TOMONI TIMUR — Anggota DPRD Luwu Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV tidak hanya mendengar aspirasi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Tomoni serta Tomoni Timur. Mereka juga turun melihat langsung sejumlah kebutuhan pembangunan yang disampaikan dalam forum monitoring.
Kegiatan itu berlangsung Selasa (1/9/2026) dengan pusat kegiatan di Gedung Serbaguna Kecamatan Tomoni Timur. Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan DPRD sebelum membahas Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Lima Anggota DPRD Dapil IV Turun ke Tomoni
Lima anggota DPRD Dapil IV yang hadir dalam monitoring itu yakni Wahidin, Sukasman, Ambrosius Boraallo, Dwi Heryanto, dan Suwati. Kehadiran mereka menandai dimulainya penjaringan aspirasi wilayah sebelum pembahasan anggaran perubahan masuk ke tahap formal.
Forum monitoring menjadi ruang bagi pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung. Pola seperti ini memungkinkan anggota dewan mendengar persoalan dari sumbernya, bukan hanya dari laporan tertulis.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Tomoni menyampaikan berbagai kebutuhan wilayah. Aspirasi mencakup sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kebutuhan sosial dan keagamaan.
Aspirasi Tomoni dan Tomoni Timur
Pembahasan berlangsung dua arah. Setelah menerima usulan, anggota DPRD memberikan tanggapan mengenai persoalan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tanggapan itu mencakup pertanyaan teknis, kemungkinan pembiayaan, hingga prioritas penanganan.
Luasnya sektor yang dibahas menunjukkan bahwa kebutuhan wilayah tidak berdiri pada satu isu saja. Beberapa bidang yang muncul dalam forum antara lain:
- Infrastruktur, mencakup kebutuhan jalan dan fasilitas penghubung antardesa.
- Pendidikan, termasuk kondisi sarana belajar di sekolah-sekolah wilayah.
- Kesehatan, terkait akses dan kualitas layanan bagi warga.
- Pertanian, sebagai sektor yang menopang banyak keluarga di kawasan ini.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar usaha warga tumbuh lebih stabil.
- Kebutuhan sosial dan keagamaan, yang menyangkut fasilitas dan kegiatan bersama warga.
Daftar itu belum menjadi keputusan anggaran. Posisinya masih sebagai bahan yang dicatat untuk dibandingkan dengan kondisi lapangan dan kemampuan keuangan daerah.
Siapa Saja yang Duduk dalam Forum
Forum tersebut juga mempertemukan DPRD dengan kepala desa, kepala sekolah, anggota BPD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan berbagai unsur membuat aspirasi yang dihimpun tidak hanya berasal dari pemerintah kecamatan.
Kebutuhan pelayanan dan pembangunan dapat disampaikan dari berbagai kelompok yang bersentuhan langsung dengan kondisi wilayah. Kepala sekolah, misalnya, berbicara dari pengalaman mengelola sarana belajar. Sementara tokoh masyarakat menyampaikan persoalan yang dirasakan warga sehari-hari.
Bagi pemerintah kecamatan, monitoring tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi faktual sekaligus memperkuat komunikasi dengan DPRD. Komunikasi semacam ini penting karena banyak usulan pembangunan membutuhkan dukungan lintas tingkat pemerintahan.
Peninjauan Lapangan, Bukan Hanya Catatan Forum
Agenda DPRD tidak berhenti di ruang pertemuan. Anggota Dapil IV juga melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah kebutuhan yang disampaikan. Langkah tersebut memberi kesempatan kepada anggota DPRD untuk melihat kondisi faktual di wilayah.
Dengan demikian, usulan yang dibahas tidak hanya berdasarkan penyampaian dalam forum, tetapi juga dapat dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Praktik ini membantu memisahkan kebutuhan yang paling mendesak dari daftar usulan yang panjang.
Hasil monitoring selanjutnya menjadi bahan DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Kebutuhan yang disampaikan masyarakat dan pemerintah wilayah perlu dilihat berdasarkan kondisi serta prioritas pembangunan daerah. Karena itu, peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk memahami persoalan yang membutuhkan perhatian anggaran.
Kaitan dengan Perubahan APBD 2026
Monitoring semacam ini lazim dilakukan sebelum pembahasan anggaran perubahan. Tahap tersebut menjadi kesempatan menyesuaikan alokasi belanja dengan kebutuhan yang muncul setelah anggaran induk ditetapkan.
Ada beberapa alasan mengapa penjaringan aspirasi langsung ke kecamatan penting di tahap ini:
- Memperbarui data kebutuhan yang mungkin sudah berubah sejak penyusunan anggaran sebelumnya.
- Menemukan prioritas baru, terutama persoalan yang sifatnya mendesak bagi warga.
- Menyeimbangkan usulan antarwilayah, agar tidak ada kecamatan yang kebutuhan pokoknya terlewat.
- Memperkuat dasar pembahasan, karena anggota dewan memiliki gambaran lapangan saat berdiskusi.
Masukan yang dihimpun diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan. Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pada Perubahan APBD 2026. Prosesnya tetap melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.