Bapemperda dan Program Pembentukan Perda 2027
Pada 3 November 2026, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD dalam sidang paripurna di Malili. Penyerahan itu menjadi awal bagi Bapemperda untuk menyusun urutan pembahasan rancangan perda pada tahun berikutnya.
Propemperda berfungsi sebagai daftar kerja legislasi. Di dalamnya tercantum rancangan perda yang akan dibahas, lengkap dengan perkiraan waktu pembahasan. Tanpa daftar itu, pembahasan perda cenderung mengikuti usulan yang datang belakangan, bukan kebutuhan yang sudah dipetakan.
Bagi anggota Fraksi PAN yang duduk di Bapemperda, tahap ini menuntut perhatian pada isi, bukan hanya jadwal. Rancangan yang menyangkut layanan publik biasanya membutuhkan data pendukung, mulai dari jumlah penerima manfaat hingga kesiapan anggaran. Data itulah yang menentukan apakah sebuah perda bisa dijalankan atau berhenti sebagai dokumen.
Iklan

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Pola Kerja Fraksi PAN
Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur secara rutin menyampaikan catatan atas kebijakan anggaran. Pada pembahasan APBD 2027, fraksi ini menyoroti pemerataan pembangunan, kualitas belanja, penguatan pendapatan asli daerah, serta validasi data penerima program seperti pupuk gratis dan Kartu Lansia.
Catatan itu dibacakan dalam rapat paripurna, lalu dijawab pemerintah daerah. Dalam jawaban atas pandangan fraksi pada 22 Oktober 2026, pemerintah menyatakan akan memperkuat akurasi data penerima, memperluas digitalisasi pembayaran, dan menggunakan Indeks Pembangunan Desa untuk mengurangi disparitas antarwilayah.
Pola itu memperlihatkan satu hal: kerja legislatif berjalan lewat dokumen dan jadwal rapat, bukan lewat pernyataan sesaat. Bagi publik, jejaknya bisa diperiksa pada risalah paripurna, dokumen anggaran, dan laporan reses.
Yang Bisa Diperiksa Warga
Warga yang ingin mengikuti kerja anggota dewan dari dapil Nuha–Towuti punya beberapa pintu. Pertama, laporan reses yang dibacakan dalam paripurna. Kedua, jadwal dan agenda alat kelengkapan dewan. Ketiga, dokumen perencanaan dan anggaran yang dibahas bersama pemerintah daerah.
Ketiga pintu itu tidak selalu ramah bagi pembaca awam, tetapi isinya bisa ditelusuri. Yang penting, warga mengetahui nama, dapil, dan komisi yang menangani persoalan mereka, sehingga usulan tidak salah alamat.
FAQ
Siapa Yusuf Pombatu?
Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Fraksi PAN untuk daerah pemilihan Luwu Timur 5 (Nuha–Towuti). Ia masuk melalui pergantian antarwaktu pada 3 Desember 2024, menggantikan Usman Sadik, dan duduk di Komisi III Bidang Pembangunan serta Bapemperda.
Mengapa kursi itu berpindah?
Karena Usman Sadik mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024, sehingga berhenti dari jabatan anggota DPRD. Pergantian dilakukan melalui mekanisme PAW sesuai ketentuan.
Apa tugas Komisi III DPRD Luwu Timur?
Komisi III membidangi pembangunan, dengan lingkup kerja antara lain proyek fisik, infrastruktur, dan fasilitas publik.
Penutup
Nama Yusuf Pombatu masuk ke DPRD Luwu Timur lewat jalur yang tidak biasa dibicarakan publik: pergantian antarwaktu. Yang menentukan sesudahnya bukan cara ia masuk, melainkan kerja di komisi dan badan yang diamanatkan kepadanya. Bagi warga Nuha dan Towuti, catatan itu tersedia dalam dokumen dewan dan laporan reses yang bisa dibaca siapa saja.
Sumber: BataraPos, Keputusan DPRD Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2024 (e-PPID), dan Input Rakyat. Baca juga lima anggota Banggar Fraksi PAN kawal APBD 2027 dan Firman Udding dan kampung nelayan.
Baca juga
- PAN Luwu Timur: Hj. Asni dan Jalur Aspirasi Luwu Raya
- Andi Amar dan Pagar Keuangan bagi UMKM Muda Luwu Timur
- PAN Luwu Timur: Ke Mana Usulan Reses Warga Bermuara
Kumpulan berita terbaru seputar berita Luwu Timur ada di kanal berita Luwu Timur.


