Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai mengarahkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 setelah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 kepada DPRD. Penyerahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur di Gedung DPRD, Malili, Senin (14/9/2026).
Penyerahan ini menjadi tindak lanjut setelah Pemkab dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027. Dari kesepakatan itu, arah belanja daerah tahun depan mulai terbentuk.
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menyebut anggaran tahun depan diarahkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penyusunan APBD 2027 difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan dasar dan pencapaian pembangunan ekonomi daerah.
Berita Lutim: Enam Prioritas APBD 2027 dan Arah Kebijakan Bupati
“Setiap belanja yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap roda perekonomian daerah,” kata Irwan.
Pernyataan itu menegaskan bahwa belanja daerah tidak dipandang sebagai pengeluaran rutin semata. Setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan berputar kembali ke ekonomi warga, terutama melalui pelaku usaha lokal dan lapangan kerja.
Arah kebijakan tersebut mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yakni “Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.
Untuk menerjemahkan tema itu, pemerintah menetapkan enam kelompok prioritas dalam rancangan APBD 2027. Keenamnya menjadi dasar penyusunan program dan alokasi anggaran pada tahap pembahasan berikutnya.
Rincian Enam Prioritas Pemerintah Daerah
Prioritas pertama adalah peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial serta pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Fokus ini menyentuh pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bagi warga.
Prioritas kedua adalah penguatan kebudayaan dan stabilitas daerah untuk menjaga kondisi sosial yang aman dan kondusif. Stabilitas dipandang sebagai prasyarat agar pembangunan berjalan tanpa gangguan.
Prioritas ketiga adalah percepatan transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, manufaktur, UMKM, investasi, dan ketahanan pangan.
Prioritas keempat adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan menjadi salah satu penopang utama agar distribusi barang lancar.
Prioritas kelima adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara prioritas keenam adalah pemantapan tata kelola pemerintahan melalui penguatan birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan inovasi daerah.
Penguatan Pertanian, Perikanan, dan UMKM
Sektor pertanian, perikanan, dan UMKM diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan Luwu Timur. Ketiganya menyerap tenaga kerja paling banyak di tingkat desa.
Penguatan sektor-sektor itu diharapkan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menambah nilai produk yang dihasilkan warga. Hilirisasi sederhana di tingkat lokal menjadi salah satu jalur yang memungkinkan.
Begitu pula dengan investasi. Iklim usaha yang kondusif diyakini menarik masuknya modal yang diperlukan untuk memperluas lapangan kerja tanpa mengorbankan kepentingan warga.
Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
Konektivitas wilayah menjadi kunci menghubungkan sentra produksi ke pasar. Jalan kabupaten yang mantap menekan biaya angkut dan mempercepat perputaran barang.
Untuk itu, pemerintah memasukkan kegiatan strategis melalui skema Tahun Jamak dalam Rancangan APBD 2027. Kegiatan itu meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, penyediaan jalan di jalan kabupaten/kota, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Skema Tahun Jamak memungkinkan pembangunan yang sifatnya berlanjut dibiayai lintas tahun anggaran. Dengan cara itu, proyek besar tidak terputus karena batas fiskal tahunan.
Penyediaan fasilitas kesehatan juga masuk dalam daftar karena berkaitan langsung dengan standar pelayanan dasar. Kemudahan akses layanan kesehatan dinilai menentukan mutu hidup warga di wilayah yang jaraknya berjauhan.