Berita indonesia dari sektor perlindungan sosial: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan penyaluran bantuan sosial pada 2024 masih jauh dari tepat sasaran. Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako dari Kementerian Sosial ditengarai lebih dari 40 persen tidak sampai kepada penerima yang seharusnya. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026.
Berita Indonesia: Temuan 40 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebut persoalan ketepatan sasaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia merinci bahwa program Keluarga Harapan dan bantuan sembako tahun 2024 termasuk yang paling banyak menyimpang dari sasaran, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Angka itu bukan temuan pertama. Kementerian Sosial sebelumnya mengungkap kajian Dewan Ekonomi Nasional yang menyebut sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial terindikasi tidak tepat sasaran. Kajian itu mencatat anggaran perlindungan sosial yang dikelola berbagai kementerian dan lembaga mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Perbedaan angka antara 40 persen dan 45 persen berkaitan dengan cakupan program yang dihitung. Gus Ipul menyebut angka 40 persen untuk program di lingkungan Kementerian Sosial. Sementara kajian Dewan Ekonomi Nasional mencakup keseluruhan anggaran perlindungan sosial lintas institusi.
Menurut Gus Ipul, persoalan ini bukan sekadar soal besaran anggaran. Ia menilai perbaikan data dan tata kelola penyaluran menjadi penentu apakah anggaran besar itu benar benar menurunkan kemiskinan atau hanya berpindah tangan tanpa dampak.
Iklan
Campus Commercial Park: rukost di kawasan kampus
C.CO Park menghadirkan kawasan ruko dan kost dalam satu gerbang, dirancang untuk mahasiswa dan penghuni sekitar kampus. Cocok untuk yang mencari aset produktif dengan pengelolaan kawasan yang tertata.
Penyebab Bantuan Menyasar Pihak yang Tidak Berhak
Gus Ipul menjelaskan, ketidaktepatan sasaran tidak selalu terjadi karena nama dan alamat penerima salah. Dalam sejumlah kasus, bantuan yang tercatat untuk satu keluarga justru diterima anggota keluarga lain, misalnya anak atau cucu penerima yang terdaftar.
Persoalan lain yang ditemukan adalah penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih tercatat aktif. Kondisi ekonomi keluarga berubah cepat, sedangkan pemutakhiran data berjalan berkala, sehingga daftar penerima sering tertinggal dari kenyataan di lapangan.
Kementerian Sosial juga menemukan adanya penerima dari kelompok yang seharusnya tidak berhak, termasuk aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, tenaga kesehatan, dosen, manajer, hingga pegawai badan usaha milik negara. Sebagian dari temuan itu sudah dihentikan penyalurannya.
Gus Ipul menegaskan bahwa data kesejahteraan bersifat dinamis. Menurutnya, data bisa berubah dalam hitungan jam karena ada kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Keterlambatan memperbarui data berisiko membuat bantuan tersalur kepada orang yang sudah meninggal.
Koreksi Data dan Hampir 4 Juta Penerima Baru
Pemerintah mengklaim pembenahan dua tahun terakhir mulai membuahkan hasil. Gus Ipul menyebut koreksi data menghasilkan hampir 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya tidak masuk daftar. Mereka kini menerima hak perlindungan sosial.
Angka itu sejalan dengan keterangan Kementerian Sosial pada September 2026. Saat itu disebutkan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru muncul dari hasil pemutakhiran data, seperti dilaporkan ANTARA.
Kementerian Sosial juga mencatat sebanyak 14.141.195 keluarga penerima manfaat yang datanya diperbarui. Selain itu, bantuan yang sebelumnya salah sasaran dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih berhak, terutama rumah tangga pada desil satu sampai empat.
Pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan untuk menyesuaikan perubahan kondisi masyarakat. Hasil pemutakhiran diserahkan kepada Badan Pusat Statistik untuk divalidasi dan diverifikasi sebelum dipakai sebagai dasar penyaluran.
