Lutim, SuaraLutim – Viral luwu timur pada Senin (28/9/2026) diwarnai aksi penutupan akses jalan oleh warga di dua titik berbeda. Aksi berlangsung di pinggir jalan Dusun Karebbe, Desa Laskap, Kecamatan Malili, serta Dusun Togo, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda. Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, turun langsung ke lokasi untuk membuka ruang mediasi bersama warga, kepolisian, dan pihak perusahaan.
Dalam mediasi itu, warga menyampaikan dua tuntutan utama: kejelasan ganti rugi lahan yang terdampak aktivitas operasional perusahaan dan transparansi proses rekrutmen tenaga kerja lokal oleh sejumlah kontraktor. Aksi berlangsung tanpa laporan benturan fisik dalam pemberitaan yang dihimpun SuaraLutim.
Viral Luwu Timur: aksi di Karebbe dan Togo
Dua lokasi aksi berada di kawasan yang selama ini menjadi jalur mobilitas warga sekaligus area lingkar operasi tambang. Dusun Karebbe berada di Desa Laskap, Malili, sementara Dusun Togo berada di Desa Balambano, Wasuponda. Karena berada di sisi jalan, penutupan akses berdampak langsung pada arus lalu lintas di kedua ruas tersebut.
Bupati Irwan datang ke lokasi bersama jajaran kepolisian dan beberapa kepala perangkat daerah. Turut hadir perwakilan PT Vale Indonesia, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Joni Patabi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Agus Thobrani, serta Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Muhammad Safaat DP.
Kehadiran sejumlah kepala dinas teknis menunjukkan persoalan yang diangkat warga tidak berdiri di satu sektor saja. Ada isu pertanahan, ada isu ketenagakerjaan, dan ada dampak sosial di desa-desa lingkar tambang yang harus ditangani bersama.
Dua tuntutan utama warga
Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa laporan media, tuntutan warga terbagi dalam dua kelompok besar:
- Kejelasan ganti rugi lahan warga yang terdampak akibat aktivitas operasional perusahaan.
- Transparansi proses rekrutmen tenaga kerja lokal yang dinilai belum jelas oleh sejumlah kontraktor.
Perwakilan warga menyebut banyak calon tenaga kerja lokal telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, mulai dari medical check-up, pelatihan, hingga pengambilan foto kartu identitas, namun belum juga dipanggil bekerja. Hal itu disampaikan langsung dalam forum mediasi di lokasi aksi.
“Setiap kali ada rekrutmen, warga kami selalu tertolak,” kata salah seorang perwakilan warga, seraya mempertanyakan status wilayahnya dalam skema pemberdayaan masyarakat perusahaan.
SuaraLutim belum memperoleh keterangan resmi dari manajemen perusahaan mengenai rincian tuntutan tersebut. Sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang, artikel ini tidak menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran oleh pihak mana pun. Proses penyelesaian masih berjalan melalui mekanisme yang difasilitasi pemerintah daerah.
Sikap Bupati: aspirasi dikawal, operasional menunggu penyelesaian
Di hadapan massa aksi, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi kepada warga dan pemuda yang menyuarakan hak tenaga kerja lokal. Ia menyebut penyampaian aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Kami pastikan aspirasi ini dikawal. Jika pihak perusahaan tidak mengindahkan dan menuntaskan persoalan masyarakat ini, maka seluruh kegiatan operasional perusahaan tersebut tidak akan boleh berjalan,” ujarnya, dikutip Karebata.id.
Meski menegaskan komitmen mengawal tuntutan warga, Bupati tetap mengimbau agar penyampaian aspirasi ke depan disalurkan melalui ruang diskusi langsung, tanpa mengganggu akses jalan dan arus lalu lintas publik. Imbauan itu penting karena ruas yang ditutup dipakai bersama oleh warga, kendaraan umum, dan kendaraan angkutan.
Instruksi ke Disnaker
Menanggapi keluhan soal rekrutmen, Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk segera mendata seluruh warga yang telah lulus tahapan seleksi namun belum dipekerjakan. Pendataan itu menjadi dasar pembahasan dengan perusahaan, karena tanpa data nama dan tahapan seleksi, persoalan rekrutmen sulit diverifikasi.
Seluruh poin tuntutan warga dicatat resmi oleh pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam pertemuan khusus bersama jajaran pimpinan perusahaan terkait. Bupati juga meminta perwakilan warga dan pemuda hadir langsung mengawal rapat tersebut, agar prosesnya terbuka dan bisa diikuti sejak awal.
Kehadiran jajaran kepolisian dalam mediasi berfungsi menjaga agar proses penyampaian aspirasi berjalan tertib dan arus lalu lintas bisa segera dibuka kembali. Sampai pemberitaan ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai kesepakatan akhir antara warga dan perusahaan; seluruh poin tuntutan dilaporkan masih dicatat untuk dibahas dalam pertemuan lanjutan yang difasilitasi pemerintah daerah.
