Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mengupayakan percepatan penanganan infrastruktur jalan di kawasan Mahalona Raya. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih adanya ruas jalan yang belum tertangani secara optimal dan berdampak langsung terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat. Pemkab Lutim kini mengawal usulan penanganan senilai Rp49 miliar ke pemerintah pusat.
Berita Lutim: Bupati Irwan Tinjau Jalan Poros Mahalona Raya
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, meninjau kondisi Jalan Poros Mahalona Raya di Desa Libukan Mandiri, Selasa (25/8/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang dapat dipercepat pemerintah. Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Luwu Timur, Hendro Prabowo, bersama jajaran terkait.
Irwan mengatakan, kondisi jalan di kawasan Mahalona Raya membutuhkan perhatian serius karena menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, persoalan jalan tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan berkendara, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran distribusi, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga kondisi lingkungan di sepanjang ruas jalan.
“Ini harus segera ditindaklanjuti. Kita tidak ingin masyarakat Mahalona Raya terus kesusahan karena kondisi jalan, terutama persoalan debu yang tebal, aktivitas perekonomian dan akses mobilitas lainnya,” ujar Irwan dalam peninjauan tersebut.
Persoalan debu menjadi keluhan yang sering muncul pada ruas jalan yang belum beraspal atau belum ditangani secara permanen. Debu yang beterbangan tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga berdampak pada kesehatan warga di sekitar. Kondisi itu membuat kawasan permukiman dan fasilitas umum di sepanjang ruas ikut terdampak.
Rincian Usulan: Ruas Pekaloa–Bantilang
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengusulkan penanganan ruas Pekaloa–Bantilang melalui program Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) kepada pemerintah pusat. Program itu menjadi salah satu pintu bagi daerah untuk mempercepat penanganan jalan yang selama ini bergantung pada anggaran daerah.
Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan beton sepanjang sekitar 7,252 kilometer dengan lebar enam meter dan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp49 miliar. Ruas yang diusulkan meliputi akses dari ujung jalan beton Tole, kemudian menuju Gerbang Besar Mahalona hingga ke arah Kalosi.
Penanganan ruas tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarkawasan sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil ekonomi dari wilayah Mahalona Raya. Jalan beton dipilih karena dinilai lebih tahan terhadap beban kendaraan dan kondisi medan dibandingkan konstruksi biasa.
Masih Menunggu Kajian Pemerintah Pusat
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Luwu Timur, Hendro Prabowo, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu proses kajian.
“Ini sudah kami usulkan ke pemerintah pusat dan kami sedang menunggu hasil kajian dari pemerintah pusat. Semoga ini berjalan lancar dan cepat dikerjakan oleh pemerintah pusat,” katanya. Hendro berharap usulan tersebut memperoleh persetujuan sehingga penanganan jalan dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, pembangunan ruas tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan Mahalona Raya. Pemkab Luwu Timur, lanjutnya, akan terus mengawal proses usulan tersebut serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan penanganan infrastruktur di wilayah Mahalona Raya dapat memperoleh solusi yang tepat.
Proses pengawalan usulan menjadi bagian penting dalam pengajuan program berskala nasional. Daerah perlu memastikan dokumen, kajian teknis, dan kelengkapan administrasi terpenuhi agar usulan dapat bersaing dengan kebutuhan daerah lain. Komunikasi dengan kementerian teknis menjadi kunci agar tahapan demi tahapan berjalan tanpa hambatan.
Mengapa Jalan Beton Menjadi Pilihan?
Konstruksi jalan beton atau rigid pavement kerap dipilih untuk ruas yang menanggung beban kendaraan besar. Perkerasan beton dinilai lebih tahan terhadap tekanan dan perubahan cuaca dibandingkan perkerasan lentur. Pada medan dengan kondisi tanah tertentu, pilihan ini membantu memperpanjang umur layanan jalan.
Dengan lebar enam meter, ruas yang diusulkan dapat menampung kendaraan dari dua arah dengan lebih leluasa. Desain itu penting untuk wilayah yang aktivitas pengangkutan hasil produksinya cukup tinggi. Kenyamanan berkendara juga meningkat karena permukaan jalan lebih rata dan tidak berdebu.
Pemilihan jenis konstruksi biasanya mempertimbangkan hasil kajian teknis. Kondisi tanah, volume lalu lintas, dan biaya pemeliharaan jangka panjang menjadi pertimbangan utama. Karena itu, usulan yang diajukan pemkab disertai rincian teknis agar dinilai layak oleh pemerintah pusat.
Program IJD dan Jalur Pembiayaan Pusat
Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah menjadi salah satu jalur pembiayaan yang mengalir dari pemerintah pusat ke daerah. Program ini dibentuk untuk mempercepat penanganan jalan daerah yang kondisinya mempengaruhi layanan publik dan ekonomi. Daerah mengusulkan ruas prioritas lengkap dengan dokumen pendukung.
Melalui mekanisme tersebut, pembangunan ruas jalan besar tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran kabupaten. Ini relevan bagi daerah dengan kebutuhan infrastruktur yang besar namun kemampuan fiskal terbatas. Pemerintah pusat melakukan kajian sebelum menetapkan ruas yang dikerjakan.
Karena tahapannya berlapis, pendampingan usulan menjadi pekerjaan yang menuntut ketelatenan. Daerah perlu memastikan kesesuaian dokumen, survei lapangan, dan kesiapan lahan sehingga pelaksanaan tidak terhambat ketika anggaran disetujui.