Kursi kelima Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Luwu Timur diisi Yusuf Pombatu, SE melalui pergantian antarwaktu yang pelantikannya digelar pada 3 Desember 2024. Bagi warga Luwu Timur, khususnya daerah pemilihan Luwu Timur 5 yang meliputi Kecamatan Nuha dan Towuti, nama itu kini duduk di Komisi III Bidang Pembangunan sekaligus anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
PAN Luwu Timur sendiri memiliki lima kursi di DPRD untuk periode 2024–2029. Susunan fraksi menempatkan Muh. Rivaldi, S.H. sebagai ketua, Firman Udding, S.IP sebagai wakil ketua, dan Ir. Alamsyah, ST sebagai sekretaris. Sejumlah anggota lain duduk di fraksi yang sama meski pada Pemilu 2024 dicalonkan partai berbeda, sehingga sebutan yang tepat bagi mereka adalah anggota Fraksi PAN, bukan kader partai.
PAN Luwu Timur dan Kursi yang Berpindah
Pelantikan Pombatu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur. Berdasarkan laporan BataraPos, agenda itu menyangkut pemberhentian anggota DPRD Luwu Timur Usman Sadik, yang dilanjutkan oleh Yusuf Pombatu untuk sisa masa jabatan 2024–2029 dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Usman Sadik mundur dari posisinya sebagai anggota DPRD karena mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Sidang paripurna pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I dan II, HM. Siddiq, BM. dan Hj. Harisah Suharjo. Sebelum pengambilan sumpah, dibacakan keputusan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan.
Pergantian semacam ini adalah mekanisme biasa dalam lembaga legislatif. Namun, bagi warga di daerah pemilihan, pergantian itu selalu menyisakan pertanyaan sederhana: siapa yang akan melanjutkan aspirasi yang sudah dihimpun, dan lewat jalur apa aspirasi itu dibawa.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
PAN Luwu Timur: Tugas di Komisi III
Komisi III DPRD Luwu Timur membidangi pembangunan. Wilayah kerjanya bersinggungan dengan proyek fisik, infrastruktur jalan dan jembatan, penataan kawasan, serta fasilitas publik. Bagi daerah dengan wilayah luas dan medan berat seperti Luwu Timur, komisi ini bukan komisi yang sepi agenda.
Posisi Pombatu di komisi itu tercatat dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024. Dokumen yang dipublikasikan melalui e-PPID Luwu Timur itu juga menempatkannya sebagai anggota Bapemperda dari Fraksi PAN. Dua tugas itu berjalan pada tahap yang berbeda: Bapemperda bekerja di hulu, saat rancangan peraturan daerah dibentuk; Komisi III bekerja pada pengawasan pelaksanaan program.
Dari perencanaan ke pengawasan
Dalam praktiknya, dua tahap itu saling bergantung. Peraturan daerah yang lahir tanpa perhitungan biaya akan menyulitkan pelaksanaan. Sebaliknya, pengawasan yang tidak merujuk pada dasar hukum yang jelas mudah berhenti pada catatan rapat.
Karena itu, anggota dewan yang duduk di dua alat kelengkapan sekaligus biasanya memiliki gambaran utuh: ia tahu aturan yang sedang disusun, dan ia tahu bagaimana aturan itu dijalankan di lapangan. Posisi semacam ini menuntut kehadiran pada dua jenis jadwal yang berbeda, yaitu rapat pembentukan perda dan kunjungan lapangan.
Konteks Daerah Pemilihan Nuha–Towuti
Daerah pemilihan Luwu Timur 5 mencakup Kecamatan Nuha dan Towuti. Dua kecamatan itu memuat kawasan Danau Matano dan Danau Towuti, sebagian wilayah operasi perusahaan tambang nikel, serta sejumlah desa yang hidup dari pertanian, perikanan danau, dan usaha kecil.
Kombinasi itu membuat persoalan di dapil tidak tunggal. Ada persoalan jalan dan akses, ada persoalan lingkungan, ada pula persoalan layanan dasar di desa-desa yang jaraknya cukup jauh dari pusat kabupaten. Bagi anggota dewan dari dapil ini, agenda kerja hampir selalu bersinggungan dengan pembangunan fisik.
Belum ada keterangan resmi yang merinci prioritas kerja Pombatu di dapil untuk sisa masa jabatan. Artikel ini hanya merujuk pada jabatan, daerah pemilihan, dan alat kelengkapan yang tercatat dalam dokumen resmi serta laporan media.


