PBB dan Strategi Penagihan Jelang Akhir Tahun
Dari sisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan baru mencapai sekitar Rp33 miliar atau 69,71 persen dari target Rp47 miliar. Angka itu menempatkan PBB sebagai salah satu pos yang perlu perhatian pada sisa tahun anggaran.
Untuk mempercepat penerimaan, Pemkab Maros akan memperkuat penagihan dengan melibatkan lurah dan kepala desa, selain camat. Pelibatan aparat terdekat dinilai efektif karena mereka lebih mengenal kondisi wajib pajak di wilayahnya.
Pola penagihan berjenjang semacam itu juga membantu sosialisasi kewajiban pajak. Warga yang belum memahami manfaat PBB cenderung menunda pembayaran, sehingga pendekatan persuasif dari aparat desa menjadi penting.
Selain penagihan, pembaruan data objek pajak perlu terus dilakukan. Perubahan status dan luas bidang tanah dapat membuat ketetapan tidak sesuai kondisi sebenarnya, sehingga penerimaan tidak optimal.
Peran Lurah dan Kepala Desa
Lurah dan kepala desa berada pada posisi paling dekat dengan wajib pajak. Mereka mengetahui kondisi rumah, status kepemilikan, serta riwayat pembayaran di wilayah masing-masing.
Dengan keterlibatan mereka, petugas dapat menyasar tunggakan secara lebih tepat. Sosialisasi juga bisa disampaikan langsung pada forum warga, sehingga pesannya lebih mudah diterima.
Namun, pendekatan ini tetap perlu didukung sistem pencatatan yang transparan. Warga perlu tahu jumlah kewajiban yang harus dibayar agar proses penagihan tidak menimbulkan perbedaan data di lapangan.
Penguatan pendataan dan penagihan juga sejalan dengan langkah yang dibahas di daerah lain. Di Luwu Timur, misalnya, pernah dibahas upaya penguatan rekonsiliasi retribusi daerah untuk memastikan penerimaan tercatat dengan benar.
Isu fiskal juga menjadi bagian dari pembahasan APBD. Liputan tentang penyepakatan APBD Perubahan 2026 memberi gambaran bagaimana realisasi penerimaan ikut menentukan ruang belanja daerah.
Perkembangan serupa di berbagai kabupaten menunjukkan hal yang sama: PAD bukan angka di atas kertas, melainkan penentu sejauh mana program pelayanan bisa dijalankan. Kegiatan yang mengikuti isu pemerintahan bisa ditelusuri di kanal Pemerintahan SuaraLutim.
Apa yang Dipantau pada Evaluasi September
Evaluasi September akan menjadi penanda penting bagi enam OPD yang masih tertinggal. Bila capaian dapat mendekati 70 persen, sisa waktu hingga akhir tahun dinilai cukup untuk menutup target.
Selain angka total, komposisi penerimaan juga perlu dicermati. PAD yang bertumpu pada satu atau dua sumber sangat rentan ketika salah satu sektor melambat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penerimaan yang lebih merata dari berbagai sumber. Diversifikasi sumber penerimaan membuat struktur fiskal lebih tahan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Bagi warga, hasil evaluasi ini menjadi informasi mengenai arah kebijakan. Ketika penerimaan daerah tumbuh, ruang untuk membiayai infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik lainnya juga lebih longgar.
FAQ PAD Kabupaten Maros 2026
Berapa capaian PAD Kabupaten Maros hingga akhir Agustus 2026?
PAD Kabupaten Maros mencapai Rp255 miliar hingga akhir Agustus 2026, atau 73,56 persen dari target Rp347 miliar.
OPD mana saja yang capaiannya masih di bawah 70 persen?
Enam OPD yang masih di bawah 70 persen adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan (40 persen), Kopurindag (41 persen), Perikanan (56 persen), Pekerjaan Umum (59 persen), Perhubungan (68 persen), dan Kesehatan (69 persen).
Bagaimana strategi mempercepat penerimaan PBB di Maros?
Pemkab Maros akan memperkuat penagihan dengan melibatkan lurah dan kepala desa, selain camat, mengingat penerimaan PBB baru mencapai sekitar Rp33 miliar atau 69,71 persen dari target Rp47 miliar.
Penutup
Capaian PAD Maros sebesar Rp255 miliar menunjukkan sebagian besar target sudah terpenuhi, tetapi pekerjaan rumah masih tersisa pada enam OPD dan penerimaan PBB. Cara pemerintah daerah memacu penagihan pada empat bulan terakhir akan menentukan apakah target Rp347 miliar benar-benar tercapai.
Referensi: Ditjen Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pedoman Rakyat.