Pencegahan narkoba ikut menjaga generasi produktif
Perhatian Andi Amar pada keamanan sosial juga terlihat dalam rilis Fraksi Gerindra lainnya terkait rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Badan Narkotika Nasional pada 5 Mei 2025. Dalam forum itu, ia menekankan pentingnya pencegahan peredaran narkoba agar generasi muda tidak kehilangan masa depan menuju Indonesia Emas 2045.
Ia juga mengapresiasi arah kerja BNN yang semakin menekankan pencegahan. Bagi pembaca Luwu Timur, isu ini dekat dengan agenda pembangunan SDM. Pemuda yang sehat, bebas narkoba, dan memiliki lingkungan aman akan lebih siap mengikuti pelatihan kerja, masuk dunia usaha, atau membangun bisnis kecil di kampungnya sendiri.
Di sinilah benang merah antara Komisi III DPR RI dan HIPMI Sulawesi Selatan terlihat. Komisi III berbicara tentang penegakan hukum, keamanan, dan pencegahan gangguan sosial. HIPMI berbicara tentang pengusaha muda, kemandirian ekonomi, dan jejaring bisnis. Ketika dua perhatian itu bertemu, pesan yang sampai ke daerah adalah sederhana: ekonomi warga tumbuh lebih baik bila keamanan sosialnya dijaga sejak tingkat desa.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Relevansi untuk peluang usaha Luwu Timur
Luwu Timur memiliki peluang besar dari kegiatan pertanian, jasa penunjang industri, perdagangan, pariwisata dan usaha kreatif. Namun peluang itu perlu didampingi tata kelola sosial yang rapi. Pengusaha kecil membutuhkan kepastian jam operasional, keamanan alat kerja, kejelasan komunikasi dengan warga, serta aparat yang bisa menjadi penengah saat muncul masalah.
Karena itu, dorongan Andi Amar agar Bhabinkamtibmas mendapat perhatian lebih dapat dibaca sebagai bagian dari agenda memperkuat fondasi desa. Bila personel lapangan terbantu, desa lebih cepat merespons gangguan. Bila desa aman, pelaku usaha lebih berani bergerak. Bila usaha bergerak, anak muda punya alasan untuk tinggal, belajar, dan membangun ekonomi dari daerah sendiri.
Kegiatan seperti HIPMI BizTrip Vale Experience menunjukkan bahwa jejaring pengusaha muda di Luwu Timur membutuhkan jembatan ke dunia industri. Akan tetapi, jejaring itu akan lebih kuat bila dibarengi lingkungan sosial yang stabil. Desa yang aman membuat kolaborasi usaha lebih mudah dirancang dan lebih minim risiko.
Catatan positif dari Andi Amar untuk daerah
Sebagai legislator muda dari Sulawesi Selatan, Andi Amar tidak sedang menempatkan Luwu Timur sebagai daerah pemilihannya. Kaitan yang tepat adalah perannya dalam isu Sulawesi Selatan, kepemimpinannya di BPD HIPMI Sulawesi Selatan, dan posisinya di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Dari tiga posisi itu, gagasan tentang keamanan desa, pencegahan narkoba, dan penguatan pengusaha muda tetap relevan bagi warga Luwu Timur.
Pesan positifnya jelas: pembangunan ekonomi daerah tidak cukup ditopang oleh modal dan proyek besar. Ia perlu ditopang rasa aman, aparat yang hadir, pemuda yang sehat, dan organisasi usaha yang membuka jejaring. Jika lapisan ini dijaga, UMKM Luwu Timur punya ruang lebih luas untuk naik kelas.
FAQ
Apa posisi Andi Amar Ma’ruf Sulaiman?
Andi Amar Ma’ruf Sulaiman adalah Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Gerindra dan Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan periode 2024-2027.
Apa kaitan gagasan ini dengan Luwu Timur?
Kaitannya berada pada kebutuhan desa dan UMKM Luwu Timur terhadap keamanan, pencegahan gangguan sosial, serta jejaring pengusaha muda Sulawesi Selatan melalui HIPMI.
Apakah artikel ini menyebut Andi Amar sebagai anggota DPR dapil Luwu Timur?
Tidak. Artikel ini hanya menempatkan Andi Amar dalam perannya sebagai legislator Sulawesi Selatan, Anggota Komisi III DPR RI, dan Ketua Umum BPD HIPMI Sulawesi Selatan.
Sumber: Fraksi Gerindra DPR RI, Pedoman Media, dan arsip SuaraLutim.
Tautan sumber: Fraksi Gerindra tentang Bhabinkamtibmas; Fraksi Gerindra tentang pencegahan narkoba; Pedoman Media tentang HIPMI Sulsel.
Gambar: Dok. Fraksi Gerindra DPR RI.
