Mengapa Aturan Ini Muncul Sekarang
Dorongan lahir dari kekhawatiran yang makin konkret, yaitu penggunaan perkakas AI yang dinilai bias untuk memilih siapa yang diputus kontraknya. NDTV menyebut langkah California ini hadir di tengah tuduhan sejumlah karyawan Meta bahwa perusahaan memakai alat AI yang bias untuk menyasar pekerja yang mengambil cuti medis.
Tuduhan itu belum tentu seluruhnya benar, tetapi cukup mengguncang kepercayaan. Menyerahkan keputusan yang menyangkut nafkah orang ke sistem otomatis memang berisiko. Sistem semacam itu belajar dari data masa lalu, dan data masa lalu bisa membawa bias yang sulit terlihat. Tanpa peninjau manusia, kesalahan seperti itu bisa terjadi berulang dalam skala besar.
CNBC mencatat langkah Newsom ini juga membalik vetonya atas rancangan serupa pada periode sebelumnya. Artinya, tekanan publik dan kesaksian pekerja perlahan mengubah perhitungan politik di negara bagian itu.
Bobot California membuat aturan ini sulit diabaikan. Menurut NDTV, negara bagian itu adalah yang terbesar dari sisi ekonomi dan jumlah penduduk di AS, dan 33 dari 50 perusahaan AI swasta terbesar di dunia berbasis di sana. Ketika wilayah dengan konsentrasi industri AI sebesar itu menetapkan batas, dampaknya biasanya menjalar ke perusahaan yang beroperasi di banyak negara.
Iklan
Paviliun Akademika: punya kost tanpa repot kelola
Paviliun Akademika menghadirkan pilihan investasi kost terkelola di Akademika Townhouse, Gowa. Unit disiapkan untuk disewakan, dengan pengelolaan kawasan yang ditangani pemilik proyek.
Kontras dengan Kebijakan Federal AS
Arah California berbeda dari Washington. Di periode yang hampir bersamaan, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengubah istilah resmi AI menjadi Super Intelligence atau SI di semua komunikasi federal, sambil bertahan pada pengamanan yang bersifat sukarela.
Newsom menolak istilah itu. Ia menerbitkan perintah yang tetap memakai sebutan artificial intelligence atau AI di lingkungan pemerintah negara bagian. Menurut NDTV, ia menilai pernyataan bahwa industri AI bisa mengatur dirinya sendiri sebagai hal yang tidak masuk akal, dan menegaskan bahwa tanpa kepemimpinan federal pihaknya harus melakukan jauh lebih banyak.
Perbandingan ini menunjukkan dua model pengawasan yang bertolak belakang: satu menyerahkan kecepatan pada perusahaan, satu lagi menetapkan batas lewat undang undang.
Pelajaran Teknologi bagi Pekerja dan Perusahaan di Indonesia
Bagi Indonesia, aturan ini lebih dulu berfungsi sebagai cermin ketimbang kewajiban. Banyak perusahaan di dalam negeri mulai memakai teknologi otomatis untuk menyaring lamaran, menilai kinerja, hingga memantau produktivitas. Belum ada aturan setara yang mengatur batasnya.
Ada dua pelajaran yang bisa diambil. Pertama, keputusan yang menyangkut nasib orang sebaiknya selalu punya jalur banding ke manusia. Kedua, pekerja berhak tahu bila sebuah keputusan diambil dengan bantuan AI, supaya mereka bisa memeriksa dan menantangnya ketika hasilnya keliru.
Untuk perusahaan, ada langkah praktis yang bisa dijalankan tanpa menunggu undang undang. Menyimpan catatan setiap keputusan yang dibantu AI, mengaudit alat penilaian secara berkala, dan mewajibkan tanda tangan manusia sebelum keputusan berakibat besar adalah tiga di antaranya. Langkah itu melindungi karyawan sekaligus melindungi perusahaan dari kesalahan yang mahal.
Indonesia sebenarnya sudah punya modal aturan lewat undang undang perlindungan data pribadi, yang mengatur cara data warga dipakai dan diproses. Yang belum ada adalah aturan khusus yang menyebut mesin tidak boleh menjadi hakim tunggal atas nasib seorang pekerja. Selama celah itu terbuka, kesepakatan di tingkat perusahaan menjadi penjaga utama.
Bagi karyawan, literasi soal cara kerja sistem otomatis menjadi keterampilan yang makin penting. Memahami data apa yang dinilai dan siapa yang bisa dihubungi ketika hasilnya janggal adalah bentuk perlindungan diri yang paling dasar. Baca juga bahasan kami soal pengawasan kecerdasan buatan di California dan literasi digital bagi pengguna perangkat.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah perusahaan di California dilarang memakai AI sama sekali?
Tidak. AI tetap boleh dipakai. Yang dilarang adalah menjadikannya satu satunya dasar untuk memecat atau mendisiplinkan pekerja tanpa peninjau manusia.
Apa sanksi bagi perusahaan yang melanggar?
Penegakan dilakukan komisioner tenaga kerja California, jaksa agung negara bagian, atau jaksa lokal. Bentuk dan besaran sanksinya bergantung pada hasil pemeriksaan masing masing otoritas.
Apakah aturan serupa bisa berlaku di Indonesia?
Belum ada aturan setara. Namun dorongan ke arah itu bisa muncul seiring meluasnya pemakaian AI dalam proses rekrutmen dan penilaian kinerja.
