Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Sorowako, Luwu Timur — Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10/2026) di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu melahirkan nomenklatur baru dalam struktur kabinet: hilirisasi sumber daya alam dan percepatan energi bersih yang selama ini berjalan di dua jalur kini dikoordinasikan lewat satu pintu. Bagi hilirisasi nikel, termasuk kawasan tambang nikel di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, perubahan tata kelola ini menjadi sinyal yang perlu dicermati karena kebijakan hulu dan hilirnya kini diarahkan dari satu kendali.
Hilirisasi nikel kini di bawah satu pintu koordinasi
Dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Bahlil menyatakan kesiapannya menjalankan dua tanggung jawab sekaligus: sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus sebagai Menteri ESDM. Ia menyebut penugasan itu sebagai bentuk pengabdian dan momentum untuk memberi yang terbaik bagi negara.
Dasar hukumnya adalah Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Kementerian koordinator dengan nomenklatur tersebut belum pernah ada sebelumnya, sehingga Bahlil menjadi pejabat pertama yang mengisi posisi itu.
Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo yang harus dikonsolidasikan agar eksekusinya bisa dipercepat.
“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Asta Cita tentang hilirisasi dan transisi energi. Dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” ujar Bahlil, seperti dikutip CNN Indonesia.
Sasaran yang disebut dalam rilis Kementerian ESDM ada dua: meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Keduanya bersinggungan langsung dengan lapangan kerja, penerimaan negara, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat serta dunia usaha.
Kantor tetap di ESDM, Kementerian Investasi di bawah koordinasi
Bahlil menyebut rangkap jabatan ini untuk sementara dijalankan dengan kantor yang tetap berada di Kementerian ESDM. Alasannya, porsi sektor ESDM dalam investasi hilirisasi sangat besar. “Dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” kata dia.
Ia juga menjelaskan pembagian peran dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Menurut Bahlil, kementerian itu tetap merupakan kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi kemenko baru, bukan kementerian yang dikoordinasikan secara setara.
Melanjutkan kerja satuan tugas
Penugasan ini bukan langkah pertama. Sebelumnya Bahlil memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menyiapkan proyek-proyek prioritas hilirisasi sebelum masuk tahap implementasi. Pada Maret 2026, Presiden juga menunjuknya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dorongan menempatkan hilirisasi dan transisi energi dalam satu koordinasi juga lahir dari kondisi geopolitik yang tidak menentu. Menurut Katadata.co.id, Bahlil menyebut dinamika ekonomi dunia menuntut percepatan penggunaan energi bersih, sejalan dengan komitmen global dalam Paris Agreement. “Ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” ujarnya.
