Luwu Timur — Bantuan pompa air atau alkon dan sumur bor untuk petani dinilai perlu benar-benar disesuaikan dengan kondisi lahan. Sebab, kebutuhan petani di setiap wilayah tidak selalu sama. Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Heriwawan, mengingatkan agar bantuan sarana air tidak hanya berorientasi pada jumlah yang disalurkan, tetapi juga melihat kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Peringatan itu ia sampaikan dalam rapat bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel, Rabu (16/9/2026). Bagi wilayah dengan karakter lahan beragam seperti Luwu Timur, catatan tersebut relevan: apa yang berhasil di satu kecamatan belum tentu cocok di kecamatan lain.
Luwu Timur dan Pelajaran Ketepatan Bantuan Air
Menurut Heriwawan, persoalan yang dihadapi petani cukup beragam. Di satu wilayah, sumber air mungkin tersedia tetapi petani tidak memiliki mesin untuk mengalirkannya ke sawah. Sementara di wilayah lain, petani sudah memiliki alkon, namun sumber air yang bisa dimanfaatkan justru terbatas.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan pemetaan sebelum menentukan jenis bantuan yang diberikan. Pemetaan itu mencakup ketersediaan sumber air, jenis lahan, hingga kebutuhan riil kelompok tani penerima.
“Ketika memberikan bantuan kepada masyarakat, kita lihat secara detail bahwa daerah ini memang cocok untuk bantuan alkon atau sumur bor,” ujar Heriwawan.
Ketua DPC Demokrat Sinjai itu mengatakan ketepatan bantuan menjadi penting, terutama di tengah kondisi kekeringan yang mulai memengaruhi lahan pertanian di sejumlah daerah. Bantuan yang salah jenis, menurutnya, hanya menambah barang tanpa menyelesaikan masalah utama petani.
Sumber Air, Waktu Tanam, dan Kondisi Tanaman
Heriwawan menambahkan, dukungan sarana air juga perlu mempertimbangkan waktu tanam dan kondisi tanaman. Dengan begitu, bantuan yang diterima petani benar-benar bisa digunakan untuk menyelamatkan tanaman dan menjaga hasil panen.
“Kita harus melihat kebutuhan di lapangan, termasuk sumber airnya ada atau tidak, kemudian kapan waktu tanam dan kondisi tanaman petaninya,” katanya.
Ia berharap Pemprov Sulsel memperkuat pemetaan kebutuhan air sebelum menyalurkan bantuan. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuat bantuan lebih tepat guna sekaligus membantu petani menghadapi risiko kekeringan.
“Yang penting bantuan itu sesuai dengan kebutuhan petani. Kalau memang ada sumber air, kita bantu pompanya. Kalau sumber airnya tidak ada, tentu penanganannya berbeda,” ujarnya.
Di Luwu Timur, dinamika semacam ini bukan hal baru. Ketika curah hujan menurun, sejumlah daerah melaporkan lahan yang mulai kering, seperti terangkum dalam artikel Luwu Timur mewaspadai kekeringan saat curah hujan rendah. Pemerintah daerah pun diminta bergerak cepat agar musim tanam tidak terganggu.
Sumur Bor Sulsel Naik dari 110 ke 185 Titik
Di sisi lain, Dinas TPHBun Sulsel menambah alokasi pembangunan sumur bor dalam APBD Perubahan 2026. Jumlah titik sumur bor yang direncanakan meningkat dari sebelumnya 110 titik menjadi 185 titik. Pagu anggarannya juga naik dari sekitar Rp16,68 miliar menjadi Rp23,57 miliar.
Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp5,9 miliar lebih untuk pembangunan sumur bor. Penambahan tersebut diharapkan dapat memperluas akses sumber air bagi lahan pertanian, khususnya wilayah yang terdampak kekeringan.
Heriwawan menilai peningkatan dukungan tersebut akan lebih optimal jika dibarengi pemetaan yang baik. Setiap bantuan yang diberikan mesti benar-benar menjawab persoalan petani di wilayah penerima, bukan sekadar mengejar target jumlah titik.
Kenapa Alkon dan Sumur Bor Saling Melengkapi
Pompa air atau alkon dan sumur bor memiliki fungsi yang berbeda. Sumur bor membuka akses terhadap sumber air baru di bawah permukaan, sedangkan alkon memindahkan air dari sumber yang sudah ada ke petak sawah. Karena itu, wilayah dengan sungai atau saluran yang masih berisi air lebih tepat dibantu alkon.
Sebaliknya, daerah yang benar-benar kering dan tidak punya sumber air permukaan membutuhkan sumur bor. Logika sederhana inilah yang menurut Heriwawan harus dipegang pemerintah agar penyaluran bantuan tidak seragam untuk semua daerah.
Pendekatan berbasis kebutuhan itu sejalan dengan praktik pendampingan petani yang sudah berjalan di Luwu Timur, misalnya edukasi teknis yang pernah dibahas dalam artikel tentang 1.000 petani Burau diedukasi bijak memakai pupuk. Pola yang sama berlaku untuk pengelolaan air: petani perlu tahu cara memakai, merawat, dan membagi manfaatnya.