Bagaimana Monitoring Penyaluran BBM dan LPG Dilakukan
Rapat monitoring dan evaluasi yang digelar Pemkot Parepare menyasar dua komoditas sekaligus: bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas (LPG). Keduanya masuk kategori barang bersubsidi yang penyalurannya diawasi agar tepat sasaran.
Dalam monev semacam ini, pemerintah daerah biasanya membandingkan realisasi penyaluran harian dengan kuota yang tersedia, lalu menelusuri titik-titik yang paling sering dilaporkan warga. Hasilnya dipakai untuk menyusun usulan penambahan pasokan ke tingkat yang lebih tinggi.
Karena keputusan kuota berada di tangan pemerintah pusat, peran pemerintah daerah lebih banyak pada pengumpulan data lapangan, pengawasan penyaluran, dan koordinasi dengan badan usaha penyalur. Tanpa data yang rapi, usulan penambahan sulit dipertanggungjawabkan.
Peran Forkopimda dalam Pengawasan Lapangan
Kehadiran jajaran Forkopimda dalam rapat menunjukkan pengawasan penyaluran bukan hanya urusan teknis. Ketertiban di lapangan, potensi penyalahgunaan, hingga keluhan warga menjadi bagian yang dibahas bersama aparat.
Pola ini juga dipakai di daerah lain. Di sejumlah kabupaten, aparat bersama dinas teknis melakukan sidak ke SPBU untuk memastikan aturan pembelian dijalankan konsisten dari hari ke hari.
LPG Ikut Diawasi karena Menyangkut Rumah Tangga
Pengawasan LPG penting karena komoditas ini menyentuh langsung dapur rumah tangga. Gangguan distribusi pada LPG cepat terasa di pasar dan warung, terutama di wilayah yang jauh dari titik distribusi utama.
Karena itu, monev yang menggabungkan BBM dan LPG memberi gambaran utuh tentang tekanan pada kebutuhan energi harian warga, sekaligus membantu pemerintah daerah menentukan prioritas penanganan.
Kaitan dengan Kebijakan BBM di Luwu Timur
Persoalan yang dihadapi Parepare bukan kasus tunggal di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat setelah mengevaluasi kebutuhan pasokan, seperti dilaporkan dalam artikel kuota BBM subsidi diusulkan naik 30 persen.
Di Luwu Timur, pengaturan pembelian BBM bersubsidi sudah diterapkan melalui sistem ganjil-genap sejak 10 September 2026. Kebijakan itu dijelaskan dalam laporan ganjil-genap BBM di Luwu Timur dan menjadi salah satu cara mengatur hari layanan kendaraan.
Di daerah lain seperti Sidrap, pengawasan penyaluran juga dilakukan aparat untuk memastikan tidak ada pembelian yang melampaui batas, sebagaimana pernah diberitakan dalam artikel antrean BBM Sidrap dipantau ketat Satgas. Pola yang sama terlihat di Parepare: pengawasan lapangan menjadi andalan sambil menunggu tambahan kuota turun.
Bagi warga, yang paling terasa bukan angka kuota, melainkan berapa lama waktu yang harus dihabiskan untuk mengisi bahan bakar. Karena itu, keputusan mengenai pasokan memiliki dampak langsung pada aktivitas harian, mulai dari perjalanan kerja sampai pengiriman barang dagangan.
FAQ: Penambahan Kuota BBM di Parepare
Apa yang diminta Wali Kota Parepare kepada Pertamina?
Wali Kota Parepare Tasming Hamid meminta Pertamina mengevaluasi kebutuhan BBM warga dan menambah kuota, khususnya Pertalite, karena penambahan yang sudah berjalan belum sepenuhnya mengurai antrean di SPBU.
Apa langkah yang sudah diklaim Pertamina di Parepare?
Pertamina menyatakan telah mengusulkan penambahan kuota harian melalui Pertamina Area Makassar, menurunkan personel untuk memantau SPBU, serta meminta pengelola SPBU melaporkan nomor polisi kendaraan yang diduga membeli secara berulang.
Mengapa data kebutuhan BBM perlu didata ulang?
Karena Parepare adalah kota lintasan, kendaraan dari luar daerah ikut mengisi bahan bakar di wilayah itu. Pendataan ulang dinilai penting agar kuota yang ditetapkan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Apakah rapat monev juga membahas LPG?
Ya. Rapat monitoring dan evaluasi di Parepare menyasar penyaluran BBM dan LPG sekaligus, karena keduanya menjadi kebutuhan harian warga dan sama-sama disubsidi.
Sumber rujukan artikel ini adalah laporan Pedomanrakyat.com dari Parepare. Informasi kebijakan energi daerah dapat ditelusuri melalui laman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kanal pengawasan Ditjen Migas Kementerian ESDM.