SuaraLutim.com, Luwu Timur — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya memastikan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada program yang memiliki urgensi dan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (7/9/2026), saat pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahap jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi.
Jawaban Bupati dibacakan Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler. Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur itu dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Ketua Komisi I DPRD, Sukman Sadike. Hadir pula jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Luwu Timur Fokuskan Perubahan APBD 2026 pada Program Prioritas
Dalam penyampaiannya, Puspawati mengapresiasi pandangan yang disampaikan lima fraksi DPRD. Menurutnya, berbagai masukan tersebut mencerminkan perhatian sekaligus tanggung jawab legislatif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang tinggi dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif, obyektif, dan rasional,” ungkapnya.
Perubahan APBD merupakan mekanisme penting dalam siklus keuangan daerah. Anggaran yang ditetapkan di awal tahun dapat disesuaikan ketika terjadi pergeseran kebutuhan, perubahan proyeksi pendapatan, atau munculnya program yang lebih mendesak untuk dijalankan.
Pendidikan dan Infrastruktur Tetap Jadi Perhatian
Menjawab pandangan Fraksi NasDem, pemerintah menjelaskan bahwa penyusunan prioritas pembangunan sarana pendidikan dilakukan dengan mengacu pada data yang tersedia melalui aplikasi Satu Data Pendidikan. Pendekatan berbasis data itu dipakai agar usulan pembangunan sekolah tidak lagi bersifat sporadis, tetapi mengikuti kebutuhan yang terukur.
Sementara terkait kondisi SDN 209 Mantaipi, pemerintah masih menunggu hasil kajian struktur bangunan sebagai dasar menentukan langkah penanganan yang tepat. Kajian tersebut dinilai penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko baru bagi keselamatan siswa maupun guru.
Adapun terhadap pandangan Fraksi PAN, pemerintah memaparkan sejumlah strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut mencakup optimalisasi penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pengembangan layanan kesehatan melalui program Spesialis Juara, penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur berdasarkan skala prioritas, hingga peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat.
Strategi penguatan fiskal menjadi krusial karena belanja daerah yang besar harus diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Pemerintah daerah menyebut optimalisasi sektor yang sudah berjalan, termasuk penerimaan dari sektor tambang dan galian, sebagai salah satu sumber yang terus ditata.
Realisasi Anggaran Didorong Lebih Efektif
Menanggapi Fraksi Golkar, Puspawati menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong percepatan realisasi belanja daerah melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan capaian pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan. Realisasi yang lambat, menurut pemerintah daerah, membuat manfaat program tertunda sampai ke masyarakat.
Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang lebih disiplin. Setiap perangkat daerah diminta menjaga agar serapan anggaran berjalan seiring dengan kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Prioritas
Sementara kepada Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, pemerintah kembali menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Penyediaan sarana dan prasarana juga terus diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dua sektor itu disebut sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan alokasi anggaran, terutama ketika ruang fiskal terbatas.
Sedangkan dalam menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menempatkan perubahan APBD sebagai instrumen penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah sekaligus menajamkan kembali arah penggunaan anggaran.
Pengawasan Bersama Jadi Kunci
Puspawati menegaskan pentingnya pengawasan secara bersama antara pemerintah daerah, DPRD dan Inspektorat agar anggaran yang tersedia benar-benar terkonsentrasi pada program yang mendesak, tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pengawasan berlapis itu dinilai mampu menekan potensi penyimpangan sekaligus mempercepat perbaikan ketika ditemukan kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, evaluasi tidak berhenti pada temuan administratif, tetapi berlanjut pada perbaikan pelaksanaan.
Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya diharapkan dapat berjalan secara konstruktif dengan tetap mengedepankan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak sekadar menjadi penyesuaian fiskal, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pencapaian target pembangunan Kabupaten Luwu Timur.