(SuaraLutim) — Makassar. Antrean panjang bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mulai mereda. Meski begitu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan pihak terkait untuk memastikan penyaluran BBM kembali normal.
Koordinasi tersebut dilakukan Munafri bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Rapat diikuti Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta para pemilik SPBU Kota Makassar.
Luwu Timur dan Sulsel Awasi Penyaluran BBM
Pertemuan itu menjadi forum mengevaluasi kondisi penyaluran BBM dalam beberapa hari terakhir sekaligus menyusun langkah penanganan dan antisipasi agar persoalan antrean tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat.
Munafri mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu terlihat dari antrean di sejumlah SPBU Makassar yang mulai berkurang.
“Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujarnya.
Pemerintah kota, kata Munafri, telah memaksimalkan pelayanan di hampir seluruh SPBU untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah kebijakan juga diterapkan untuk mengurai kepadatan, mulai dari pembelajaran daring, bekerja dari rumah bagi aparatur, pengaturan jadwal pengisian BBM, hingga permintaan penambahan kuota ke pemerintah pusat.
“Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya.
Dorongan Mengevaluasi Disparitas Harga BBM
Selain memperkuat koordinasi, pada rapat evaluasi tersebut Munafri juga mendorong agar disparitas harga BBM menjadi bagian dari evaluasi Pertamina. Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh menjadi salah satu alasan yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat.
Akibatnya, banyak warga memilih beralih ke jenis BBM yang harganya lebih murah. Ia berharap disparitas harga BBM dapat dikaji dan dievaluasi sehingga pola konsumsi masyarakat di lapangan menjadi pertimbangan dalam penyesuaian pasokan.
Persoalan itu bukan hal baru di banyak daerah. Ketika selisih harga antarjenis BBM cukup lebar, permintaan pada jenis yang lebih murah melonjak dan antrean bergeser dari satu jenis ke jenis lain.
Regulasi Khusus Dievaluasi Berkala
Di sisi lain, Munafri meminta penanganan dilakukan cepat. Ia menilai berbagai regulasi khusus yang telah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala seiring membaiknya kondisi antrean.
Menurutnya, masyarakat Kota Makassar perlu segera kembali beraktivitas dalam kondisi normal. Siswa yang saat ini belajar daring padahal sedang musim ujian, serta pengemudi transportasi daring dengan mobilitas tinggi, akan kesulitan bila pengisian BBM hanya bisa mengikuti aturan ganjil-genap.
“Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.