SuaraLutim.com, Luwu Timur – Bagi banyak pengusaha muda di Luwu Timur, urusan pajak sering berhenti pada satu kekhawatiran: takut salah, lalu memilih diam. Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mencoba memutus kebiasaan itu lewat sosialisasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan di AAS Building Makassar, Senin (16/11/2026).
Kegiatan itu bukan sekadar temu formal. Isinya membedah satu kebijakan yang memberi ruang bagi wajib pajak memperoleh pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi, termasuk bagi pelaku usaha yang masih menunda penyelesaian kewajiban pajaknya. Bagi Luwu Timur, yang menjadi rumah bagi sekitar 21 ribu unit usaha mikro, penjelasan seperti ini menyentuh persoalan yang jarang dibicarakan terbuka di ruang usaha kecil.
HIPMI Sulawesi Selatan dan DJP Duduk Satu Ruang
Sosialisasi dibuka dengan sambutan Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim. Ia mendorong pelaku usaha muda memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh, bukan hanya sebagai urusan administratif yang selesai setelah setor.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman perpajakan bagi pengusaha muda yang tergabung pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, maupun calon pengusaha yang hadir pada acara ini,” ujar Imanul, seperti dilaporkan Luminasia.id, Selasa (17/11/2026).
Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, berhalangan hadir pada kegiatan itu. Organisasi yang ia pimpin diwakili Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Irma Trisnawati Anwar. Dalam sambutannya, Irma menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJP Sulselbartra dan berharap sosialisasi ini menambah pemahaman pengusaha muda atas kebijakan yang baru berlaku.
Posisi HIPMI dalam forum itu penting dicatat. Organisasi ini membawahi HIPMI kabupaten dan kota, termasuk HIPMI Luwu Timur. Artinya, apa yang dibahas di Makassar punya jalur turun ke daerah, meski pelaksanaannya bergantung pada masing-masing cabang.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Sanksi Administrasi Bisa Dihapus 100 Persen, tapi Bersyarat
Materi utama disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin. Menurut dia, kebijakan terbaru membuka peluang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan hingga 100 persen, dengan catatan kondisi tertentu terpenuhi.
“Jadi sekarang sanksi administrasi perpajakan dapat dihapus 100 persen untuk beberapa hal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ali di hadapan peserta, dikutip Macassar.id.
Ali menjelaskan, relaksasi ini dirancang meringankan beban wajib pajak sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan perpajakan yang masih tertunda. Ia juga menyebut tiga hal yang paling sering menahan pengusaha: tunggakan pajak, pemeriksaan yang belum selesai, serta Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Dasar kebijakannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK 118 Tahun 2024. Perubahan kuncinya ada pada cara pembayaran diperhitungkan: sebelumnya setiap pembayaran utang pajak dibagi proporsional antara pokok dan sanksi, kini pembayaran dialokasikan ke pokok lebih dulu. Setelah pokok lunas, sanksinya dapat dimohonkan untuk dikurangi atau dihapus.
Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang berstatus kurang bayar, siaran pers DJP merinci penahapannya:
Bagi pelaku usaha kecil, persoalan seperti ini sebenarnya satu rangkaian dengan isu legalitas dan pelindungan usaha yang pernah dibahas dalam artikel Andi Amar Ma’ruf Sulaiman dan Pelindungan Usaha Mikro.
- Sanksi dihapus 100 persen bila SPT disampaikan paling lambat 31 Desember 2026.
- Dikurangi 50 persen bila SPT disampaikan Januari–Maret 2027.
- Dikurangi 25 persen bila SPT disampaikan April–Juni 2027.
Syaratnya tidak ringan, dan justru inilah yang perlu dipahami pengusaha kecil. Pokok pajak mesti dilunasi lebih dulu, wajib pajak menyampaikan surat pernyataan bermeterai, dan yang bersangkutan tidak sedang menempuh upaya hukum. Permohonan masih dapat diajukan hingga 1 Oktober 2028.
Langkah Praktis yang Bisa Diambil Pelaku Usaha
Ali menyarankan wajib pajak yang menghadapi tunggakan, pemeriksaan belum rampung, atau SP2DK untuk berkonsultasi langsung ke kantor pajak. Tujuannya bukan sekadar mengetahui ada keringanan, tetapi memastikan kasus yang dihadapi masuk kriteria penghapusan penuh atau hanya pengurangan sebagian.
DJP menyediakan dua jalur pemeriksaan mandiri: memeriksa SPT dan tunggakan lewat Coretax atau menghubungi account representative, lalu menyampaikan atau membetulkan SPT sebelum mengajukan permohonan. Informasi rinci tersedia di laman pajak.go.id/psa dan layanan Kring Pajak 1500200.
Bagi yang belum pernah berurusan dengan pemeriksaan, tiga hal layak disiapkan: pembukuan sederhana, bukti setor yang rapi, dan pemahaman atas skema pajak yang dipakai—PPh final UMKM, tarif 0 persen untuk omzet di bawah Rp500 juta setahun, atau wajib pajak orang pribadi dengan pembukuan.


