LUWU TIMUR — Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Muhammad Iwan, turut mendampingi Bupati Irwan Bachri Syam dalam dialog bersama masyarakat Kecamatan Angkona, Jumat (11/9/2026) malam. Pertemuan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Camat Angkona dan menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Dalam forum itu, Muhammad Iwan mencatat sejumlah aspirasi yang muncul. Persoalannya beragam, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, infrastruktur pendidikan, hingga mekanisme di sektor perkebunan. Semua masukan diinventarisasi untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait.
Berita Lutim: Aspirasi Warga Angkona Masuk Catatan DPRD
Dialog tatap muka semacam ini menjadi salah satu jalur bagi warga untuk menyampaikan keluhan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Kecamatan Angkona sendiri merupakan wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi cukup beragam, mulai dari pertanian dan perkebunan hingga usaha kecil. Karena itu, kebutuhan warganya tidak bisa diringkas menjadi satu jenis layanan saja.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Iwan menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat Angkona agar tidak berhenti pada forum dialog. Pembahasan lanjutan akan diarahkan melalui mekanisme kerja DPRD dan koordinasi dengan perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Mulai dari Layanan Kesehatan di Puskesmas Angkona
Dari sektor kesehatan, kondisi Puskesmas Angkona menjadi salah satu perhatian utama. Tenaga kesehatan menyampaikan bahwa rumah dinas dokter di lingkungan puskesmas kerap terdampak banjir saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Selain persoalan rumah dinas, mereka juga menyampaikan kebutuhan pembenahan selasar yang sekaligus berfungsi sebagai jalur evakuasi. Sejumlah infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan juga disebut membutuhkan perbaikan agar kegiatan pelayanan kepada warga tidak terganggu.
Fasilitas yang terendam air bukan hanya soal kenyamanan petugas. Ketika akses terganggu, alur pelayanan bagi pasien ikut terdampak, terutama pada kondisi darurat. Jalur evakuasi yang berfungsi baik menjadi kebutuhan mendasar bagi sebuah puskesmas yang melayani wilayah kecamatan.
Usulan pembenahan tersebut kini menjadi salah satu butir catatan yang akan dibahas dengan dinas terkait. Penyelesaiannya menuntut perhitungan anggaran dan skala prioritas, sehingga tidak bisa langsung diputuskan dalam forum malam itu.
Infrastruktur Sekolah dan Program Pejuang Subuh
Persoalan pendidikan juga menjadi bagian dari dialog. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Angkona mengusulkan peningkatan infrastruktur sekolah di wilayah tersebut. Usulan ini muncul dari kebutuhan ruang belajar yang memadai bagi pelajar.
Selain infrastruktur, PGRI Angkona turut menyampaikan usulan agar program Pejuang Subuh dijalankan di lingkungan sekolah. Program yang mendorong shalat Subuh berjamaah bagi pelajar itu dianggap sejalan dengan pembinaan karakter yang selama ini menjadi perhatian para guru.
Dua usulan tersebut menyentuh dua sisi berbeda. Peningkatan infrastruktur berkaitan dengan sarana fisik, sedangkan program Pejuang Subuh menyangkut pembinaan kebiasaan dan karakter pelajar. Keduanya membutuhkan dukungan kebijakan yang berbeda, tetapi bermuara pada mutu pendidikan di tingkat kecamatan.
Konsultasi Sektor Perkebunan Sawit
Aspirasi lain datang dari sektor perkebunan. Perwakilan PT Teguh Wira Pratama (TWP) menyampaikan konsultasi mengenai mekanisme penerimaan buah kelapa sawit milik masyarakat. Konsultasi itu menunjukkan adanya kebutuhan kepastian aturan pada rantai penjualan hasil kebun warga.
Bagi petani sawit di sekitar Angkona, mekanisme penerimaan yang jelas berpengaruh langsung pada pendapatan harian. Ketika aturan tidak dipahami bersama, potensi perselisihan di lapangan bisa muncul, mulai dari soal penimbangan hingga kualitas buah yang diterima.
Karena itu, pembahasan mengenai mekanisme ini perlu melibatkan instansi yang menangani sektor perkebunan. Forum dialog di tingkat kecamatan menjadi tempat yang tepat untuk memetakan persoalan sebelum dibawa ke pembahasan yang lebih teknis.
Usulan Organisasi dan Kebutuhan Jasa Adat
Selain isu layanan publik dan ekonomi, muncul pula usulan dari organisasi masyarakat. DPC Prajaniti Kabupaten Luwu Timur menyampaikan rencana pelatihan dasar kepemimpinan bagi pengurus organisasi sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Luwu Timur melalui Putu Susilawati juga menyampaikan usulan dukungan pendanaan untuk kebutuhan jasa adat di Bali Rejo, Desa Wanasari. Usulan itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan adat yang melibatkan warga setempat.
Keragaman aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang hidup di masyarakat tidak selalu berwujud pembangunan fisik. Ada pula kebutuhan yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan penguatan kelembagaan warga.