Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

Harisah Suharjo dan Tenggat APBD Luwu Timur 30 November

11 November 2026 • Admin • 41 kali dibaca
Suasana rapat paripurna DPRD Luwu Timur bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Dok. Input Rakyat
ASM Group
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Tata Atur
Iklan

PAN Luwu Timur menempatkan pengawalan anggaran sebagai salah satu kerja utama fraksinya di DPRD Kabupaten Luwu Timur. Salah satu nama yang memegang posisi kunci dalam proses itu adalah Harisah Suharjo, Wakil Ketua DPRD yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran dan anggota Fraksi PAN. Posisi tersebut membuat tenggat penetapan APBD 2027 pada 30 November bukan sekadar tanggal administratif, melainkan titik uji disiplin legislasi daerah.

Sejak awal November 2026, DPRD Luwu Timur memasuki fase akhir pembahasan anggaran tahun berikutnya. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 sudah diserahkan pemerintah daerah pada Selasa (3/11/2026), seperti dilaporkan Input Rakyat, sementara pembahasan angka APBD 2027 masih berjalan di alat kelengkapan dewan. Di titik inilah peran Badan Anggaran menentukan: ia memutuskan angka akhir yang kemudian dibawa ke paripurna.

Harisah Suharjo dan Posisi di Badan Anggaran

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024, Harisah Suharjo tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua Badan Musyawarah, dan Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi PAN. Ia juga tercatat sebagai anggota Fraksi PAN untuk daerah pemilihan Luwu Timur 1, yang mencakup Kecamatan Malili dan Wasuponda.

Fraksi PAN memiliki lima kursi di DPRD Luwu Timur periode 2024–2029. Selain Harisah, anggota fraksi yang duduk di Badan Anggaran adalah Muhammad Rivaldi, Ir. Alamsyah, Firman Udding, dan Juddin. Lima orang di badan yang menentukan pagu dan prioritas belanja itu memberi fraksi ini jalur langsung pada tahap paling menentukan dalam siklus anggaran.

Perlu dicatat, duduk di Fraksi PAN tidak selalu berarti berasal dari partai yang sama pada Pemilu 2024. Susunan fraksi memuat anggota yang dicalonkan partai lain, sehingga sebutan yang tepat adalah anggota Fraksi PAN atau legislator dari Fraksi PAN, bukan kader PAN. PAN sendiri memperoleh lima kursi di DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Tenggat 30 November: Apa yang Diatur

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa APBD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 30 November tahun anggaran sebelumnya. Ketentuan itu menjadi pengingat bahwa penyusunan anggaran bukan proses tanpa batas waktu. Keterlambatan membawa konsekuensi administratif dan politis, termasuk sorotan publik terhadap kinerja eksekutif dan legislatif.

Dalam praktiknya, tenggat itu bukan hanya soal menandatangani dokumen. Sebelum ditetapkan, rancangan APBD harus melewati pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan dewan, termasuk pembahasan di Badan Anggaran dan alat kelengkapan terkait. Setelah persetujuan bersama, rancangan disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi, lalu dikembalikan untuk ditetapkan.

Karena itu, kualitas pembahasan pada Oktober dan November menentukan hasil akhir. Jika tahapan itu dipercepat tanpa pemeriksaan, risiko yang muncul bukan keterlambatan, melainkan program yang salah sasaran. Sebaliknya, jika pembahasan berlarut, daerah berisiko kehilangan waktu pelaksanaan di awal tahun.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga