MALILI — PAN Luwu Timur menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian dari kerja legislatif yang jarang terekspos. Salah satu jejaknya terlihat pada pembukaan kegiatan Bela Negara bagi pelajar SMP dan SMA di Landmark Luwu Timur, Malili, Senin (9/11/2026). Kegiatan itu dibuka Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dan dihadiri anggota DPRD Luwu Timur dari Fraksi PAN, Firman Udding.
Program yang berlangsung 9–13 November 2026 itu diikuti 50 peserta dari sejumlah sekolah negeri di Luwu Timur, dengan komposisi 40 siswa SMP dan 10 siswa SMA. Selain Bupati, hadir Dandim 1403 Palopo Letkol Inf. Windra Sukma Prihantoro, perwakilan Forkopimda, sejumlah kepala perangkat daerah, pembina dan pelatih, Komandan Rayon Militer Malili, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Luwu Timur.
PAN Luwu Timur dan Agenda Bela Negara di Landmark
Bela Negara bukan kegiatan seremonial satu hari. Rangkaiannya berjalan lima hari dan menempatkan pelajar SMP serta SMA sebagai peserta utama. Pemilihan Landmark Luwu Timur di Malili sebagai lokasi pembukaan memberi penanda bahwa kegiatan ini diselenggarakan di ruang publik kabupaten, bukan di lingkungan tertutup.
Bagi Fraksi PAN, kehadiran legislatornya di forum semacam ini bukan hal baru. Pola kerja yang tercatat dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perhatian pada pendidikan dan penguatan sumber daya manusia, mulai dari persoalan fasilitas sekolah hingga pembahasan anggaran pendidikan. Ulasan soal perhatian fraksi pada pendidikan pernah dimuat dalam artikel PAN Luwu Timur: menjaga warisan pendidikan Ponpes Lauwo.
Yang membedakan Bela Negara dari agenda pendidikan biasa adalah penekanannya pada disiplin dan karakter. Materi semacam ini tidak diuji lewat angka rapor, tetapi lewat kebiasaan: datang tepat waktu, mengikuti instruksi, menghormati pembina, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
50 Pelajar, Lima Hari, dan Isi Amanat Bupati
Dalam amanatnya, Bupati Irwan menyebut kegiatan Bela Negara sebagai kesempatan membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki karakter dan integritas yang kuat. Ia menempatkan peserta sebagai generasi penerus yang kelak menentukan masa depan Luwu Timur.
Ia juga menegaskan bahwa kedisiplinan tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan. “Melalui pelatihan ini, saya berharap kalian dapat memahami bahwa kedisiplinan bukan hanya tentang menaati aturan, tetapi juga tentang membangun kebiasaan positif, menghargai waktu, menghormati guru dan orang tua, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan,” pesan Bupati seperti dikutip Input Rakyat.
Selain kedisiplinan, Bupati mengingatkan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi pelajar untuk menjauhi perilaku negatif dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas serta berintegritas.
Komposisi peserta yang didominasi siswa SMP menarik dicatat. Usia itu berada di titik peralihan, ketika remaja mulai mencari panutan di luar keluarga. Program lima hari dengan pembina dan pelatih dinilai lebih efektif membentuk kebiasaan dibanding ceramah satu arah, asalkan materinya konsisten dan tidak berhenti pada fisik semata.
Firman Udding dan Daerah Pemilihan Malili–Wasuponda
Firman Udding, S.IP adalah anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi PAN untuk daerah pemilihan Luwu Timur 1, yang meliputi Kecamatan Malili dan Wasuponda. Ia menjabat Wakil Ketua Fraksi PAN, duduk di Komisi II bidang ekonomi, serta tercatat sebagai anggota Bapemperda dan Badan Anggaran.
Kehadirannya di pembukaan Bela Negara berada di daerah pemilihannya sendiri. Malili adalah pusat pemerintahan kabupaten sekaligus kota lintasan menuju kawasan danau, sementara Wasuponda berada di jalur Malili–Sorowako. Dua wilayah itu menerima dampak langsung dari hampir semua kebijakan pendidikan dan infrastruktur kabupaten.
Bagi warga, kehadiran legislator di forum seperti ini punya nilai praktis. Persoalan sekolah, akses jalan menuju sekolah, hingga kebutuhan sarana kegiatan bisa disampaikan langsung, tanpa harus menunggu jadwal reses. Meski begitu, kehadiran dalam satu acara tidak otomatis berarti persoalan selesai; yang menentukan adalah tindak lanjut setelah forum berakhir.


