Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Advertorial

Harisah Suharjo dan Tenggat APBD Luwu Timur 30 November

11 November 2026 • Admin • 41 kali dibaca
Suasana rapat paripurna DPRD Luwu Timur bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Dok. Input Rakyat
ASM Group
Iklan

Jejak Pembahasan APBD 2027

Rangkaian pembahasan APBD 2027 bisa dilacak dari beberapa dokumen resmi. Pada 5 Agustus 2026, pemerintah daerah dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Dokumen itu memuat pendapatan daerah Rp2,213 triliun, belanja daerah Rp2,263 triliun, dan defisit Rp49,19 miliar sebagai pagu awal.

Pada 21 Oktober 2026, lima fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD 2027, sebagaimana dilaporkan Luwuraya.com dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ober Datte. Fraksi PAN disampaikan Muhammad Rivaldi. Sehari kemudian, pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Puspawati Husler menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi. Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, menyatakan seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan.

Pada 3 November 2026, pemerintah daerah menyerahkan Propemperda 2027 kepada DPRD dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Jihadin Peruge, didampingi Wakil Ketua II, Harisah Suharjo. Dokumen itu memuat daftar rancangan peraturan daerah yang akan dibahas sepanjang 2027, dari perlindungan petani hingga pengelolaan sampah rumah tangga. Rincian daftar kerja legislasi itu pernah diulas SuaraLutim dalam artikel Bapemperda dan 13 Raperda Tahun 2027.

Contoh pengawalan aspirasi daerah pemilihan bisa dilihat pada artikel Jembatan Parumpanai menuju APBD 2027. Yang perlu dicatat, APBD bukan hanya soal besaran pendapatan dan belanja. Di dalamnya melekat keputusan tentang prioritas: berapa alokasi untuk jalan usaha tani, berapa untuk fasilitas sekolah, dan berapa untuk layanan dasar seperti air bersih. Karena itu, pemeriksaan angka pada tahap Badan Anggaran menentukan apakah janji politik berubah menjadi belanja yang bisa dieksekusi. Bagi fraksi yang menguasai kursi di badan tersebut, tanggung jawabnya bukan hanya menyetujui, tetapi memastikan setiap pos punya dasar kebutuhan yang jelas.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Tahapan yang Tersisa

Setelah pandangan umum dan jawaban pemerintah, pembahasan masuk ke tahap yang lebih teknis. Badan Anggaran menelaah usulan program dan angka, sementara komisi memeriksa kesesuaiannya dengan kebutuhan perangkat daerah. Di tahap ini, usulan yang datang dari reses warga diuji terhadap pagu dan prioritas.

Bagi warga, tahapan itu penting karena di situlah aspirasi bisa lolos atau gugur. Usulan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, atau fasilitas sekolah yang tercatat dalam laporan reses tidak otomatis menjadi proyek. Ia harus melewati penyaringan anggaran, dan hasilnya terlihat pada dokumen yang disepakati.

Setelah Badan Anggaran menyelesaikan pembahasan, rancangan dibawa ke paripurna untuk persetujuan bersama. Berikutnya, rancangan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Bila tidak ada koreksi yang menuntut perubahan besar, pemerintah daerah dan DPRD menetapkan APBD menjadi peraturan daerah. Seluruh rangkaian itu harus tuntas sebelum 30 November.

Sampai artikel ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai tanggal pasti penetapan APBD 2027 di Luwu Timur. Yang bisa dipastikan adalah batas akhirnya: 30 November. Jadwal internal Badan Anggaran dan hasil akhir pembahasan belum dipublikasikan secara rinci.

Cara Warga Memeriksa

Ada tiga dokumen yang bisa dipakai warga untuk menilai kerja anggaran. Pertama, KUA-PPAS sebagai pagu awal dan arah prioritas. Kedua, laporan hasil reses perseorangan yang dibacakan di paripurna, karena di situ tercatat usulan warga per daerah pemilihan. Ketiga, dokumen APBD yang ditetapkan, yang memuat alokasi final per program dan perangkat daerah.

Ketiga dokumen itu saling terhubung. Warga bisa membandingkan apakah usulan yang muncul di reses masuk ke KUA-PPAS, lalu apakah alokasinya bertahan sampai APBD ditetapkan. Perbandingan semacam ini lebih berguna daripada menilai kinerja dewan hanya dari banyaknya kegiatan yang diliput media.

Untuk anggota dewan, jalur pemeriksaan itu juga berlaku. Anggota Fraksi PAN yang duduk di Badan Anggaran memiliki akses pada angka, sedangkan anggota di komisi memiliki akses pada kebutuhan teknis perangkat daerah. Kombinasi keduanya menentukan apakah anggaran berhenti sebagai daftar atau berubah menjadi program yang berjalan.

FAQ: APBD Luwu Timur 2027

Kapan APBD 2027 harus ditetapkan?

Paling lambat 30 November 2026, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Siapa anggota Fraksi PAN di Badan Anggaran DPRD Luwu Timur?

Harisah Suharjo, Muhammad Rivaldi, Ir. Alamsyah, Firman Udding, dan Juddin, berdasarkan susunan alat kelengkapan dewan periode 2024–2029.

Apakah APBD 2027 sudah ditetapkan?

Belum. Hingga artikel ini disusun, pembahasan masih berjalan dan belum ada keterangan resmi mengenai tanggal penetapan.

Sumber: Input Rakyat (penyerahan Propemperda 2027, 3 November 2026), Luwuraya.com (pembahasan APBD 2027 dan jawaban pemerintah daerah), Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga

Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga