Lima fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan pandangan akhir atas Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Luwu Timur, Senin (14/9/2026), seluruh fraksi menerima dan menyetujui ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, namun dengan catatan yang berbeda-beda.
Catatan itu mencakup pengelolaan fiskal, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan daerah, pendidikan, infrastruktur, hingga efektivitas pelaksanaan program. Salah satu sorotan yang menonjol adalah soal ketergantungan ekonomi daerah pada sektor tambang Luwu Timur dan implikasinya terhadap risiko fiskal dalam jangka menengah.
Tambang Luwu Timur dan Risiko Fiskal Jangka Menengah
Fraksi PDI Perjuangan menempatkan APBD Perubahan sebagai instrumen korektif, bukan sekadar penyesuaian angka. Melalui juru bicaranya, Erick Estrada, fraksi ini menyoroti ketergantungan ekonomi Luwu Timur terhadap sektor pertambangan.
Menurut fraksi tersebut, kondisi itu perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko fiskal daerah dalam jangka menengah. Sebagai daerah dengan aktivitas pertambangan besar, Luwu Timur memang menikmati dampak ekonomi yang luas, mulai dari lapangan kerja, belanja perusahaan, hingga perputaran usaha di sekitar wilayah operasi.
Namun, ketergantungan pada satu sektor membawa konsekuensi tersendiri bagi struktur pendapatan daerah. Ketika harga komoditas atau produksi berubah, penerimaan daerah berpotensi ikut terpengaruh. Karena itu, fraksi mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor lain agar sumber pendapatan tidak bertumpu pada satu kaki.
SiLPA Rp21,64 Miliar Jadi Sorotan Fraksi PAN
Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Prima Eyza Purnama, menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp21,64 miliar. Fraksi ini meminta pemerintah mengevaluasi sumber dan penyebab SiLPA tersebut.
Alasannya, anggaran yang tersedia tetapi program untuk masyarakat tidak terlaksana menjadi persoalan tersendiri. Dana yang tidak terpakai dinilai perlu ditelusuri penyebabnya, apakah karena keterlambatan lelang, kendala teknis di lapangan, atau perencanaan yang tidak sesuai kondisi di daerah.
PAN juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani masyarakat, serta meminta peningkatan kualitas belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Bagi fraksi ini, kualitas belanja sama pentingnya dengan besaran angka anggaran yang disetujui.
Catatan GPR: Sarana Pendidikan dan Efisiensi Anggaran
Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) menyoroti pelayanan publik melalui juru bicaranya, Rusdi Layong. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran agar program yang disesuaikan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.
GPR secara khusus mengingatkan pemerintah mengenai sarana dan prasarana pendidikan, termasuk kondisi gedung sekolah dan kebutuhan mobiler yang dinilai masih memerlukan perhatian. Catatan ini menjadi bagian dari diskusi anggaran karena pemeliharaan sarana pendidikan bersinggungan dengan belanja daerah yang bisa disesuaikan pada APBD Perubahan.
Golkar Soroti Jalan Tarengge–Batas Kota Malili
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Bangkit Revormansyah, memberi catatan terkait pelaksanaan program. Salah satunya, fraksi meminta pengawasan intensif dan berkala terhadap pekerjaan Jalan Tarengge–Batas Kota Malili.
Permintaan itu muncul karena waktu efektif pelaksanaan pekerjaan tersisa sekitar tiga bulan. Dengan sisa waktu tersebut, pengawasan menjadi krusial agar pekerjaan selesai sesuai jadwal dan spesifikasi, bukan hanya dikebut menjelang akhir tahun anggaran.
Jalan penghubung antarkecamatan itu penting bagi mobilitas warga dan distribusi barang. Karena itu, kualitas hasil pekerjaan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi harian masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil yang memanfaatkan jalur tersebut.