LUWU TIMUR — Pengawasan terhadap kinerja aparatur dan pelaksanaan program pemerintah kembali dilakukan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam. Dalam inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jumat (4/9/2026), sejumlah persoalan langsung menjadi perhatian.
Sidak tersebut tidak hanya menyasar aspek kehadiran aparatur. Bupati juga memeriksa kondisi lingkungan kantor serta mengevaluasi sejumlah program yang dinilai membutuhkan percepatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu dipilih karena keduanya mengelola program yang bersinggungan langsung dengan rumah tangga warga, mulai dari rumah layak huni hingga data pertanian.
Luwu Timur: Disiplin ASN dan Kebersihan Kantor Jadi Sorotan
Di Dinas Perkimtan, persoalan kebersihan menjadi salah satu sorotan. Irwan menilai kondisi lingkungan kantor belum mencerminkan semangat program Jumat Bersih Juara (JBJ) yang selama ini didorong pemerintah daerah.
Persoalan disiplin pegawai juga mendapat perhatian serius. Bupati meminta daftar kehadiran diperiksa dan pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan kepegawaian.
“Sebentar berikan saya daftar hadir dan yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan SP,” tegas Bupati Irwan.
Pemeriksaan kehadiran semacam itu bukan hal baru dalam sidak yang digelar pemerintah kabupaten. Sebelumnya Bupati juga pernah meninjau langsung kondisi ruang layanan dan lingkungan kantor saat melakukan inspeksi di sejumlah perangkat daerah, termasuk pada momen yang sempat menjadi perhatian publik seperti sidak Bupati pada ruang prokopim yang dipuji.
Bedah Rumah Tak Boleh Hanya Menunggu Usulan
Dalam evaluasi program Perkimtan, Bupati Irwan menaruh perhatian pada pelaksanaan program bedah rumah. Ia meminta mekanisme penentuan penerima tidak hanya bergantung pada usulan pemerintah desa.
Menurutnya, dinas harus memiliki inisiatif untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Tujuannya memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari program bantuan.
“Saya tidak mau ada lagi rumah warga yang tidak tersentuh. Kalau perlu bekerjasama dengan PKK atau Camat terkait,” tegasnya.
Arahan itu menyentuh titik yang sering dikeluhkan warga. Usulan dari tingkat desa kadang belum menangkap seluruh rumah yang layak dibantu, terutama jika pemiliknya tidak aktif menyampaikan aspirasi.
Pendataan Pengembang dan Fasilitas Umum
Irwan juga meminta Dinas Perkimtan melakukan pendataan menyeluruh terhadap pengembang perumahan yang beroperasi di Luwu Timur. Pendataan itu terutama menyangkut pemenuhan fasilitas umum (fasum).
Ia memberikan tenggat waktu satu minggu agar data mengenai pengembang, bangunan yang dikerjakan, serta persentase pemenuhan fasum dapat disampaikan kepada pemerintah daerah.
“Saya berikan waktu satu minggu, berikan datanya terkait bangunan yang dikerjakan dan fasumnya berapa persen. Saya tidak mau lagi sembarang orang membangun di Luwu Timur,” tuturnya.
Pemenuhan fasum menjadi penting karena pembangunan perumahan membawa konsekuensi pada kebutuhan jalan lingkungan, drainase, dan ruang terbuka. Jika tidak dipantau sejak awal, beban penataannya sering berpindah ke pemerintah daerah.
Rusunawa Sumasang Diminta Jadi Percontohan
Perhatian Bupati juga diarahkan pada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sumasang. Ia meminta perkembangan fasilitas di kawasan tersebut segera dilaporkan secara menyeluruh, termasuk ketersediaan air, listrik, fasilitas pendukung, serta kondisi lingkungan.
Irwan menekankan bahwa status fasilitas yang diberikan secara gratis tidak boleh menjadi alasan bagi lingkungan rusunawa kehilangan standar kebersihan dan kerapian.
“Bagaimana airnya, listriknya, dan fasilitas penunjang lainnya. Jangan karena digratiskan jadi terlihat kumuh, jadikan percontohan bahwa semuanya sesuai, termasuk penataan halamannya,” tegasnya.
Rusunawa yang terawat dinilai penting sebagai contoh bagaimana hunian vertikal bisa dikelola rapi. Standar itu sekaligus menjadi acuan bila pemerintah daerah membangun fasilitas serupa di lokasi lain.