Sikap Fraksi pada Pendapat Akhir 14 September 2026
Setelah pandangan umum, Fraksi PAN menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Senin (14/9/2026). Rapat itu dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur Hj. Puspawati Husler bersama Ketua DPRD Ober Datte, pimpinan dan anggota dewan, jajaran Forkopimda, para kepala dinas, serta kepala desa dan tokoh masyarakat.
Dalam catatan yang dibacakan juru bicara fraksi, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21.641.157.970,02 dalam struktur Ranperda Perubahan APBD 2026. Fraksi mendorong pengelolaannya berjalan transparan agar angka itu tidak menjadi dana menganggur, melainkan tetap bisa diarahkan pada program yang dibutuhkan warga.
Selain soal SiLPA, Fraksi PAN menyampaikan sejumlah poin catatan strategis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Fraksi menyatakan mendukung perubahan anggaran, dengan syarat program yang dibiayai benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.
Reses sebagai Sumber Usulan Fraksi
Usulan yang dibawa ke rapat paripurna tidak muncul tiba-tiba. Anggota DPRD rutin menjalankan reses, yaitu masa mengunjungi daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi warga. Lewat reses, keluhan soal saluran irigasi yang dangkal, ruang kelas yang rusak, atau jalan desa yang berlubang masuk menjadi catatan resmi dewan.
Bagi PAN Luwu Timur, proses itu menjadi dasar penyusunan prioritas. Aspirasi warga diterjemahkan menjadi usulan anggaran di rapat paripurna, lalu diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD. Mekanisme ini membuat kebutuhan yang sifatnya lokal punya jalur masuk ke perencanaan kabupaten, tidak berhenti sebagai percakapan di warung atau grup media sosial.
Peran itu relevan bagi daerah dengan wilayah seluas Luwu Timur. Jarak antara desa dan pusat pemerintahan di Malili cukup jauh, sehingga kanal penyampaian aspirasi yang rutin dan terstruktur membantu memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam penyusunan program.
Pendidikan dan Pertanian sebagai Prioritas Jangka Panjang
Dua sektor yang paling sering disebut Fraksi PAN saling berkaitan dengan masa depan daerah. Pendidikan menyiapkan manusia, sedangkan pertanian menopang ekonomi rumah tangga. Investasi di keduanya baru terasa dalam jangka menengah, sehingga sering kalah bersaing dengan kebutuhan yang bersifat mendesak.
Karena itu, menjaga keduanya tetap ada dalam dokumen anggaran menjadi pekerjaan penting bagi wakil rakyat. Ketika anggaran perbaikan sekolah dan penguatan irigasi masuk struktur belanja daerah, program tersebut memperoleh dasar hukum sekaligus kepastian pendanaan.
Fraksi PAN memilih jalur itu: memastikan kebutuhan yang tampak sederhana tetap tercatat dalam kebijakan, bukan hanya diusulkan secara lisan. Bagi warga pemilih di Angkona, Kalaena, Wotu, Burau, Malili, Wasuponda, Nuha, dan Towuti, hasil akhirnya akan terlihat pada bangunan dan saluran air yang benar-benar dikerjakan.
FAQ PAN Luwu Timur
Siapa saja anggota DPRD Luwu Timur dari PAN periode 2024-2029?
PAN memiliki lima kursi, yaitu Ir. Hj. Harisah Suharjo (Dapil Malili-Wasuponda), Abd. Halim, S.Kom (Dapil Angkona-Kalaena), Juddin (Dapil Wotu-Burau), serta Muh. Rivaldi, S.H dan Usman Sadik, S.Sos., M.Si (keduanya Dapil Nuha-Towuti).
Apa yang diminta Fraksi PAN dalam Perubahan APBD 2026?
Fraksi PAN mendorong penguatan anggaran untuk fasilitas sekolah yang perlu diperbaiki, irigasi dan pompanisasi pertanian, ruas jalan, serta layanan air bersih. Usulan itu disampaikan pada rapat paripurna 4 September 2026.
Bagaimana sikap Fraksi PAN terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD 2026?
Fraksi PAN menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna 14 September 2026 dengan sejumlah catatan strategis, antara lain soal pengelolaan SiLPA yang tercatat Rp21.641.157.970,02, agar anggaran benar-benar tepat sasaran.
Penutup
Pembahasan Perubahan APBD 2026 masih berjalan di DPRD Luwu Timur. Bagi Fraksi PAN, tahap berikutnya adalah memastikan usulan yang sudah disampaikan menemukan bentuknya dalam program dan kegiatan yang benar-benar dikerjakan di lapangan.
Publik dapat mengikuti perkembangan pembahasan anggaran melalui kanal resmi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Artikel ini merupakan konten advertorial mengenai agenda dan program Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, disusun dari laporan KutipNusantara dan Gaskan Indonesia, dengan rujukan daftar resmi anggota DPRD dari Warta Lutim. Artikel terkait di SuaraLutim: enam prioritas APBD 2027 Luwu Timur, tambang Luwu Timur disorot fraksi di APBD Perubahan, dan kanal Politik SuaraLutim.
