Selasa, 17 November 2026 | WITA Cepat • Berani • Dekat dengan Warga
SuaraLutim - Suara Warga, Kabar Luwu Timur
Pemerintahan

Berita Luwu Timur: RDTR Kawasan Transmigrasi Mahalona

11 November 2026 • Admin • 54 kali dibaca
Rapat konsultasi publik RDTR Kawasan Transmigrasi Mahalona di Luwu Timur
Dok. Luwuraya.com
ASM Group
Iklan

SUARALUTIM.COM, MALILI — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mematangkan penataan ruang Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, lewat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen itu dibahas dalam Konsultasi Publik I dan Focus Group Discussion I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Luwu Timur pada Selasa, 10 November 2026.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, didampingi Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Murti Ningrum. Hadir perwakilan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, camat, kepala desa, serta pemangku kepentingan di kawasan tersebut.

Berita Luwu Timur: Apa yang Sedang Disusun di Mahalona

RDTR adalah dokumen rencana yang mengatur pemanfaatan ruang pada skala lebih rinci dibanding rencana tata ruang wilayah. Jika RTRW kabupaten menentukan arah pembangunan dalam skala luas, RDTR menurunkan arahan itu ke tingkat kawasan: blok peruntukan, intensitas bangunan, jaringan jalan, hingga ruang terbuka.

Kawasan Transmigrasi Mahalona dipilih karena posisinya. Wilayah ini berada di jalur lintas provinsi yang menghubungkan Luwu Timur dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kawasan transmigrasi juga sudah lama menjadi tempat tinggal warga dengan aktivitas pertanian tanaman pangan.

Tata Atur
Iklan

Kepala daerah menegaskan posisi dokumen itu. “Melalui RDTR ini, kita ingin memastikan pembangunan di kawasan Mahalona memiliki arah dan pedoman yang jelas. Apalagi, wilayah ini berada di jalur lintas provinsi sehingga perlu ditata dengan baik agar pengembangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi kawasan,” kata Ramadhan Pirade, seperti dikutip Luwuraya.com.

Pernyataan itu penting karena kawasan lintas provinsi kerap menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi ada kebutuhan mempercepat layanan dan ekonomi warga. Di sisi lain ada risiko pembangunan yang menempel di badan jalan tanpa tatanan, sehingga lahan produktif terpecah dan akses layanan menjadi rumit.

Iklan

Kawasan Paviliun Akademika di Akademika Townhouse Gowa

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola

Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.

Buka paviliun.site

Empat Arah Pemanfaatan Ruang yang Diarahkan

Menurut keterangan dalam konsultasi publik, RDTR Kawasan Transmigrasi Mahalona diarahkan untuk beberapa kepentingan sekaligus. Pertama, mengarahkan pertumbuhan kawasan agar tidak menyebar tanpa kendali. Kedua, mengembangkan ekonomi pedesaan.

Ketiga, memperkuat sektor tanaman pangan yang menjadi tulang punggung penghidupan warga transmigran dan penduduk sekitar. Keempat, menata aset agar pemanfaatannya terencana dan selaras dengan potensi wilayah.

Empat arah itu saling bergantung. Pengembangan ekonomi pedesaan tidak akan berjalan bila jaringan jalan dan pasar tidak ditata. Sektor tanaman pangan akan terhambat bila alih fungsi lahan tidak diatur. Penataan aset akan bermasalah bila batas dan peruntukan tidak jelas di atas peta.

Karena itu, dokumen RDTR bukan sekadar lampiran peta. Ia menjadi rujukan ketika pemerintah daerah menilai permohonan izin, menyusun program, atau menetapkan lokasi kegiatan. Tanpa dokumen ini, keputusan semacam itu lebih mudah berubah mengikuti permintaan sesaat.

KLHS dan Jaminan Lingkungan Hidup

Penyusunan RDTR di kawasan Mahalona dirangkaikan dengan KLHS. Kajian itu menilai dampak kebijakan tata ruang terhadap lingkungan hidup, mulai dari kualitas air, tutupan lahan, hingga daya dukung kawasan.

Integrasi KLHS menjadi penting karena Mahalona berada di kawasan danau purba Malili. Danau Mahalona sendiri berstatus Taman Wisata Alam berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 274/Kpts/Um/4/1979 tanggal 24 April 1979, dengan luas 2.289,30 hektare menurut Keputusan Menteri Kehutanan SK.6590/Menhut-VII/KUH/2014. Rincian kawasan itu dipublikasikan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan di laman TWA Danau Mahalona.

Kawasan itu juga menjadi tempat hidup ikan endemik yang menjadi kekayaan hayati Sulawesi. Artinya, setiap arahan ruang di sekitar danau berimplikasi pada kualitas air dan keberlanjutan ekosistem.

Pemerintah daerah menyatakan integrasi RDTR dengan KLHS dimaksudkan agar pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dalam praktiknya, dokumen KLHS memuat rekomendasi mitigasi yang harus diakomodasi dalam RDTR, misalnya pengendalian limbah domestik dan pembatasan kegiatan di sempadan danau.

LPK Lunarica
Iklan
Redaksi SuaraLutim

Tim redaksi SuaraLutim mengabarkan isu Luwu Timur secara cepat, berani, dan dekat dengan warga. Setiap informasi diverifikasi sebelum diterbitkan.

Baca Juga