Peran ganda di DPR RI dan HIPMI Sulawesi Selatan
Profil Fraksi Gerindra DPR RI mencatat Andi Amar sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dan duduk di Komisi III. Komisi ini membidangi hukum, hak asasi manusia, serta keamanan. Posisi tersebut membuat perhatiannya pada premanisme, pungli, dan respons aparat memiliki ruang kerja yang jelas di parlemen.
Di sisi lain, Andi Amar juga memimpin BPD HIPMI Sulawesi Selatan. Pedoman Media memberitakan bahwa ia terpilih sebagai Ketua Umum HIPMI Sulsel periode 2024-2027 dalam Musda XVI HIPMI Sulsel di Makassar, dengan 76 suara sah memilih dirinya. Kepemimpinan ini menjadi jalur organisasi yang menghubungkan agenda hukum dan agenda dunia usaha.
Bagi Luwu Timur, peran ganda itu memberi pesan yang sederhana: pengusaha muda membutuhkan dua dukungan sekaligus. Pertama, kapasitas usaha, mulai dari pelatihan, jejaring, akses pasar, dan mental kewirausahaan. Kedua, ekosistem hukum yang menjaga agar usaha berjalan adil. Bila salah satunya lemah, pengusaha lokal sulit bersaing dengan pelaku yang lebih besar.
Kaitannya dengan HIPMI juga tidak boleh dibaca sempit. HIPMI Sulawesi Selatan membawahi jaringan kabupaten dan kota, termasuk ruang pengusaha muda Luwu Timur. Ketika organisasi ini mendorong kaderisasi, kolaborasi, dan peluang usaha, daerah seperti Malili, Wotu, Nuha, Towuti, Wasuponda, dan Mangkutana perlu menangkapnya sebagai peluang membangun kelas pengusaha lokal yang disiplin administrasi, berani bermitra, dan memahami aturan.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Mengapa pungli menjadi musuh pengusaha muda
Pengusaha muda biasanya memulai usaha dengan modal terbatas. Mereka menghitung sewa tempat, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, cicilan alat, dan biaya promosi. Bila muncul pungutan tidak resmi, biaya itu tidak bisa dimasukkan dengan sehat ke dalam perencanaan usaha. Akibatnya, harga jual naik, margin turun, dan keberanian memperluas usaha ikut melemah.
Masalah lain adalah ketidakadilan. Pelaku usaha yang patuh prosedur dapat kalah cepat dari pihak yang terbiasa menyelesaikan masalah lewat jalur informal. Dalam jangka panjang, ini berbahaya bagi daerah. Anak muda yang sebenarnya punya ide bisnis bisa kehilangan minat karena merasa arena usaha tidak ditentukan oleh kualitas, tetapi oleh siapa yang paling kuat menghadapi tekanan.
Karena itu, pemberantasan pungli dan premanisme tidak boleh dipisahkan dari pembangunan ekonomi lokal. Jika Luwu Timur ingin lebih banyak pelaku usaha muda masuk ke rantai pasok, pariwisata, jasa industri, pertanian modern, dan ekonomi kreatif, maka iklim usaha harus dibuat ramah bagi pemain baru. Pemerintah daerah, aparat, asosiasi usaha, kampus, dan komunitas pemuda perlu bergerak dalam bahasa yang sama: usaha harus legal, aman, dan terbuka.
Langkah yang bisa dibaca warga Luwu Timur
Pesan Andi Amar dapat diterjemahkan ke beberapa langkah praktis di daerah. Pelaku UMKM perlu membiasakan pencatatan transaksi, perjanjian tertulis, izin usaha dasar, serta dokumentasi kerja sama. Langkah sederhana ini membuat posisi usaha lebih kuat bila menghadapi persoalan.
Di sisi lain, komunitas pengusaha muda dapat memperkuat ruang konsultasi. Tidak semua pelaku usaha kecil paham cara membaca kontrak, menilai risiko pembayaran, atau membedakan pungutan resmi dan tidak resmi. HIPMI di daerah, komunitas UMKM, dan lembaga pendamping bisa membantu dengan kelas hukum usaha dasar, klinik legalitas, serta pendampingan tender atau kemitraan.
Pemerintah dan aparat juga memiliki peran penting. Kanal pengaduan yang responsif, sosialisasi biaya resmi, dan tindak lanjut laporan warga akan memperkecil ruang pungli. Dunia usaha akan lebih percaya bila setiap laporan tidak harus menunggu viral terlebih dahulu. Pada titik ini, isu hukum bertemu langsung dengan rasa aman warga.
SuaraLutim juga pernah menulis tentang HIPMI Sulawesi Selatan dan jalur UMKM Luwu Timur naik kelas serta HIPMI BizTrip Vale Experience 2026. Dua agenda itu menunjukkan bahwa jaringan usaha dan kesempatan belajar mulai terbuka. Tantangannya sekarang adalah memastikan ekosistemnya bersih dari biaya liar dan tekanan yang melemahkan pelaku baru.
FAQ Andi Amar dan kepastian usaha
Apa fokus utama pesan Andi Amar dalam isu ini?
Fokusnya adalah kepastian hukum. Ia menyoroti pungli dan premanisme karena praktik seperti itu membuat masyarakat, pengusaha, dan investor tidak nyaman berusaha.
Mengapa isu ini relevan untuk Luwu Timur?
Luwu Timur memiliki banyak peluang usaha di sekitar pertanian, jasa, perdagangan, dan industri penunjang. Peluang itu membutuhkan iklim yang aman agar pengusaha muda berani masuk dan tumbuh.
Apa yang bisa dilakukan pelaku UMKM?
Pelaku UMKM dapat memperkuat legalitas dasar, membuat perjanjian tertulis, mencatat transaksi, dan melapor melalui kanal resmi bila menemukan pungutan tidak resmi atau tekanan dalam berusaha.
Sumber: E-Media DPR RI, Fraksi Gerindra DPR RI, Pedoman Media.
Gambar: Dok. E-Media DPR RI.
