SUARALUTIM.COM, MALILI – Dua kelompok pemuda dari Desa Bawalipu dan Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, menyepakati perdamaian setelah melalui mediasi di kantor Camat Wotu, Sabtu (10/10/2026). Kesepakatan itu memuat tujuh poin yang menjadi pedoman bagi kedua pihak, disaksikan jajaran Polres Luwu Timur dan pemerintah kecamatan.
Peristiwa ini menjadi penutup rangkaian ketegangan yang terjadi beberapa malam sebelumnya. SuaraLutim menurunkan laporan ini dengan menyebut kronologi secara umum dan tidak mencantumkan nama pihak yang terlibat dalam insiden, sejalan dengan aturan pemberitaan untuk kasus yang melibatkan korban.
Viral Luwu Timur: Musyawarah Pasca Ketegangan di Wotu
Mediasi digelar di Aula Kecamatan Wotu. Pemerintah Kecamatan Wotu menginisiasi pertemuan itu, dihadiri unsur jajaran Forkopimcam, kedua kepala desa terkait, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda dari kedua belah pihak.
Dari jajaran kepolisian, hadir Wakapolres Luwu Timur Kompol Hajriadi yang didampingi Kepala Bagian Logistik AKP Eli Kendek. Kehadiran mereka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini berada pada jalur musyawarah, sementara urusan hukum tetap berjalan melalui mekanisme yang berlaku.
Ketegangan sebelumnya terjadi pada dua malam berbeda. Insiden susulan pada Jumat malam membuat seorang anggota kepolisian yang sedang bertugas mengalami luka akibat pelemparan batu. Korban telah mendapat perawatan medis. Sesuai aturan pemberitaan, identitas korban tidak dicantumkan dalam artikel ini.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Tujuh Poin Kesepakatan Bersama
Hasil musyawarah dituangkan dalam tujuh poin kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Berikut isi kesepakatannya:
- Kedua belah pihak sepakat menghentikan segala bentuk aksi saling serang, balas dendam, intimidasi, penganiayaan, dan perusakan.
- Kedua belah pihak sepakat tidak melakukan mobilisasi massa untuk tindakan kekerasan serta tidak menyebarkan provokasi atau informasi yang belum terverifikasi.
- Pemerintah Desa Bawalipu dan Desa Lampenai akan menyampaikan kepada warga agar tidak lagi melakukan aksi seperti yang terjadi pada dua malam sebelumnya.
- Permasalahan kecelakaan lalu lintas dan dugaan tindak pidana lainnya diserahkan untuk ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Kedua belah pihak sepakat mendukung upaya pemulihan hubungan sosial, menjaga keamanan lingkungan masing-masing, serta segera melaporkan setiap potensi konflik susulan kepada aparat berwenang.
- Pemerintah desa se-Kecamatan Wotu, khususnya Desa Lampenai, Bawalipu, dan Arolipu, memberlakukan pembatasan jam malam dengan lebih mengaktifkan garda keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) desa masing-masing.
- Pemerintah Desa Lampenai akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan keluarga korban di wilayahnya.
Penegakan Hukum Diserahkan ke Kepolisian
Poin keempat menegaskan bahwa persoalan kecelakaan lalu lintas dan dugaan tindak pidana lain diserahkan kepada aparat penegak hukum. Artinya, kesepakatan damai di tingkat warga tidak menghapus proses hukum yang sudah berjalan.
Hingga artikel ini disusun, SuaraLutim belum memperoleh keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan hukum atas insiden tersebut. Pembaca kami imbau tidak menyimpulkan adanya penetapan status hukum apa pun sebelum ada keterangan resmi dari kepolisian.
Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa
Poin kelima dan ketujuh menempatkan pemerintah desa serta keluarga sebagai ujung penyelesaian. Model pemulihan seperti ini lazim dipakai di daerah: aparat menegakkan aturan, sementara tokoh masyarakat dan pemerintah desa memulihkan hubungan sosial yang sempat retak.
Pelibatan kedua kepala desa dalam mediasi juga menunjukkan bahwa persoalan antarwilayah tidak bisa diselesaikan satu pihak saja. Dalam banyak kasus, gesekan antarwarga berawal dari kejadian kecil yang menumpuk tanpa saluran penyelesaian cepat.
Terkait pembatasan jam malam, kebijakan itu akan bergantung pada peraturan desa dan kesepakatan warga. Pelaksanaannya berada di tangan masing-masing pemerintah desa bersama garda Kamtibmas.
