Benih dan Kakao Sambung dalam Rapat Komisi B
Selain sumur bor, rapat kerja itu membahas perubahan alokasi anggaran pada sejumlah program pertanian, termasuk pengadaan benih secara mandiri. Zulfikar memastikan pengurangan alokasi tersebut tidak berarti kebutuhan benih di lapangan diabaikan. Berdasarkan penjelasan Dinas TPHBun, kebutuhan benih telah banyak ditopang melalui bantuan pemerintah pusat.
“Untuk benih, penjelasan dari dinas, alokasinya sudah banyak dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Jadi tidak ada masalah untuk kebutuhan benih di lapangan,” katanya.
Hal serupa terjadi pada program kakao sambung. Zulfikar menyebut bantuan dari Kementerian Pertanian bahkan lebih besar dibanding kebutuhan lahan yang siap menerima program tersebut. Data yang dipaparkan dinas menunjukkan bantuan menyentuh sekitar 29 ribu hektare, sementara lahan yang siap baru sekitar 19 ribu hektare.
“Kalau untuk kakao, bantuan dari Kementerian Pertanian sekitar 29 ribu hektare, sementara kebutuhan lahan yang siap baru sekitar 19 ribu hektare. Jadi bantuannya justru lebih besar,” jelasnya.
Dengan gambaran itu, ia menilai penyesuaian anggaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil dan dukungan program dari pemerintah pusat. Prinsipnya, jangan sampai penghematan di satu pos justru menciptakan kekosongan layanan di tingkat petani.
Persoalan serupa juga menjadi perhatian di Luwu Timur. Program edukasi pupuk untuk petani, misalnya pernah dibahas dalam artikel tentang 1.000 petani Burau diedukasi bijak memakai pupuk, yang menekankan pentingnya ketepatan dosis dan waktu pemupukan.
Menunggu Realisasi: Langkah Petani di Lapangan
Selama proses administrasi berjalan, petani di daerah terdampak kekeringan tetap perlu mengambil langkah penghematan air. Penjadwalan pengairan bergilir di tingkat kelompok tani, misalnya, membantu memastikan setiap petak mendapat bagian air secara adil.
Langkah lain adalah memperbaiki saluran dan pipa yang bocor. Kehilangan air di saluran terbuka sering lebih besar dibandingkan perkiraan, sehingga perbaikan kecil bisa memberi tambahan pasokan yang berarti bagi hamparan di hilir.
Kelompok tani juga dianjurkan mendata anggota yang paling membutuhkan bantuan pompa atau sumur bor. Data itu memudahkan pemerintah daerah menyusun usulan ke provinsi sekaligus mengurangi risiko bantuan salah sasaran.
Peran Pemerintah Kabupaten dalam Usulan Titik
Kewenangan pembangunan sumur bor berada di pemerintah provinsi, tetapi usulan awal umumnya datang dari kabupaten melalui dinas pertanian. Kualitas usulan sangat menentukan apakah sebuah daerah masuk daftar prioritas atau tidak.
Karena itu, sinkronisasi data antara dinas kabupaten dan provinsi menjadi pekerjaan penting. Usulan yang dilengkapi peta lokasi, jumlah petani penerima, dan kondisi sumber air lebih mudah diproses dibandingkan usulan tanpa lampiran teknis.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa titik sumur bor yang baru ditambahkan Pemprov Sulsel?
Tambahan yang disepakati dalam pembahasan perubahan anggaran adalah 75 titik, sehingga total alokasi naik dari 110 titik menjadi 185 titik untuk lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Berapa besar tambahan anggarannya?
Pagu anggaran naik dari sekitar Rp16,68 miliar menjadi sekitar Rp23,57 miliar. Selisihnya sekitar Rp5,9 miliar lebih.
Siapa yang diprioritaskan menerima sumur bor?
Prioritas diberikan kepada sawah yang sedang mengalami kekeringan dengan luasan lahan cukup besar. Meski demikian, sumur bor juga dapat dimanfaatkan untuk lahan perkebunan serta sawah tadah hujan.
Yang Perlu Dikawal Setelah Anggaran Disetujui
Bagi warga Luwu Timur dan kabupaten lain di Sulawesi Selatan, persetujuan anggaran hanyalah langkah pertama. Yang menentukan adalah kecepatan realisasi di lapangan, ketepatan pemilihan lokasi, dan kesiapan kelompok tani merawat fasilitas. Tanpa tiga hal itu, tambahan 75 titik hanya akan menjadi angka di dokumen anggaran.
Karena itu, publik perlu memantau bagaimana titik-titik baru itu disebar. Informasi ihwal program pangan daerah juga bisa diikuti lewat pemberitaan seperti jadwal pangan murah di Malili yang rutin digelar pemerintah untuk menjaga daya beli warga.
Penambahan titik sumur bor, dengan demikian, bukan sekadar soal angka. Ia menyangkut apakah petani di Sulawesi Selatan, termasuk di Luwu Timur, bisa tetap menanam ketika langit tidak lagi bersahabat. Rincian programnya dapat ditelusuri melalui laporan Pedoman Rakyat, laman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan kanal informasi Kementerian Pertanian.