia dan Indeks Pembangunan Desa. Data penerima Kartu Lansia akan disempurnakan, sementara Indeks Pembangunan Desa dipakai sebagai alat ukur untuk menekan ketimpangan antarwilayah.
Poin keempat menarik karena menyentuh cara pemerintah daerah membaca ketimpangan. Selama ini pembangunan sering dinilai dari angka agregat kabupaten. Padahal, jarak antara satu desa dengan desa lain di Luwu Timur bisa sangat lebar, terutama antara kawasan sekitar tambang dan wilayah pertanian di selatan.
Mengapa Data Pupuk Gratis Menentukan
Program pupuk gratis menyentuh hampir seluruh kecamatan di Luwu Timur. Karena itu, kesalahan data tidak berhenti sebagai masalah administrasi. Petani yang namanya tidak masuk daftar bisa kehilangan kesempatan menanam tepat waktu, sementara penerima yang tidak berhak menambah beban anggaran.
Konteksnya bisa dilihat dari capaian penyaluran pupuk bersubsidi. Pada Oktober 2026, Luwu Timur tercatat sebagai daerah dengan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tertinggi di Regional 4A Sulawesi Selatan, sebagaimana diberitakan SuaraLutim dalam artikel Luwu Timur: Nomor Satu Penyaluran Pupuk Subsidi Sulsel.
Realisasi tinggi memang kabar baik. Namun, realisasi tinggi juga menuntut data yang rapi. Ketika penyaluran berjalan cepat, kesalahan daftar penerima akan ikut cepat terakumulasi. Di sinilah masukan Fraksi PAN soal validasi data menjadi relevan, bukan sebagai kritik teknis yang jauh dari warga, melainkan sebagai upaya menjaga agar bantuan sampai ke petani yang benar-benar menggarap lahan.
