SUARALUTIM.COM, WASUPONDA — Luwu Timur menambah satu desa yang masuk penilaian Desa Antikorupsi 2026. Desa Tabarano di Kecamatan Wasuponda dinilai tim auditor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 14 November 2026, dengan pemerintah kabupaten mengawal langsung prosesnya.
Penilaian itu bukan ajang seremonial. Tim menelusuri dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik, dan keterlibatan warga. Hasilnya akan menunjukkan apakah tata kelola desa berjalan sesuai aturan atau hanya tampak rapi di atas kertas.
Luwu Timur dan penilaian Desa Antikorupsi di Tabarano
Acara pembukaan penilaian dilakukan di Desa Tabarano. Program desa antikorupsi sendiri merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang didorong hingga ke tingkat desa, sejalan dengan kerangka kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penguatan integritas pemerintahan daerah. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setdakab Luwu Timur, Indra Fawzy, membuka kegiatan itu dan menegaskan bahwa penilaian bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan upaya membangun budaya antikorupsi di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
“Desa merupakan ujung tombak dari berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa wajib menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya seperti dilaporkan Luwuraya.com.
Ia juga menekankan peran pimpinan desa sebagai teladan kejujuran. Pernyataan itu penting karena praktik baik di tingkat desa biasanya bertumpu pada dua hal: contoh dari kepala desa dan ruang bagi warga untuk ikut mengawasi.
Iklan

Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Apa yang dinilai
Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, Ikhsan Johari, menjelaskan bahwa program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan syarat administratif. Menurutnya, program ini adalah gerakan membangun integritas yang melibatkan partisipasi aktif warga.
“Tujuan utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, dan setiap layanan publik diberikan tanpa diskriminasi,” jelas Ikhsan.
Dari dua pernyataan itu, arah penilaian bisa dibaca. Yang dicari bukan hanya kelengkapan berkas, tetapi juga apakah warga tahu apa yang dibangun, apakah layanan di kantor desa berjalan tanpa perbedaan perlakuan, dan apakah keputusan penting diambil lewat musyawarah.
Kepala Desa Tabarano, Rimal Manuk Allo, memaparkan profil dan inovasi tata kelola pemerintahan desa di hadapan auditor. Ia menegaskan komitmen jajaran pemerintahannya untuk mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan bebas korupsi, serta berjanji menjaga integritas dalam menjalankan setiap amanah masyarakat.
Penilaian itu juga dihadiri Inspektur Kabupaten Luwu Timur Dohri As’ari, Kepala Dinas Kominfo-SP Andi Tabacina Akhmad, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa M. Jumardin, Camat Wasuponda Alamsyah, serta perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat setempat.
Kehadiran lintas lembaga itu menunjukkan satu hal: pengawasan desa bukan tugas inspektorat semata. Ada peran dinas pemberdayaan masyarakat, camat, BPD, dan warga. Ketika satu simpul tidak bekerja, celah penyimpangan biasanya muncul di situ.
Mengapa desa menjadi titik penting
Desa mengelola anggaran yang besar untuk ukuran komunitas kecil. Dana Desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten semuanya bermuara di rekening desa. Keputusan pembelanjaannya diambil di tingkat yang paling dekat dengan warga, dan justru di situ pengawasan publik paling mungkin dilakukan.
Namun kedekatan itu juga membawa risiko. Hubungan personal yang rapat, informasi yang tidak terbuka, dan kapasitas administrasi yang terbatas bisa membuat kesalahan kecil menumpuk menjadi temuan. Karena itu, program desa antikorupsi menempatkan pencegahan, bukan hanya penindakan.
Untuk Luwu Timur, penilaian semacam ini masuk rangkaian upaya penguatan tata kelola yang sudah berjalan di level kabupaten. Sebelumnya, pemerintah kabupaten menjalankan penataan kearsipan hingga membidik predikat A, seperti dibahas dalam artikel Luwu Timur Musnahkan 1.500 Berkas Arsip, Bidik Predikat A. Arsip yang tertib adalah prasyarat audit yang bersih.


