Lutim, SuaraLutim – Hilirisasi nikel Indonesia menghadapi ujian baru: produk setengah jadi berupa besi kasar nikel atau nickel pig iron (NPI) kehilangan akses ke pasar Eropa karena aturan jejak karbon Uni Eropa. Pemerintah menjanjikan perbaikan tata kelola, sementara standar environmental, social, and governance (ESG) nikel nasional masih dalam penyusunan. Bagi Luwu Timur, kabupaten yang menjadi rumah bagi tambang dan pengolahan nikel Sorowako, arah kebijakan ini menentukan bukan hanya harga bijih, tetapi juga masa depan investasi, lapangan kerja, dan penerimaan daerah.
Apa yang terjadi: NPI Indonesia kehilangan pasar Eropa
Perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet, menyatakan produk NPI asal Indonesia telah kehilangan akses ke pasar Eropa. Pemicunya adalah Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang masuk fase definitif sejak awal 2026. Pada fase ini, importir di Eropa wajib melaporkan emisi barang yang mereka datangkan sekaligus membeli sertifikat CBAM untuk menutupi emisi tersebut.
“Pengetatan aturan karbon Eropa makin memperbesar kerugian biaya bagi material dengan intensitas karbon tinggi,” ujar Eramet seperti dikutip pemberitaan, akhir September 2026.
Artinya sederhana: produk yang diproduksi dengan listrik dari pembangkit berbahan bakar batu bara menjadi lebih mahal saat masuk Eropa. Penalaran itu tidak lagi hanya soal pajak, tetapi menyangkut harga jual, margin, dan arah tujuan ekspor. Eramet menyebut intensitas emisi kini menjadi faktor penentu utama bagi bahan baku nikel dan baja nirkarat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi dengan janji perbaikan tata kelola. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan perbaikan itu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, dan hasilnya akan dilaporkan ke publik.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Kenapa karbon menjadi penentu harga nikel
Industri pengolahan nikel Indonesia tumbuh cepat karena bijih diolah di dalam negeri. Namun pertumbuhan itu bertumpu pada listrik captive berbasis batu bara. Lembaga riset energi Ember mencatat pengolahan nikel menyerap lebih dari 81 TWh listrik captive pada 2025, dan lebih dari 94 persen di antaranya berasal dari batu bara. Karena itu, jejak karbon produk nikel nasional tergolong tinggi.
Kesenjangan biaya karbon kemudian melebar. Pajak karbon nasional masih sangat rendah, sementara biaya karbon di Eropa jauh lebih tinggi. Selama selisih itu tidak dijembatani, setiap ton NPI yang menuju Eropa membawa beban tambahan yang pada akhirnya dibebankan kembali ke eksportir.
Data itu menjelaskan mengapa akses pasar bisa hilang meski volume produksi tetap besar. Indonesia menguasai lebih dari separuh hingga sekitar 70 persen produksi nikel global, tetapi dominasi volume tidak otomatis menjadi daya tawar ketika pembeli memakai standar emisi sebagai syarat.
Hilirisasi nikel tidak lagi cukup soal smelter
Selama ini ukuran keberhasilan hilirisasi adalah berapa banyak smelter berdiri dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di dalam negeri. Ukuran itu masih perlu, tetapi tidak lagi memadai. Pasar kini menilai cara produksi, bukan hanya jenis produk.
Kebijakan pemerintah pun bergerak ke arah yang sama. Kementerian ESDM memangkas kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 menjadi kisaran 260 juta hingga 270 juta ton, lebih rendah dari realisasi 2025 yang menembus 320,37 juta ton. Tujuannya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga tidak jatuh.
Namun di sisi lain, kebutuhan bahan baku smelter dalam negeri tetap besar. Ada ketegangan antara menjaga harga lewat pembatasan pasokan dan menjaga pabrik tetap berjalan efisien. Perdebatan itu belum selesai, dan Luwu Timur berada tepat di tengahnya sebagai daerah penghasil bijih sekaligus tuan rumah pengolahan.
Respons pemerintah: ESDM janji perbaiki tata kelola nikel
Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah sedang memperbaiki tata kelola pertambangan nikel. “Lagi dikoordinasikan oleh Dirjen Minerba, nanti akan dilaporkan,” katanya kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Ia juga berjanji mengumumkan hasil perbaikan tata kelola industri nikel ke publik setelah proses koordinasi selesai. Sampai saat itu, belum ada rincian kebijakan yang dipaparkan, sehingga pelaku usaha masih menunggu bentuk konkretnya.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa sektor mineral dan batu bara tetap menjadi penopang penerimaan negara. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor minerba tercatat Rp108,13 triliun hingga Agustus 2026, dan sektor ini menyerap sekitar 685.724 tenaga kerja per semester I 2026. Angka-angka itu menjadi alasan mengapa perbaikan tata kelola harus dilakukan tanpa mematikan industri.
