Orientasi Baru: Bukan Besar Anggaran, tapi Hasil
Dia menegaskan, Pemkot Makassar ke depan tidak ingin OPD hanya berorientasi pada besarnya anggaran maupun banyaknya program dan kegiatan. Setiap anggaran harus memiliki perencanaan yang jelas, ukuran keberhasilan yang terukur, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Penataan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran sekaligus menekan potensi terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA yang membengkak umumnya menandakan perencanaan yang tidak akurat atau pelaksanaan kegiatan yang tersendat.
“Kita pasti kejar (SiLPA). Tahun lalu sudah ada persen peningkatan, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan sedikit perubahan,” ujarnya.
Munafri menilai perubahan hasil tidak akan terjadi apabila pemerintah tetap mempertahankan pola kerja yang sama. Karena itu, evaluasi terhadap cara kerja dan mekanisme penganggaran menjadi bagian penting dalam proses pembenahan APBD.
“Kalau caranya sama yang kita lakukan, pasti hasilnya sama. Sehingga kita harus mencari cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda,” tutup Appi.
Catatan Banggar DPRD dan Pentingnya Akurasi Data
Sementara itu, Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menyampaikan sejumlah catatan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah. Catatan itu menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen ditindaklanjuti.
“Catatan tersebut menjadi bahan penyempurnaan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh bapak Wali Kota melalui TAPD bersama perangkat daerah,” katanya.
Salah satu perhatian Banggar berkaitan dengan penyampaian data dalam proses pembahasan anggaran. Banggar meminta agar pengajuan data oleh TAPD dan perangkat daerah dilakukan secara sinergis dan terintegrasi di bawah koordinasi BPKAD dan Bappeda.
Dengan demikian, data yang disampaikan kepada DPRD memiliki validasi dan akurasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta sistem informasi pemerintahan daerah. Hal itu dianggap menentukan agar pembahasan tidak berlarut pada perdebatan angka yang tidak konsisten.
“Akurasi data menjadi faktor penting agar proses pembahasan anggaran dapat berjalan efektif dan produktif,” saran politisi Golkar itu.
Dia juga menekankan pentingnya penyerasian anggaran belanja yang dilakukan TAPD secara selektif, namun tetap terukur dan berdasarkan kondisi faktual.
“Hal itu diperlukan agar penyesuaian anggaran benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas dan mendesak dari program yang akan dilaksanakan perangkat SKPD,” tukasnya.
Relevansi bagi Daerah: Belajar dari APBD Makassar
Praktik pembenahan penganggaran di Makassar memberi gambaran yang dapat dicermati daerah lain. Persoalan serupa — perencanaan yang belum terukur, penyerapan yang tersendat, hingga data yang tidak seragam — lazim dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, penekanan pada akurasi data dan evaluasi bertahap relevan untuk dipelajari.
Di Kabupaten Luwu Timur, pembahasan anggaran juga melalui mekanisme serupa. SuaraLutim mencatat kesepakatan perubahan APBD 2026 di Lutim melalui laporan APBD Perubahan 2026 Luwu Timur yang disepakati bersama DPRD. Arah kebijakan tahun berikutnya juga tergambar dalam dokumen enam prioritas APBD 2027 Luwu Timur yang diserahkan ke DPRD.
Perkembangan kebijakan keuangan dan tata kelola daerah di Lutim dapat diikuti melalui kanal Pemerintahan SuaraLutim.
FAQ: KUPA-PPAS Perubahan 2026 Kota Makassar
Apa itu KUPA dan PPAS?
KUPA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Keduanya menjadi pedoman penyusunan struktur anggaran daerah sebelum ditetapkan sebagai APBD.
Kapan kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan 2026 ditandatangani?
Penandatanganan bersama dilakukan di Aula Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, pada Kamis (17/9/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran eksekutif serta legislatif Kota Makassar.
Apa yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan?
Evaluasi menyasar perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran OPD, termasuk upaya menekan SiLPA. Banggar DPRD juga meminta data anggaran diajukan secara sinergis dan terintegrasi agar akurat serta sesuai ketentuan.
Apa dampaknya bagi masyarakat Kota Makassar?
Kesepakatan ini menjadi dasar penyesuaian program dan kegiatan prioritas hingga akhir tahun anggaran. Bila penyerapan berjalan sesuai target, layanan dan program yang menyentuh warga dapat dijalankan sesuai jadwal, sekaligus menekan potensi SiLPA yang membengkak.
Kerangka regulasi keuangan daerah dapat ditelusuri melalui portal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sementara informasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan tersedia di situs resmi Pemprov Sulsel. Laporan asli mengenai kesepakatan anggaran ini dapat dibaca pada publikasi Pedoman Rakyat.
Pada akhirnya, kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan 2026 menjadi titik uji disiplin perencanaan. Bila penyerapan berjalan sesuai target dan data tersaji akurat, dampak program dapat dirasakan masyarakat sebelum tahun anggaran berakhir.