Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Pemerintahan

Berita Luwu Timur: Komitmen Pencegahan Korupsi Diteken

7 November 2026 • Admin • 39 kali dibaca
Bupati Luwu Timur bersama kepala daerah Sulsel menandatangani komitmen pencegahan korupsi di Makassar
Dok. Kominfo Luwu Timur via Luwurayapos.com, rakor tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di Makassar, 5 November 2026
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MAKASSAR — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menandatangani komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi dalam rapat koordinasi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (5/11/2026). Berita luwu timur ini bukan soal seremonial semata: komitmen itu memuat janji memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten. Penandatanganan dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, BPKP, LKPP, para kepala daerah, dan ketua DPRD se-Sulawesi Selatan.

Berita Luwu Timur: Komitmen yang Diteken di Makassar

Rapat koordinasi itu membahas sejumlah agenda yang saling terkait: penguatan tata kelola pemerintahan daerah, strategi pencegahan korupsi, peningkatan pengawasan internal, hingga pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Forum semacam ini rutin digelar, tetapi bobotnya terletak pada siapa yang menandatangani dan apa yang harus dilakukan setelah tanda tangan dibubuhkan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan. Kehadiran perwakilan KPK dan BPKP menunjukkan bahwa komitmen ini berada dalam kerangka pengawasan yang lebih luas daripada sekadar kesepakatan antarpemerintah daerah.

Bagi Luwu Timur, keikutsertaan dalam forum itu bukan hal baru. Pemerintah kabupaten sudah beberapa kali menyampaikan komitmen serupa dalam berbagai forum, termasuk saat membenahi pengawasan internal melalui pelatihan auditor bagi aparatur. Yang membedakan adalah konteksnya: komitmen kali ini diteken bersama lembaga yang punya kewenangan memeriksa dan menilai.

Tata Atur
Iklan

Iklan

Campus Commercial Park C.CO Park

Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus

C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.

Buka ccopark.com

Siapa yang Menandatangani dan Apa Dasarnya

Komitmen bersama itu diteken oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para kepala daerah, dan ketua DPRD. Kombinasi itu mencakup tiga fungsi sekaligus: pembinaan pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan pengawasan keuangan negara.

Dalam praktiknya, komitmen semacam ini menjadi rujukan untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas. Pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan sistem, sementara lembaga pengawas menyediakan instrumen penilaian dan pembinaan. DPRD berada di sisi pengawasan anggaran, memastikan belanja daerah berjalan sesuai aturan.

Karena itu, isi komitmen tidak berhenti pada kalimat umum tentang pemerintahan bersih. Ia menyentuh titik-titik yang biasa menjadi sumber masalah: perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan, penganggaran yang tidak transparan, dan pengadaan yang rawan intervensi. Ketiga titik itulah yang paling sering muncul dalam temuan audit.

Apa Kata Bupati Irwan

Usai menandatangani komitmen, Bupati Irwan menegaskan bahwa langkah itu bukan sekadar seremonial. “Penandatanganan komitmen ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah janji kita kepada masyarakat bahwa pemerintahan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Irwan, seperti dikutip Luwurayapos.com.

Ia menempatkan pencegahan korupsi sebagai persoalan sistem, bukan persoalan niat individu semata. “Korupsi bisa dicegah jika sistemnya diperbaiki. Karena itu, kami di Luwu Timur berkomitmen memperkuat pengawasan internal, memperbaiki tata kelola pengadaan, dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung relasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawas. Menurutnya, pengawasan bukan alat mencari kesalahan, melainkan cara memastikan program berjalan sesuai aturan. “Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami siap diawasi dan siap memperbaiki diri,” tambahnya.

Pada bagian lain, ia mengaitkan tata kelola yang baik dengan kepercayaan publik. “Kalau tata kelolanya baik, masyarakat akan percaya. Kalau masyarakat percaya, pembangunan akan berjalan lebih cepat dan kesejahteraan bisa kita wujudkan bersama,” pungkas Irwan.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga